ISLAMABAD (Arrahmah.id) – Pakistan masih dalam keadaan tegang menjelang sidang mantan perdana menteri Imran Khan atas tuduhan korupsi, sehari setelah penangkapannya yang dramatis.
Media lokal telah melaporkan sedikitnya dua orang tewas di tengah-tengah demonstrasi di Pakistan.
Sebuah wisma polisi telah dinyatakan sebagai “ruang sidang” untuk sidang pada Rabu (10/5/2023), kata pihak berwenang setempat.
Polisi telah melakukan penggerebekan dan menangkap para pendukung partai Khan beberapa jam setelah penangkapannya.
Mantan bintang kriket internasional ini menghadapi puluhan dakwaan yang berkaitan dengan korupsi dan penghasutan, yang menurutnya bermotif politik.
Gambar-gambar yang diambil pada Rabu waktu setempat menunjukkan barisan petugas yang terbentuk di depan wisma polisi di ibu kota Islamabad.
Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin Khan mengatakan bahwa ia belum mendapatkan akses ke penasihat hukum, dan bahwa partai tersebut akan menggugat keabsahan penangkapannya di pengadilan, lansir BBC.
Foto-foto lain menunjukkan sejumlah kendaraan yang dibakar habis di kota terbesar di Pakistan, Karachi, setelah protes semalam.
Layanan internet seluler tetap tidak dapat diakses di seluruh negeri. Otoritas telekomunikasi Pakistan mengatakan bahwa mereka telah menghentikan layanan atas instruksi dari kementerian dalam negeri.
Sekolah-sekolah juga tetap ditutup, beberapa jalan raya telah diblokir dan hanya ada sedikit lalu lintas yang melintas di kota-kota besar.
Protes-protes diperkirakan akan terus berlanjut pada Rabu, dengan beberapa demonstran berencana untuk berbaris ke Islamabad dan PTI menyerukan pemogokan nasional.
“Ini baru semalam, kerumunan massa akan lebih besar hari ini untuk melindungi Imran Khan!” PTI memposting di akun Twitter resminya, disertai dengan sebuah klip protes massa pada Selasa malam.
Para pendukung Khan juga turun ke jalan di Inggris, Amerika Serikat dan Kanada, di antara negara-negara lain, menyusul penahanannya.
Berbicara kepada BBC Newshour, juru bicara Khan, Raoof Hasan, mengatakan bahwa ia mengharapkan “yang terburuk” dan bahwa penangkapan tersebut dapat menjerumuskan negara ke dalam kekacauan dan anarki.
“Kita sedang menghadapi berbagai krisis. Ada krisis ekonomi, ada krisis politik, ada krisis mata pencaharian dan akibatnya peristiwa ini akan menjadi katarsis bagi mereka untuk melampiaskan kekecewaan dan saya khawatir akan terjadi kekerasan.”
Khan ditangkap pada Selasa saat berada di pengadilan di Islamabad untuk menghadapi dakwaan dalam berbagai kasus korupsi.
Rekaman dramatis menunjukkan puluhan petugas keamanan secara paksa mengeluarkan Khan yang berusia 70 tahun itu dari pengadilan, kemudian menggiringnya ke dalam kendaraan polisi.
Penangkapan pada Selasa didasarkan pada surat perintah baru untuk kasus korupsi yang terpisah, yang terkait dengan kasus yang melibatkan pengalihan tanah untuk Universitas Al-Qadir, dekat Islamabad. Ini adalah kasus terbaru dalam pertarungan politik yang meningkat antara Khan dan tentara Pakistan yang kuat.
Banyak analis percaya bahwa kemenangan Khan dalam pemilihan umum pada 2018 terjadi dengan bantuan militer. Namun, kini sebagai oposisi, ia telah menjadi salah satu pengkritik militer yang paling vokal.
Khan digulingkan sebagai perdana menteri pada April tahun lalu dan telah berkampanye untuk pemilihan umum dini sejak saat itu. Jajak pendapat akan diadakan akhir tahun ini.
Beberapa jam sebelum penangkapan, para pejabat partai merilis sebuah video yang telah direkam sebelumnya oleh Khan, di mana ia mendesak para pendukungnya untuk mendukung “kebebasan sejati”.
“Rakyat Pakistan, pada saat kata-kata ini sampai kepada Anda, saya sudah ditahan atas kasus yang tidak sah,” katanya dalam video tersebut.
“Satu hal yang harus menjadi jelas bagi Anda semua dari hal ini adalah bahwa hak-hak fundamental di Pakistan, hak-hak yang diberikan kepada kita oleh konstitusi dan demokrasi kita, telah terkubur.”
Komunitas internasional juga telah menanggapi kekacauan di Pakistan.
“Pengendalian diri dan kepala dingin diperlukan” di saat-saat yang menegangkan ini, Uni Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa.
“Tantangan-tantangan Pakistan hanya dapat diatasi dan jalurnya hanya dapat ditentukan oleh warga Pakistan sendiri, melalui dialog yang tulus dan sesuai dengan aturan hukum,” kata pernyataan itu.
Seorang juru bicara dari Departemen Luar Negeri AS menyerukan “penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum di seluruh dunia”. (haninmazaya/arrahmah.id)
