JAKARTA (Arrahmah.com) – Saleh P. Daulay, Ketua Komisi VIII DPR RI, mengatakan, proses penutupan sejumlah situs Islam tidak sesuai mekanisme. Situs-situs itu terlebih dahulu ditutup baru kemudian dibentuk panel independen.
“Ide pembentukan panel independen itu sendiri tidak murni datang dari pemerintah. Namun, panel untuk membahas masalah penutupan situs ini dibuat berdasarkan desakan masyarakat,” ungkap Saleh kepada ROL, Kamis (9/4).
BacaJuga
Anggota Fraksi PAN itu menambahkan, seharusnya rekomendasi panel dulu yang dijadikan rujukan sebelum penutupan. Jadi tahapannya tidak ditutup dulu, baru diteliti. “Akibatnya seperti ini. Terjadi saling lempar tanggung jawab.”
Sebaiknya, panel yang dibentuk segera mengumumkan hasil rekomendasinya secara luas. Termasuk, hasil penelitian mereka tentang siapa yang paling bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat bisa melihat persoalan secara lebih jernih.
“Kalau memang tidak ditemukan pelanggaran, sebaiknya segera dibuka kembali situs-situs Islam. Jika ada pelanggaran, mesti diumumkan apa pelanggarannya,” tegas Saleh.
Shaleh juga menyarankan adanya sosialisasi kebijakan jika situs-situs tersebut mau ditutup. Harus diberitahukan juga kepada publik beserta alasan-alasan faktual dan rasionalnya. Ini supaya masyarakat paham alasannya. Panel independen sendiri dibentuk untuk mengkaji secara objektif masalah itu.
“Rekomendasi mereka harus didengarkan, kalau rekomendasi panel tidak didengar, lalu untuk apa dibentuk?” retoris Saleh.
Terkait apakah Komisi VIII diajak berdialog oleh pemerintah mengenai penutupan situs-situs Islam, Saleh menerangkan, Komisi VIII tidak berkaitan langsung secara detail tentang teknis pengawasan IT. Komisi VIII lebih khusus menyoroti masalah isu agama seiring dengan kebijakan penutupan situs itu.
“Konteksnya, bagaimana agar kebijakan pemerintah itu tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.”
Secara teknis, lanjut Saleh, Kemenkominfo harus bermitra dengan Komisi I, sementara BNPT bermitra dengan Komisi III. “Saya dengar, isu tersebut sudah dibahas di Komisi I,” pungkasnya.
(adibahasan/arrahmah.com)
