WASHINGTON (Arrahmah.id) — Media Amerika Serikat seperti Washington Post dan Wall Street Journal melaporkan meningkatnya ketegangan antara Presiden AS Donald Trump dan pimpinan Partai Republik di Kongres. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal awal melemahnya kendali Trump atas partainya menjelang pemilu paruh waktu mendatang.
Krisis Bermula dari RUU Imigrasi dan Anggaran Gedung Putih
Krisis ini berawal dari rancangan undang-undang besar pendanaan kebijakan imigrasi yang mencakup sekitar 70 miliar dolar untuk penguatan lembaga imigrasi dan penjagaan perbatasan.Namun, kontroversi muncul setelah dalam RUU tersebut juga disertakan anggaran sekitar 1 miliar dolar untuk renovasi dan perluasan sayap timur Gedung Putih, termasuk pembangunan aula besar yang dikaitkan dengan proyek yang didorong oleh Trump.
Sejumlah anggota Partai Republik menilai alokasi tersebut sebagai beban politik di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup. Pejabat aturan Senat bahkan menyebut skema itu melanggar aturan anggaran.
Ketika Trump merespons dengan mendorong pemecatan pejabat tersebut, pimpinan Partai Republik justru menolak langkah itu, sebuah tindakan yang jarang terjadi dan menunjukkan adanya perpecahan internal.
“Dana Politik Rahasia” Memicu Ketegangan Baru
Ketegangan semakin memuncak setelah Kementerian Kehakiman AS mengumumkan pembentukan dana sebesar 1,7 miliar dolar untuk memberikan kompensasi kepada individu yang mengaku menjadi korban “politisasi hukum”.
Namun, sejumlah anggota Partai Republik menilai dana tersebut sebagai skema politik tersembunyi yang berpotensi mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam penyerbuan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021, termasuk mereka yang telah dihukum atas tindak kekerasan terhadap aparat.
Dalam rapat tertutup Senat yang berlangsung panas, pejabat Kementerian Kehakiman mendapat kritik keras dari para senator Republik. Senator Ted Cruz menyebut pertemuan tersebut sebagai salah satu yang paling keras yang pernah ia saksikan, dengan sejumlah anggota dilaporkan berteriak karena marah.
Perpecahan Internal dan Konflik Politik
Ketegangan internal semakin dalam setelah Trump menyatakan dukungan terhadap jaksa Texas Ken Paxton untuk menantang Senator senior John Cornyn dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik.
Langkah ini dipandang sebagai upaya “pembersihan internal” terhadap tokoh-tokoh Republik yang dinilai kurang loyal. Namun, sejumlah pihak menilai strategi tersebut justru berisiko memecah kekuatan partai di wilayah-wilayah penting.
Krisis serupa juga terjadi di Louisiana setelah kekalahan Senator Bill Cassidy dalam pemilihan pendahuluan, yang disebut dipengaruhi oleh dukungan Trump terhadap lawan politiknya.
Perbedaan Meluas ke Kebijakan Luar Negeri
Perpecahan di tubuh Partai Republik tidak hanya terbatas pada isu domestik, tetapi juga merambah kebijakan luar negeri, termasuk terkait Iran.
Sejumlah senator Republik bahkan bergabung dengan Partai Demokrat untuk membatasi kewenangan presiden dalam melakukan serangan militer tanpa persetujuan Kongres.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal bahwa sebagian anggota Partai Republik mulai mengambil jarak dari kebijakan luar negeri Trump.
Dukungan Publik Menurun
Survei Wall Street Journal menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Trump turun menjadi 41 persen, sementara 57 persen responden menyatakan tidak setuju.
Dukungan kuat dari pemilih Partai Republik juga menurun signifikan dari 75 persen menjadi 57 persen dalam beberapa bulan terakhir.
Pengamat politik dari Universitas Columbia menilai situasi ini sebagai ujian nyata bagi hubungan Trump dan Partai Republik, terutama ketika loyalitas pribadi mulai berbenturan dengan kepentingan elektoral partai.
Kesimpulan
Meski Gedung Putih berupaya meredam isu perpecahan, laporan media Amerika menunjukkan bahwa dominasi politik Trump atas Partai Republik tidak lagi sekuat sebelumnya.
Meningkatnya penentangan di internal Kongres menjadi sinyal bahwa kontrol politik Trump sedang menghadapi ujian serius, di tengah persiapan menuju pemilu yang diperkirakan berlangsung ketat.
(Samirmusa/arrahmah.id)