![Foto bersama saat Konferensi Internasional Suriah di Paris, Prancis, pada 13 Februari 2025. [Foto: Reuters]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2025/02/Macron-Desak-Suriah-Bergabung-Koalisi-Internasional-Anti-ISIS.webp?fit=1200%2C676&ssl=1)
PARIS (Arrahmah.id) — Presiden Prancis mendesak otoritas baru Suriah untuk mempertimbangkan kemitraan dengan koalisi internasional yang berbasis di Irak yang memerangi kelompok militan Islamic State (ISIS) untuk mencegah negara tersebut menjadi tidak stabil selama masa transisi.
Dilansir Ashraq al Awsat (13/2/2025), Menteri luar negeri Suriah menghadiri konferensi internasional di Paris pada hari Kamis di mana kekuatan regional dan Barat membahas cara melindungi negara tersebut selama masa transisi yang rapuh di tengah ketidakstabilan yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
BacaJuga
Asaad Hassan al-Shibani memimpin delegasi untuk perjalanan pertama ke Uni Eropa sejak penggulingan Presiden otokratis Suriah Bashar al-Assad pada bulan Desember, dan beberapa hari setelah Presiden Emmanuel Macron mengundang Presiden transisi Suriah Ahmad asy-Syaraa ke Prancis.
Berbicara di konferensi tersebut, presiden Prancis mengatakan Paris siap berbuat lebih banyak untuk membantu negara tersebut mengatasi kelompok militan dan mencegah Suriah sekali lagi menjadi platform bagi milisi Syiah Iran untuk mengacaukan kawasan tersebut.
“Suriah harus terus berjuang melawan organisasi militan yang menyebarkan kekacauan di negara Anda dan ingin mengekspornya. Itulah sebabnya perang melawan ISIS dan semua kelompok militan menjadi prioritas utama,” kata Macron, seraya menambahkan bahwa transisi tersebut harus mempertimbangkan kerja sama dengan operasi Inherent Resolve yang dipimpin Barat di negara tetangga Irak.
Para menteri regional, termasuk dari Arab Saudi, Turki, dan Lebanon, bergabung dengan mitra Barat dalam pertemuan tersebut, meskipun AS hanya memiliki kehadiran diplomatik tingkat rendah.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengoordinasikan upaya untuk memastikan kedaulatan dan keamanan Suriah melalui transisinya, dan memobilisasi tetangga dan mitra utamanya untuk mengoordinasikan bantuan dan dukungan ekonomi, kata kementerian luar negeri Prancis.
“Kami ingin Suriah berhenti digunakan untuk mengacaukan kawasan. Sebaliknya, kami ingin warga Suriah dapat fokus hari ini pada keberhasilan transisi dan pemulihan negara mereka,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di awal pertemuan.
Para peserta juga berencana untuk membahas keadilan transisi dan perjuangan melawan impunitas bagi mereka yang dituduh melakukan pelanggaran selama perang saudara Suriah yang berlangsung selama 13 tahun.
Pertemuan tersebut tidak bertujuan untuk mengumpulkan dana, yang akan diserahkan kepada konferensi tahunan di Brussels pada tanggal 17 Maret, tetapi isu-isu seperti pencabutan sanksi yang dijatuhkan kepada Suriah selama pemerintahan tangan besi Assad akan dibahas.
Pada prinsipnya, Uni Eropa setuju bulan lalu untuk mencabut sanksi tetapi belum ada tindak lanjut karena keberatan Yunani dan Siprus terhadap perundingan batas laut antara Suriah dan Turki yang memengaruhi perairan yang diklaim oleh Yunani dan Siprus.
Yunani dan Siprus juga menginginkan jaminan bahwa sanksi dapat segera diberlakukan, kata dua diplomat.
Mereka mengatakan bahwa mereka berharap kompromi dapat dicapai bulan ini. Barrot, yang negaranya diperkirakan akan mengumumkan pembukaan kembali kedutaan Prancis di Damaskus pada hari Kamis, mengatakan pencabutan sanksi merupakan pekerjaan yang sedang berlangsung dan mitranya dari Jerman Annalena Baerbock mengatakan hal itu akan dilakukan “selangkah demi selangkah”.
Menjelang pertemuan tersebut, para donor bantuan internasional utama bertemu di Paris untuk mengkaji situasi kemanusiaan di Suriah, terutama di timur laut, di mana dampak pemotongan bantuan AS mempunyai dampak yang “mengerikan”, menurut seorang pejabat Eropa. (hanoum/arrahmah.id)
