YOGYAKARTA (Arrahmah.id) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meminta Presiden Prabowo Subianto mengungkap secara terbuka pihak-pihak yang diduga membiayai atau menggerakkan aksi demonstrasi di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud menanggapi pidato Presiden Prabowo yang mengaku mengetahui pihak yang membayar demonstran untuk turun ke jalan.
"Mestinya ya Pak Prabowo ungkapkan saja siapa yang dibayar, siapa yang membayar. Harusnya diomongin saja terang-terangan. Ini BEM dibayar, ini yang bayar, kan begitu," kata Mahfud saat ditemui di Universitas Cokroaminoto (UC) UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (25/6).
Mahfud menekankan bahwa tudingan mengenai adanya demonstrasi yang digerakkan oleh pihak tertentu dengan imbalan uang seharusnya disertai bukti dan penjelasan yang terbuka kepada publik.
Menurutnya, penyebutan secara jelas akan lebih bermanfaat bagi upaya perbaikan kehidupan demokrasi.
"Kalau hanya bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita? Kalau mahasiswa jelas ketika mengkritik pemerintah, mereka menyebut kasusnya, kebijakannya, institusinya, dan pihak yang dinilai bertanggung jawab," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyayangkan pengakuan sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta terkait aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
Meski demikian, ia menilai praktik seperti itu bukanlah hal baru dalam dinamika gerakan mahasiswa di Indonesia.
"Ya sangat menyedihkan kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu. Meskipun di setiap waktu selalu ada kelompok-kelompok kecil mahasiswa yang keluar dari arus utama perjuangan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Mahfud juga mengenang pengalamannya semasa menjadi mahasiswa. Menurutnya, sejak dahulu terdapat sejumlah pihak yang menjalankan peran ganda sebagai aktivis sekaligus informan.
"Dulu banyak intel-intel yang merangkap mahasiswa dan aktivis. Setelah Orde Baru runtuh, baru diketahui ada yang mengaku dulu menjadi intel dan dibayar. Sekarang ada buzzer, kemudian ada aktivis mahasiswa seperti yang terjadi di Jakarta di UBK itu. Tapi itu arus kecil dan mudah ketahuan," tuturnya.
Meski mengakui adanya kelompok-kelompok tertentu yang dapat dipengaruhi kepentingan tertentu, Mahfud menegaskan bahwa mereka tidak mewakili arus utama gerakan mahasiswa.
Karena itu, ia mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah dipecah-belah dan tetap memperjuangkan aspirasi secara objektif.
"Sebaiknya mahasiswa jangan mau dipecah-pecah. Ada BEM tandingan, ada BEM ini, BEM itu. Pokoknya perjuangan saja secara objektif bahwa sekarang memang perlu ada perbaikan-perbaikan," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6), mengaku mengetahui pihak yang membayar demonstrasi.
"Hati-hati, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, saya tahu itu," kata Prabowo.
Meski tidak menyebut pihak yang dimaksud, Prabowo mengaku menemukan adanya demonstran yang tidak memahami tujuan aksi dan mengaku menerima bayaran.
"Ditanya anak-anak demo, enggak ngerti, 'mau demo apa ya?' Kami dibayar Rp200 ribu, tapi ada," ujar Prabowo.
(ameera/arrahmah.id)