Pernyataan Jusuf Kalla tentang Ambon dan Poso merupakan refleksi historis yang berbasis pada fakta tragedi kemanusiaan. Politisasi oleh Ade Armando dan Permadi Arya (Abu Janda) tidak memiliki pijakan akademik maupun hukum yang kuat. Justru, pernyataan JK membuka ruang analisis penting tentang bagaimana konflik komunal menjadi pintu masuk radikalisasi dan terorisme di Indonesia.
Dengan korban ribuan jiwa di Ambon dan ratusan di Poso, narasi JK seharusnya dibaca sebagai peringatan agar bangsa tidak melupakan akar radikalisasi. Polemik ini memperlihatkan betapa pentingnya menjaga integritas memori kolektif dari manipulasi politik sesaat, demi memahami evolusi terorisme dan mencegah tragedi serupa di masa depan.
Konflik Ambon (1999–2002) dan Poso (1998–2001) merupakan tragedi komunal terbesar pasca-Reformasi. Pada periode tersebut, di Ambon/Maluku sekitar 5.000 orang tewas, puluhan ribu mengungsi, serta ribuan rumah dan fasilitas umum hancur. Kota Ambon terbelah secara sektarian, dengan wilayah Islam dan Kristen yang saling menutup diri.
Di Poso, Sulawesi Tengah, konflik serupa mengakibatkan 577 orang tewas, 384 luka-luka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar. Konflik ini berawal dari ketidakadilan politik lokal, lalu berkembang menjadi pertikaian agama.
Kedua konflik tersebut menjadi lahan subur bagi radikalisasi, rekrutmen militan, serta lahirnya jaringan terorisme transnasional di Indonesia.
Dalam ceramah di Masjid Kampus UGM (Maret 2026), JK menegaskan bahwa konflik Ambon dan Poso berubah menjadi konflik agama karena kedua pihak menyelewengkan ajaran, dengan menganggap pembunuhan sebagai “syahid” atau “martir”.
Tidak ada ajaran Islam maupun Kristen yang membenarkan kekerasan; yang terjadi adalah penyalahgunaan agama oleh pihak-pihak yang bertikai. Ia menggunakan istilah “syahid” karena berbicara di masjid, namun tetap menekankan bahwa baik Islam maupun Kristen sama-sama melanggar ajaran agama ketika membenarkan pembunuhan.
Tujuan ceramah tersebut adalah mengingatkan agar agama tidak dijadikan alat konflik, dengan menegaskan fakta bahwa ribuan orang tewas akibat penyelewengan tersebut.
Politisasi oleh Ade Armando dan Permadi Arya (Abu Janda)
Pernyataan JK kemudian dipelintir oleh dua figur publik. Ade Armando menuduh bahwa pernyataan tersebut menyinggung umat Kristen, seolah JK menyalahkan dogma agama. Permadi Arya (Abu Janda) turut memperkuat framing bahwa JK telah melakukan “kesalahan fatal” dalam penggunaan istilah “syahid”.
Namun, secara akademis dan historis, tuduhan tersebut tidak berdasar. JK tidak pernah menyatakan bahwa dogma agama membenarkan kekerasan. Ia justru menegaskan bahwa semua pihak telah melanggar ajaran agama.
Tidak ada delik hukum krusial yang dapat dijadikan dasar untuk menyerang JK. Serangan tersebut lebih bernuansa politik dan framing opini publik dibandingkan substansi akademik.
Pernyataan JK memiliki nilai akademik yang tinggi dalam kajian terorisme. Konflik komunal kerap berubah menjadi legitimasi agama untuk kekerasan. Narasi “syahid” atau “martir” menjadi pintu masuk radikalisasi.
Polemik atas pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana memori kolektif bangsa dipelintir demi kepentingan politik sesaat, padahal data korban menunjukkan tragedi kemanusiaan yang nyata.
Ambon dan Poso merupakan titik awal lahirnya generasi baru militan yang kemudian terhubung dengan Jamaah Islamiyah serta jaringan transnasional. Tanpa memahami akar konflik ini, sulit untuk membaca perkembangan terorisme kontemporer.
Maurice Halbwachs (1992) dalam On Collective Memory menekankan bahwa ingatan kolektif dibentuk oleh kelompok sosial dan selalu dipengaruhi oleh kepentingan politik serta ideologi.
Polemik atas pernyataan JK menunjukkan bagaimana memori konflik Ambon dan Poso dipelintir oleh aktor politik, sehingga tragedi kemanusiaan yang nyata justru dikaburkan oleh framing sesaat.
Erving Goffman (1974) dalam Frame Analysis serta Robert Entman (1993) dalam artikelnya Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm menjelaskan bahwa framing adalah proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas untuk membentuk persepsi publik.
Ade Armando dan Abu Janda membingkai pernyataan JK sebagai serangan terhadap umat Kristen, padahal substansi ceramahnya adalah kritik terhadap penyelewengan agama dalam konflik komunal.
Clark McCauley & Sophia Moskalenko (2008) dalam Mechanisms of Political Radicalization serta Peter R. Neumann (2013) dalam The Trouble with Radicalization menekankan bahwa radikalisasi terjadi melalui tahapan keluhan (grievance), mobilisasi, legitimasi ideologis, hingga kekerasan.
Konflik Ambon dan Poso memperlihatkan jalur radikalisasi yang jelas: dari ketidakadilan politik lokal, berkembang menjadi mobilisasi sektarian, kemudian dilegitimasi dengan narasi “syahid/martir”, hingga akhirnya melahirkan generasi baru militan.
Dengan mengaitkan pernyataan JK pada tiga kerangka teori di atas, dapat disimpulkan bahwa:
- Collective memory menjelaskan mengapa tragedi Ambon dan Poso sering dilupakan atau dipelintir, sehingga peringatan JK dianggap kontroversial.
- Framing theory menunjukkan bagaimana aktor politik dapat mengubah narasi perdamaian menjadi narasi serangan.
- Radicalization pathways menegaskan bahwa konflik komunal yang dilegitimasi dengan agama menjadi pintu masuk radikalisasi dan terorisme.
Pernyataan Jusuf Kalla bukan sekadar refleksi pribadi, melainkan narasi akademik tentang bagaimana konflik komunal menjadi akar radikalisasi di Indonesia. Dengan mengaitkan kasus ini pada kerangka collective memory, framing theory, dan radicalization pathways, tulisan ini menegaskan pentingnya menjaga integritas memori kolektif dari manipulasi politik sesaat.
Referensi
- Halbwachs, M. (1992). On Collective Memory. Chicago: University of Chicago Press.
- Connerton, P. (1989). How Societies Remember. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goffman, E. (1974). Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York: Harper & Row.
- Entman, R. M. (1993). “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm.” Journal of Communication, 43(4), 51–58.
- McCauley, C., & Moskalenko, S. (2008). “Mechanisms of Political Radicalization: Pathways Toward Terrorism.” Terrorism and Political Violence, 20(3), 415–433.
- Neumann, P. R. (2013). “The Trouble with Radicalization.” International Affairs, 89(4), 873–893.
(*/arrahmah.id)