(Arrahmah.id) – Sejak didirikan pada 1948, “Israel” telah menjalin kemitraan dengan sejumlah sekutu strategis. Negara ini memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan India dan Tiongkok, melakukan perjanjian pertahanan dengan Rusia dan Jerman, memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, dan bahkan telah menormalisasi hubungan dengan negara-negara yang dulu bermusuhan seperti Mesir dan Uni Emirat Arab.
Namun, dalam jangka waktu yang singkat, “Israel” dapat menyebutkan tiga negara yang mempunyai arti penting dalam hubungan mereka – yaitu Inggris dan Prancis, khususnya pada pertengahan abad ke-20, dan Amerika Serikat, yang sejauh ini merupakan sekutu terbesar “Israel”, baru-baru ini.
BacaJuga
Kisah aliansi “Israel” dengan negara-negara Barat merupakan kisah hubungan geopolitik yang rumit, kesetiaan yang berubah-ubah, dan dukungan yang bertahan lama. Berikut adalah gambaran bagaimana hubungan tersebut membuahkan hasil dan bagaimana hubungan tersebut berkembang selama bertahun-tahun.
Pra-1948
Benih-benih persahabatan “Israel” ditaburkan pada 1917 melalui Deklarasi Balfour, sebuah ekspresi penting dukungan Inggris terhadap ‘Rumah Nasional Yahudi’ di Palestina. Deklarasi ini menggerakkan serangkaian peristiwa yang mengarah pada berdirinya “Israel”. Seperti yang dinyatakan oleh sejarawan Inggris-“Israel” Jonathan Spyer dalam Middle East Review of International Affairs, simpati terhadap tujuan Zionis yang diungkapkan dalam Deklarasi Balfour, terutama, memungkinkan Zionis untuk meningkatkan populasi Yahudi di Mandatori Palestina dari 55.000 pada 1917 menjadi hanya lebih dari 162.000 pada 1929.
Namun, mulai 1930-an, hubungan antara pemerintah Inggris dan kaum Yahudi di Palestina mulai memburuk. Deklarasi Balfour, sebuah surat yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Arthur Balfour dan ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, merupakan ekspresi kepentingan strategis Inggris selama Perang Dunia Pertama, yang berakar pada politik kekuasaan negara-negara tersebut. Timur Tengah, bukan dukungan intrinsik apa pun terhadap tanah air Yahudi. Faktanya, sebagai Perdana Menteri pada 1905, Balfour menandatangani undang-undang yang mencegah orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan di Rusia untuk datang ke Inggris (yang kondisinya sedikit lebih baik).
Mengingat motif yang tidak pasti ini, ketika negara-negara Arab semakin dekat dengan Jerman dan Italia pada 1930an, Inggris dengan cepat mengubah arah, memprioritaskan hubungan mereka dengan para pemimpin Arab dibandingkan hubungan dengan Zionis. Didokumentasikan oleh sejarawan Inggris Nick Reynold dalam The 1945-1952 British Government’s Opposition to Zionism and the Emergent State of Israel (2021), setelah 1929, Inggris mulai membatasi imigrasi Yahudi ke Palestina dan, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Clement Attlee pada 1946, menolak untuk mengakuinya. 100.000 pengungsi Yahudi, meskipun menghadapi tekanan besar dari Presiden AS Harry Truman untuk melakukan hal tersebut. Namun, Inggris pada akhirnya terpaksa menyetujui tuntutan Washington, penolakannya untuk mendukung kepentingan Yahudi, menurut Reynold, menghasilkan “perasaan anti-Inggris yang sangat mengejutkan di Amerika Serikat.”
Pemerintahan Partai Buruh di Attlee, yang terpuruk secara ekonomi, tidak dipercaya oleh kedua belah pihak, dan terintimidasi oleh imigrasi ilegal Yahudi dan milisi Zionis, menyerahkan masalah ini ke PBB. Hal ini mengakibatkan resolusi pembagian PBB pada November 1947, dimana Inggris abstain, dan kemudian menarik diri dari Palestina pada Mei 1948 dengan latar belakang konflik antarkomunal.
Rencana Pemisahan PBB untuk Palestina
Sesuai dengan Rencana Pemisahan PBB untuk Palestina, sebuah negara Yahudi secara resmi didirikan di bekas Palestina Mandat Inggris pada 14 Mei 1948. Amerika Serikat memberikan pengakuan de facto kepada “Israel” dalam waktu 11 menit setelah pembentukannya. Pada 17 Mei 1948, Uni Soviet menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui “Israel”. Nikaragua, Cekoslowakia, Yugoslavia, dan Polandia kemudian mengikuti langkah yang sama. Amerika Serikat memberikan pengakuan de jure kepada “Israel” setelah pemilu “Israel” pertama pada tahun 1949.
Namun, negara-negara Arab dengan keras menentang Rencana Pemisahan PBB dan menyerang “Israel” kurang dari 24 jam setelah negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya. Perang Arab-“Israel” yang terjadi kemudian berakhir dengan kemenangan menakjubkan bagi negara Yahudi yang baru terbentuk, namun, bertentangan dengan pendapat umum, perang tersebut gagal menggalang dukungan kuat dari Barat. Dalam Israel’s Moment (2022), profesor Universitas Maryland Jeffrey Herf berpendapat bahwa pada hari-hari awal Perang Arab-“Israel”, AS dan Inggris takut untuk mengasingkan negara-negara Arab (dan mendorong mereka ke pelukan komunis,) melihat Proyek Zionis “sebagai penghalang bagi Kerajaan Inggris dan kemudian bagi Kekuatan Amerika di Timur Tengah.”
Herf menyatakan bahwa Uni Soviet memberikan lebih banyak dukungan kepada “Israel” selama pendiriannya dibandingkan Amerika Serikat, dan negara-negara boneka Soviet-lah yang mengadvokasi negara “Israel” di PBB. Pada akhir perang 1949, Perdana Menteri “Israel” David Ben-Gurion mengadopsi lima prinsip untuk memandu kebijakan luar negeri “Israel”, yang utama di antaranya adalah “persahabatan dengan semua negara yang cinta damai, terutama di Amerika Serikat dan Uni Soviet.” Namun, menurut Herf, saat itu anti-Semitisme sedang meningkat di Uni Soviet, dan Amerika bersikap lebih dingin terhadap “Israel” daripada yang diharapkan Ben-Gurion. Ironisnya, Prancislah yang menjadi sekutu terbesar “Israel” dengan sejarah anti-Semitismenya yang panjang.
Setelah Nazi menginvasi Prancis selama Perang, pemerintahan Vichy, atau pemerintahan Prancis di pengasingan, terus mengelola administrasi sipil hingga 1942, dari kantor pusatnya di Prancis Selatan. Pemerintahan Vichy diakui oleh semua kekuatan Sekutu dan dianggap sebagai benteng melawan Jerman di Prancis yang diduduki Nazi. Namun, menurut BBC, pemerintahan Vichy, yang independen dari pengaruh Jerman, secara ideologis dan praktis anti-Semit. Pada akhir Perang Dunia II, diperkirakan rezim Vichy telah membantu mendeportasi lebih dari 75.000 pengungsi Yahudi ke kamp kematian.
Namun, karena meningkatnya ancaman komunisme dan runtuhnya kerajaan kolonialnya, Prancis melihat “Israel” sebagai sekutu alami di Timur Tengah, dan mulai memasok persenjataan canggih kepada negara tersebut. Hubungan Prancis dengan “Israel” akan bertahan selama dua dekade, puncaknya terjadi pada Krisis Suez 1956.
Krisis Terusan Suez
Antara berdirinya “Israel” pada 1948 dan Krisis Suez pada 1956, Inggris telah berupaya mempertahankan hubungan dengan “Israel” dan negara-negara Arab di Transyordania dan Mesir. Namun, pada 1950-an, status Inggris sebagai kekuatan besar dunia menurun dengan cepat. Baik Inggris maupun Prancis menghadapi hambatan anti-kolonial dan telah kehilangan sebagian besar wilayah mereka di Asia dan Timur Tengah. Pada masa ini, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser semakin memperkuat sentimen anti-imperialisnya dan bertekad untuk mengusir Inggris dan Prancis dari kawasan tersebut.
Masalah ini memuncak pada Juli 1956, ketika Nasser memutuskan untuk menasionalisasi Terusan Suez, yang merupakan pukulan besar bagi Inggris dan Prancis yang memiliki kepentingan mengendalikan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan melalui Terusan Suez. Segera setelah deklarasi Nassar, Inggris dan Prancis bersekutu dengan “Israel” untuk mendapatkan kembali kendali atas Terusan Suez, menandai pertama kalinya Inggris dan “Israel” bekerja sama melawan musuh bersama.
Meskipun kemenangan “Israel” termasuk perebutan Semenanjung Sinai antara 29 Oktober dan 5 November 1956, keterlibatan Inggris-Prancis terbukti tidak berhasil. Yang mengejutkan mereka, Inggris dan Prancis menghadapi tanggapan keras yang tidak terduga dari Soviet terhadap intervensi mereka di Port Said, sebelah barat Suez, dan, yang lebih penting, mendapat teguran dari Presiden AS Dwight Eisenhower, yang meminta mereka meninggalkan kanal tersebut.
AS percaya bahwa jika tentara Amerika diminta untuk mendukung Inggris dan Prancis, konflik tersebut akan mendorong pemerintah Arab untuk membuat perjanjian dengan Uni Soviet. Selain itu, AS tidak ingin terlihat munafik setelah mengecam Uni Soviet atas intervensinya di Hongaria, dan juga tidak ingin dianggap mendukung dua kekuatan kolonial yang agresif di era dekolonisasi. AS akan terus mempertahankan hubungan yang tegang dengan “Israel” selama dekade berikutnya, dengan penerus Eisenhower John F Kennedy mengkritik “Israel” pada 1963 karena tidak terbuka mengenai program nuklirnya.
Namun, Krisis Suez menandai titik balik dalam persepsi Barat terhadap “Israel”. Sampai saat itu, kelangsungan hidup negara Yahudi dipandang sebagai suatu ketidakpastian, namun setelah konflik, menjadi jelas bahwa orang-orang Yahudi memiliki kekuatan militer utama di wilayah tersebut. Menurut Spyer, bagi Inggris, hal ini berarti mempertahankan “Israel” yang kuat menjadi sebuah kepentingan dan memicu dimulainya kemitraan senjata antara kedua negara.
Namun, kemenangan terbesar “Israel” melawan koalisi negara-negara Arab pada 1967 juga akan melemahkan hubungan “Israel” dengan dua sekutu terbesarnya, Inggris dan Prancis. (zarahamala/arrahmah.id)
Bersambung…
*Mira Patel memiliki latar belakang akademis di bidang hubungan internasional dan pernah bekerja di bidang penelitian dan kebijakan publik.
