(Arrahmah.id) – Perang Enam Hari dan runtuhnya dukungan Prancis dan Inggris
Menurut Moshe Gat, Profesor Studi Politik di Universitas Bar Ilan di Tel Aviv, sejak akhir kampanye Suez hingga pecahnya Perang Enam Hari pada Juni 1967, “Israel” dan Inggris menikmati hubungan hangat yang ditegaskan oleh kesepakatan senjata dan diplomasi.
Setelah Perang 1967, Inggris khawatir bahwa dukungannya terhadap “Israel” akan merusak hubungannya dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun itu, Menteri Luar Negeri Inggris George Brown menyampaikan pidato yang menuntut evakuasi “Israel” dari Wilayah Pendudukan, memperingatkannya untuk tidak mencaplok Yerusalem Timur, dan meminta negara memperhitungkan masa depan pengungsi Palestina. Dalam artikelnya , Inggris dan Israel Setelah Perang Enam Hari , Gat menulis bahwa pidato Brown dipandang sebagai “pengkhianatan”, yang menandakan permulaan ketegangan Inggris-Israel, “dengan Inggris dan Israel berada di pihak yang berlawanan dalam perdebatan mengenai hal-hal praktis atas setiap isu dalam agenda Timur Tengah.”
Demikian pula, setelah Prancis keluar dari Afrika Utara pada 1962, kepentingan strategis bersama melawan nasionalisme Arab mulai menurun. Selama sebagian besar 1960an, Prancis berusaha menyeimbangkan kemitraan jangka panjangnya dengan “Israel” dengan peningkatan hubungan dengan negara-negara Arab. Namun, menurut jurnalis Gary Bess, dalam artikelnya pada 2010 untuk The New York Times, permainan ganda ini berakhir pada Perang Enam Hari ketika Prancis terpaksa memilih salah satu pihak, dan “yang mengejutkan sekutu “Israel”, mereka memilih pihak yang sama, yakni negara-negara Arab.” Selama sisa Perang, Prancis akan memberlakukan embargo terhadap “Israel”, sehingga sangat membatasi kemampuan militernya.
Meskipun hubungan Inggris dengan “Israel” akan membaik seiring berjalannya waktu, kemitraan Inggris-Prancis yang tadinya solid akan tetap ternoda selamanya. Dalam laporan bertajuk Ketertarikan Prancis dengan Israel dan Palestina (2014) , Myriam Benraad dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, menyatakan bahwa warga negara Prancis, khususnya populasi Muslim yang sedang berkembang akan semakin mengadopsi pandangan anti-“Israel” dalam beberapa dekade setelah Perang Enam Hari, “Anti-Zionisme,” tulisnya, “yang terkadang hanya kedok anti-Semitisme, tersebar luas di masyarakat Prancis.”
Namun, ketika “Israel” kehilangan dua sekutunya, “Israel” mendapatkan sekutu yang jauh lebih penting. Seperti yang ditulis oleh sejarawan “Israel” Uri Avnery dalam artikel 2016 berjudul The Saga of Sisyphus, “Saya telah memperkirakan bahwa setelah Perang Aljazair selesai, Prancis akan menjatuhkan “Israel” seperti batu bara panas dan memperbarui hubungannya dengan dunia Arab. Dan, tentu saja, itulah yang terjadi – “Israel” justru mengadopsi AS.”
Hubungan khusus
Meskipun Presiden Kennedy pertama kali menekankan ‘hubungan khusus’ antara “Israel” dan AS pada 1962, baru setelah 1967 kemitraan tersebut benar-benar mulai berakar. Selama Perang Enam Hari, AS, yang sudah sibuk dengan Vietnam, khawatir bahwa destabilisasi di Timur Tengah akan mengakibatkan pertempuran proksi dalam Perang Dingin. Karena tidak ingin terlibat, namun juga takut kalah dari Uni Soviet, Washington sangat menginginkan resolusi cepat atas konflik tersebut, yang dilakukan oleh “Israel”.
Dalam wawancara 2023 dengan Vox, Joel Beinin, profesor sejarah Timur Tengah di Universitas Stanford, menyatakan bahwa bagi AS, sangat penting bahwa “Israel” mampu mempertahankan diri pada waktu yang tepat tanpa bantuan Amerika. Hal ini, katanya, memberi isyarat kepada AS bahwa “orang-orang ini baik. Kami berada dalam kekacauan di Vietnam. Mari terhubung dengan mereka.”
Hubungan tersebut lalu diperkuat oleh Presiden Richard Nixon pada 1973, ketika ia menyatakan dukungan penuhnya terhadap “Israel” selama Perang Yom Kippur, dan memerintahkan Menteri Luar Negerinya, Henry Kissinger, untuk “melakukan apa pun” untuk menyelamatkan “Israel”.
Belakangan, Ronald Reagan mengakui kemitraan strategis bersama antara “Israel” dan AS, khususnya dalam konteks Perang Dingin, dengan menyatakan bahwa “hanya dengan apresiasi penuh terhadap peran penting Negara “Israel” dalam perhitungan strategis kita, kita dapat membangun landasan untuk menggagalkan rancangan Moskow atas wilayah dan sumber daya yang penting bagi keamanan dan kesejahteraan nasional kita.”
Awalnya, AS memberikan dan menjual sebagian besar senjata mereka kepada “Israel” dan memberikan pinjaman di bawah harga pasar dari bank-bank AS untuk mendanai inisiatif pembangunan mereka. Kedua negara kemudian mulai bekerja sama dalam pengembangan dan pembuatan senjata pada 1980an dan 1990an. Selain itu, pada 1999, AS menandatangani memorandum pertama dari tiga memorandum 10 tahun yang menyetujui untuk menyumbang miliaran bantuan militer setiap tahunnya kepada “Israel”, seiring dengan upaya Presiden Bill Clinton untuk mendorong perdamaian berkelanjutan antara “Israel” dan negara-negara tetangga Arabnya.
Pada 2011, “Israel” menerapkan Iron Dome – sistem pertahanan rudal udara jarak pendek yang menggunakan teknologi radar untuk menghancurkan roket yang ditembakkan oleh Hamas dan faksi perlawanan lainnya. Sistem ini menggunakan komponen buatan AS, dan sebagian didanai oleh AS.
Hubungan abadi antara keduanya berlanjut di bawah Presiden George Bush dan Barack Obama, mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Donald Trump ketika AS secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Meskipun opini publik di AS telah berubah sejak Arab Spring, aliansi ini tetap menjadi hal yang sangat penting bagi para pembuat kebijakan di Washington.
Pada 2011, “Israel” menerapkan Iron Dome – sistem pertahanan rudal udara jarak pendek yang menggunakan teknologi radar untuk menghancurkan roket yang ditembakkan oleh Hamas dan faksi perlawanan lainnya. Sistem ini menggunakan komponen buatan AS, dan sebagian didanai oleh AS.
Sulit untuk menutup mata akan besarnya dukungan tanpa syarat yang diberikan Washington kepada Tel Aviv dalam beberapa tahun terakhir, dengan total dana militer sekitar $4 miliar per tahun.
“Israel” telah menjadi penerima bantuan luar negeri AS yang paling signifikan, setelah menerima sekitar $263 miliar antara 1946 dan 2023. Jumlah ini hampir dua kali lipat (1,7 kali lebih banyak) dibandingkan negara penerima bantuan luar negeri AS terbesar kedua, Mesir, yang menerima $151,9 miliar dalam 77 tahun terakhir.
Selama krisis terbaru ini saja, Pentagon telah mengirimkan kepada Israel sebuah kapal induk penyerang, empat kapal perusak, kapal perang AS terbesar di USS Gerald Ford, pesawat tempur F-35, kapal induk berpeluru kendali dan sebuah kapal induk yang berukuran lebih dari tiga kali lapangan sepak bola.
Para pejabat Amerika juga telah lama menyatakan bahwa hubungan Amerika dengan “Israel” memiliki nilai strategis sebagai kekuatan stabilisasi di Timur Tengah, mencegah kerusuhan yang akan mengancam akses terhadap pasokan minyak regional yang menjadi ketergantungan Amerika.
“Ini bukan hanya sekedar komitmen moral jangka panjang; ini adalah komitmen strategis,” kata Wakil Presiden Biden pada 2013. “Israel yang merdeka, aman di perbatasannya sendiri, dan diakui oleh dunia merupakan kepentingan strategis praktis Amerika Serikat. Saya sering berkata… jika tidak ada Israel, kita harus menciptakannya.”
Singkatnya, meningkatnya dukungan AS terhadap pemerintah “Israel”, sebagaimana dukungan AS terhadap sekutu-sekutunya di negara lain, tidak dimotivasi terutama oleh kebutuhan keamanan atau komitmen moral yang kuat terhadap negara tersebut. Sebaliknya, seperti di tempat lain, kebijakan luar negeri AS terutama dimotivasi untuk memajukan kepentingan strategisnya sendiri.
Menurut Council on Foreign Relations, sebuah lembaga pemikir Amerika, hubungan diplomatik “Israel” “kini menjangkau seluruh dunia,” sebuah perkembangan yang mewakili pencapaian besar negara tersebut.
Signifikansi global “Israel” ditunjukkan oleh para pemimpin dunia sebagai reaksi terhadap konflik “Israel”-Hamas baru-baru ini ketika para kepala negara termasuk Kanada, India, Inggris, Prancis, dan Jerman menegaskan hak “Israel” untuk mempertahankan diri dari serangan. Meskipun beberapa negara Arab mendukung Hamas, sebagian besar negara memberikan tanggapan yang moderat, mendesak kedua belah pihak untuk mengakhiri kekerasan. Namun, bahkan tanpa negara-negara lain di dunia, “Israel” akan tetap didukung oleh sekutu terbesarnya.
Seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kepada Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu beberapa waktu setelah serangan Hamas, “Anda mungkin cukup kuat untuk membela diri. Namun selama Amerika masih ada, Anda tidak akan pernah perlu melakukannya. Kami akan selalu berada di sisi Anda.” (zarahamala/arrahmah.id)
*Mira Patel memiliki latar belakang akademis di bidang hubungan internasional dan pernah bekerja di bidang penelitian dan kebijakan publik.
