NEW DELHI (Arrahmah.id) -- Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menyatakan akan kembali ke negaranya pada tahun ini meski menghadapi vonis hukuman mati secara in absentia dan masih hidup dalam pengasingan di India.
Pernyataan itu disampaikan hampir dua tahun setelah ia digulingkan oleh gelombang demonstrasi mahasiswa yang memaksanya meninggalkan Bangladesh dengan helikopter pada Agustus 2024.
Dalam wawancara eksklusif dengan stasiun televisi India NDTV yang disiarkan Ahad (29/6/2026), Hasina menegaskan dirinya tidak gentar menghadapi ancaman hukuman maupun situasi politik di Bangladesh.
"Saya ingin menyampaikan dengan tegas, dengan mengatasi setiap rintangan dan setiap konspirasi, saya akan kembali ke negara saya tahun ini," kata Sheikh Hasina. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak takut menghadapi kematian dan tetap bertekad memperjuangkan masa depan politik Bangladesh.
Hasina, yang kini berusia 78 tahun, melarikan diri ke India setelah aksi protes besar-besaran yang dipimpin mahasiswa menggulingkan pemerintahannya pada 5 Agustus 2024.
Saat itu, ribuan demonstran mengepung kediaman resmi perdana menteri di Dhaka sehingga Hasina meninggalkan ibu kota menggunakan helikopter militer sebelum diterbangkan ke India.
Setelah kejatuhannya, Bangladesh memasuki masa transisi politik yang kemudian berujung pada terbentuknya pemerintahan baru melalui pemilu 2026.
Dalam wawancara tersebut, Hasina menyebut vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya tidak memiliki dasar hukum.
"Putusan itu ilegal, bertentangan dengan konstitusi, dan bermotif politik. Sistem peradilan digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan saya dan para pemimpin Liga Awami," ujar Sheikh Hasina. Ia juga menegaskan bahwa partainya, Liga Awami, akan tetap menjadi bagian penting dalam politik Bangladesh meskipun saat ini aktivitas politiknya dibatasi oleh pemerintah.
Pemerintah Bangladesh, di sisi lain, menyatakan proses hukum terhadap Hasina dilakukan untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama masa pemerintahannya, termasuk kasus kekerasan terhadap demonstran pada gelombang unjuk rasa 2024. Otoritas menegaskan proses peradilan berlangsung sesuai hukum yang berlaku dan membantah tudingan bahwa perkara tersebut bermotif politik.
Kepulangan Hasina diperkirakan akan menjadi isu politik yang sensitif di Bangladesh. Sejak terguling dari kekuasaan setelah memimpin negara selama sekitar 15 tahun, mantan perdana menteri itu tetap memiliki basis pendukung yang signifikan, sementara para penentangnya menilai ia harus mempertanggungjawabkan berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan selama menjabat. (hanum/arrahmah.id)