JAKARTA (Arrahmah.id) – Manajemen PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) angkat bicara setelah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menolak rencana merger Bank Muamalat Indonesia dengan unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yakni BTN Syariah.
Terkait dengan pemberitaan mengenai rencana merger tersebut, Sekretaris Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Hayunaji menuturkan, hal tersebut sepenuhnya merupakan ranah/kewenangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku pemegang saham pengendali (PSP) Bank Muamalat.
BacaJuga
“Kami tentunya akan mengikuti arahan dan strategi dari BPKH,” ujar dia seperti dikutip dari keterangan resmi, lansir Liputan6.com, Selasa (23/1/2024).
Sementara itu, Waketum MUI Anwar Abbas menolak rencana merger Bank Muamalat dan BTN Syariah dengan sejumlah pertimbangan. “Dengan beberapa pertimbangan, ide untuk memergerkan Bank Muamalat dan BTN Syariah sebaiknya tidak dilanjutkan,” kata Anwar.
Anwar menjelaskan, pertimbangan pertama, agar warisan para pendiri yang telah bersusah payah mendirikan BMI tetap terjaga.
“Hal ini seharusnya menjadi spirit dan pelajaran bagi generasi sekarang dan yang akan datang, untuk juga bisa berbuat sesuatu yang berarti dan bermakna bagi umat dan bangsa,” tutur Anwar yang juga Ketua PP Muhammadiyah.
Kedua, Anwar ingin di tengah-tengah persaingan dunia perbankan di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, tetap ada bank swasta milik umat Islam.
Untuk itu, lanjutnya, dalam menangani masalah Bank Muamalat ini, ke depan pihaknya mengharapkan pendekatan yang dipergunakan tidak hanya murni mempergunakan hitung-hitungan ekonomi dan bisnis saja.
“Tapi kita juga harus bisa memperhatikan dan mempertahankan sejarah, maksud dan tujuan dari kita mendirikan bank ini yaitu kita ingin umat Islam punya bank yang berdasarkan prinsip syariah, yang diharapkan akan dapat membantu ekonomi umat, terutama usaha-usaha yang berada di kelompok UMKM, terutama usaha kecil, mikro dan ultra mikro yang jumlahnya 99 persen dari seluruh pelaku usaha di negeri ini, yang oleh sistem perbankan yang ada secara sistemik telah termarginalkan,” terang Anwar.
(ameera/arrahmah.id)
