ISLAMABAD (Arrahmah.id) - Militer Pakistan menyatakan optimisme yang hati-hati terhadap upaya mediasi yang tengah dijalankannya antara Iran dan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan juru bicara militer Pakistan, Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry, Jumat (30/10/2026), dalam wawancara pertamanya sejak delegasi tingkat tinggi Pakistan mengunjungi Teheran pekan ini.
Panglima Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Asim Munir, yang memimpin upaya Islamabad meredakan ketegangan dalam perang Iran yang telah berlangsung selama delapan bulan, tercatat dua kali mengunjungi Teheran sepanjang bulan ini. Kunjungan terbarunya berlangsung pada Senin (26/10/2026), bersama pejabat Arab Saudi dan Turki.
Ketika ditanya apakah kunjungan tersebut menjadi pertanda positif bagi upaya mediasi, Chaudhry menjawab, “Mengapa Marsekal harus berkunjung dua kali jika tidak ada sesuatu yang positif? Jadi, ya, tentu saja.”
Chaudhry, yang juga menjabat Direktur Jenderal Hubungan Masyarakat Angkatan Bersenjata Pakistan, mengatakan bahwa istilah yang selalu digunakan pihaknya adalah “optimisme yang hati-hati”.
Namun, ia mengakui masih ada “pihak-pihak berpengaruh yang berupaya menghambat” proses tersebut karena menganggap konflik menguntungkan kepentingan mereka. Ia tidak menyebutkan siapa pihak yang dimaksud.
Berbicara dari Rawalpindi, kota garnisun yang menjadi markas besar angkatan bersenjata Pakistan, Chaudhry enggan mengungkapkan isi pembicaraan selama kunjungan tersebut ataupun memastikan apakah Amerika Serikat mendukung langkah diplomatik itu.
Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman dan Kepala Intelijen Turki Ibrahim Kalin turut mendampingi Munir dalam kunjungannya ke Teheran pada Senin (26/10).
Pakistan, Arab Saudi, dan Turki menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah pada 7 Agustus. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu negara penandatangan akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh negara anggota.
Pakta itu semakin mendapat perhatian di tengah perubahan aliansi regional akibat perang Iran dan meningkatnya kekhawatiran akan meluasnya konflik di Timur Tengah.
Ketiga negara penandatangan menyatakan bahwa perjanjian tersebut bertujuan memperkuat pencegahan kolektif dan keamanan regional. Namun, sejumlah analis menilai perkembangan kerja sama itu berkaitan erat dengan upaya negara-negara kawasan mengelola dampak konfrontasi antara Iran dan Amerika Serikat.
Setelah pertemuan pada Senin (26/10), Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menyatakan bahwa keamanan kawasan harus dijamin oleh negara-negara di wilayah tersebut tanpa campur tangan asing.
Ketika ditanya apakah Iran dapat bergabung dalam pakta tersebut, Chaudhry mengatakan bahwa rumusan perjanjian tidak melarang keanggotaan baru.
“Pihak mana pun yang memiliki pandangan sama dengan kami mengenai pencegahan kolektif dan perdamaian regional, mengapa tidak? Semua pihak sangat disambut,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai keanggotaan berada di tangan pimpinan politik ketiga negara penandatangan utama.
Terkait kemungkinan pengiriman tambahan pasukan Pakistan ke Arab Saudi berdasarkan perjanjian tersebut, Chaudhry mengatakan hal itu bergantung pada perkembangan situasi serta keputusan pimpinan politik kedua negara.
Ia menegaskan komitmen Pakistan untuk membela Arab Saudi dan tempat-tempat suci di Makkah serta Madinah. Namun, ia menekankan bahwa Pakistan tidak terlibat dalam konflik Yaman.
“Kami bukan bagian dari konflik Yaman. Itu merupakan konflik internal Yaman,” katanya.
Pertempuran antara Arab Saudi dan kelompok Ansarullah (Houtsi) di Yaman, yang bersekutu dengan Iran, kembali meningkat seiring berlangsungnya perang Iran. Perkembangan tersebut memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan.
Dalam wawancara yang sama, Chaudhry juga menanggapi perkembangan politik dan keamanan di dalam negeri Pakistan, khususnya di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang selama ini dikuasai partai mantan Perdana Menteri Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).
Pada 11 Oktober, pemerintah federal menangguhkan pemerintahan provinsi tersebut dan menahan Kepala Menteri Sohail Afridi. Pemerintah menuduh pemerintahan provinsi gagal menangani militansi.
PTI menolak tuduhan tersebut. Partai itu menyatakan pemerintahannya telah terlibat dalam upaya pemberantasan terorisme. Sejumlah pemimpin PTI juga menilai langkah pemerintah federal sebagai dalih untuk membungkam aksi protes.
Ketika ditanya apakah penangguhan pemerintahan provinsi akan diikuti operasi militer berskala lebih besar, Chaudhry mengatakan bahwa operasi antiterorisme Pakistan tidak dilakukan dengan cara demikian.
“Operasi antiterorisme kami didasarkan pada apa yang kami sebut sebagai operasi berbasis intelijen (IBO). Intensitas operasi-operasi tersebut akan semakin meningkat,” ujarnya.
Dalam pemilu Februari 2024, kandidat independen yang didukung PTI memperoleh kursi terbanyak dalam pemilihan langsung, tetapi tidak mencapai mayoritas. Khyber Pakhtunkhwa menjadi satu-satunya provinsi yang dikuasai partai tersebut.
Imran Khan telah dipenjara sejak 2023. Para pendukungnya menuding militer berada di balik pemenjaraan Khan dan upaya pembubaran pengaruh politik PTI. Sementara itu, militer Pakistan membantah terlibat dalam politik. (zarahamala/arrahmah.id)