GAZA (Arrahmah.id) - Pemilu 'Israel' yang belum menghasilkan mayoritas bagi kubu pemerintahan maupun oposisi dinilai tidak akan membawa perubahan berarti bagi Jalur Gaza. Kedua kubu disebut memiliki pandangan yang relatif sama dalam mempertahankan pendekatan militer dan kebijakan keamanan 'Israel' terhadap wilayah Palestina yang terkepung tersebut.
Analis politik Palestina Ahmad Al-Tanani mengatakan tidak ada perbedaan mendasar antara kelompok-kelompok yang bersaing dalam pemilu 'Israel'. Menurutnya, Gaza justru menjadi salah satu isu yang paling sedikit memperlihatkan perbedaan antara oposisi dan koalisi pemerintahan.
"Semua pihak di 'Israel' sepakat bahwa agresi dan penghancuran harus terus berlangsung," kata Al-Tanani kepada Al Jazeera.
Ia menjelaskan, istilah kebebasan bergerak yang digunakan kalangan 'Israel' pada praktiknya memungkinkan militer 'Israel' melanjutkan pembunuhan, serangan udara, hingga operasi militer di Gaza.
Komisi Pemilihan Umum 'Israel' mengumumkan pada Kamis (29/10/2026) malam bahwa penghitungan suara pemilu Knesset telah selesai. Hasilnya, kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperoleh 53 kursi, kubu oposisi atau perubahan meraih 48 kursi, sementara partai-partai Arab memperoleh 19 kursi.
Al-Tanani menilai hasil pemilu tersebut justru berpotensi memperpanjang kebuntuan politik internal 'Israel' karena tidak ada blok yang memiliki cukup kursi untuk membentuk pemerintahan.
Situasi itu, menurutnya, dapat membuka jalan bagi pemilu ulang sekaligus menjadikan darah warga Palestina sebagai bagian dari kampanye politik 'Israel'. Sementara itu, pemerintahan sayap kanan yang berkuasa berpeluang terus menciptakan fakta-fakta baru di lapangan.
Ia juga menyoroti janji kelompok sayap kanan 'Israel' untuk mengusir warga Palestina dari Gaza serta membuka jalur melalui laut dan udara guna mengurangi populasi Palestina di wilayah tersebut.
Al-Tanani memperingatkan bahwa situasi ini hanya membuka peluang bagi eskalasi dan berlanjutnya serangan 'Israel', sementara pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata terus diabaikan.
Menurutnya, sikap diam komunitas internasional turut memberi ruang bagi 'Israel' untuk melanjutkan kejahatan dan menjadikan genosida sebagai kondisi permanen di Gaza.
Ia menilai kelompok sayap kanan Zionis juga dapat kembali menghidupkan gagasan pembangunan permukiman dan mempertahankan kehadiran permanen 'Israel' di Gaza.
Al-Tanani mengatakan terdapat kesepahaman internal di kalangan politik 'Israel' bahwa pendekatan keamanan harus tetap menjadi dasar kebijakan terhadap Gaza. Koalisi sayap kanan bahkan secara terbuka menyampaikan pandangan ideologisnya mengenai masa depan wilayah tersebut.
Sementara itu, oposisi 'Israel' dinilai tidak secara tegas menolak gagasan pengusiran warga Palestina maupun agenda strategis tersebut. Mereka justru tetap menempatkan persoalan Gaza dalam kerangka keamanan.
Karena itu, Al-Tanani menegaskan bahwa perubahan pemerintahan 'Israel' tidak bisa diharapkan menjadi jalan keluar bagi Gaza.
Ia menyebut penghentian agresi membutuhkan upaya internasional yang lebih kuat, terutama dengan meningkatkan tekanan terhadap Amerika Serikat agar memastikan kesepakatan gencatan senjata benar-benar dilaksanakan.
Menurutnya, masyarakat internasional tidak seharusnya menunggu perubahan pemerintahan atau hasil pemilu 'Israel' untuk berharap adanya perubahan kebijakan terhadap Gaza.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, lebih dari 74.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 175.000 lainnya terluka akibat serangan 'Israel' sejak Oktober 2023. (zarahamala/arrahmah.id)