TEHERAN (Arrahmah.id) - Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala negosiator, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap berada di bawah administrasi Iran meski perundingan dengan Amerika Serikat kini memasuki fase implementasi baru. Dalam keterangannya pasca-kembali dari pembicaraan di Swiss pada Senin (22/6/2026), Ghalibaf menyatakan bahwa jalur air strategis tersebut tidak akan kembali ke kondisi pra-perang dan akan terus dikelola sesuai dengan hukum internasional.
Status Selat Hormuz menjadi salah satu poin krusial dalam negosiasi, mengingat Teheran sebelumnya mengaitkan keamanan jalur pelayaran ini dengan penghentian serangan 'Israel' di Lebanon serta pemenuhan komitmen AS dalam nota kesepahaman yang disepakati.
Sebagai bagian dari kerangka kerja baru, Teheran dan Washington telah menyepakati pembentukan mekanisme komunikasi untuk mencegah insiden dan menjamin keamanan kapal komersial yang melintas. Mediator dari Qatar dan Pakistan menyebutkan bahwa pengaturan ini dirancang untuk menghindari kesalahpahaman di salah satu koridor energi terpenting dunia tersebut. Data pelayaran saat ini menunjukkan adanya pemulihan bertahap pada lalu lintas kapal di Selat Hormuz.
Selain masalah maritim, perundingan tersebut menghasilkan langkah-langkah konkret terkait pelonggaran sanksi. AS mengeluarkan lisensi sementara selama 60 hari (hingga 21 Agustus) yang mengizinkan penjualan, transportasi, dan pengiriman minyak mentah, produk petrokimia, serta ekspor minyak Iran. Lisensi ini mencakup layanan perbankan, asuransi, dan transportasi yang terkait, yang dipandang sebagai langkah besar pertama dalam kerangka kesepakatan baru.
Telah tercapai kesepakatan terkait pencairan aset Iran senilai 12 miliar dolar. Namun, perdebatan mengenai penggunaan dana tersebut masih berlangsung, dengan AS menginginkan adanya pembatasan pada sektor tertentu, sementara Iran bersikeras menolak adanya syarat penggunaan dana.
Lebanon tetap menjadi elemen paling sensitif dalam perundingan. Teheran menegaskan bahwa keberlangsungan kesepakatan ini sangat bergantung pada penghentian operasi militer 'Israel' di Lebanon. Laporan menyebutkan bahwa mekanisme dekonflik yang melibatkan Iran, AS, dan Lebanon telah dibentuk untuk mendukung kerangka gencatan senjata.
Di sisi lain, terdapat perbedaan pandangan yang tajam terkait isu nuklir. Wakil Presiden AS, JD Vance, mengklaim bahwa perundingan tersebut membuka jalan menuju kesepakatan final dan menyebut Iran telah setuju untuk mengizinkan kembali inspektur dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Pejabat Iran secara tegas membantah bahwa isu nuklir dibahas dalam perundingan atau bahwa mereka membuat komitmen baru terkait program nuklir maupun inspeksi IAEA.
Ketidakselarasan narasi ini menunjukkan adanya perbedaan karakterisasi hasil perundingan antara kedua belah pihak. Diskusi tingkat teknis dijadwalkan akan terus berlanjut pekan ini melalui kelompok kerja yang akan memeriksa mekanisme implementasi, detail relaksasi sanksi, pengaturan maritim, serta ketentuan terkait situasi di Lebanon. Sebagai bagian dari upaya konsolidasi, Ghalibaf juga melakukan kunjungan ke Oman untuk membahas pengaturan masa depan Selat Hormuz. (zarahamala/arrahmah.id)