NEW DELHI (Arrahmah.id) – Sebuah pengadilan tinggi India pada Selasa (30/8/2022) menutup semua proses yang berkaitan dengan kerusuhan 2002 di negara bagian barat Gujarat, yang menewaskan lebih dari seribu orang, serta pembongkaran Masjid Babri tahun 1992.
Sidang kasus kerusuhan Gujarat 2002, dalam majelis tiga hakim Mahkamah Agung India yang dipimpin oleh Hakim Agung UU Lalit menyatakan bahwa kasus-kasus sekarang menjadi tidak berguna dengan berlalunya waktu dan bahwa persidangan dalam delapan dari sembilan kasus telah selesai.
BacaJuga
Majelis berpendapat, “Karena semua hal sekarang menjadi tidak menguntungkan, pengadilan ini berpendapat bahwa Pengadilan ini tidak perlu lagi menerima petisi ini. Oleh karena itu, hal-hal tersebut dianggap tidak berguna.”
Kerusuhan Gujarat dipicu oleh kebakaran di kereta api di Godhra pada tahun 2002, yang menewaskan 59 peziarah Hindu yang datang dari Ayodhya. Umat Islam disalahkan oleh umat Hindu atas peran mereka dalam kebakaran kereta api.
Segera setelah tragedi itu, para perusuh Hindu mengepung dan membakar hidup-hidup lebih dari 1.000 Muslim.
Sementara itu, pengadilan tertinggi lainnya memerintahkan penangguhan semua proses dalam penghancuran Masjid Babri tahun 1992 di kota Ayodhya di negara bagian utara Uttar Pradesh.
Sementara menyebutkan bahwa majelis yang lebih besar dari Mahkamah Agung telah mengumumkan putusan tentang masalah Ayodhya, majelis tiga hakim menyatakan bahwa “tidak ada yang bertahan dalam masalah ini sekarang.”
Masjid Babri yang berusia 400 tahun diratakan dengan tanah pada 6 Desember 1992, oleh sekelompok besar aktivis dari organisasi nasionalis Hindu Vishwa Hindu Parishad (VHP), yang terkait dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).
Mereka mengklaim masjid itu dibangun di tempat kelahiran dewa Ram.
Mahkamah Agung, yang mengeluarkan keputusan kepemilikan pada November 2019, tidak setuju bahwa masjid itu dibangun di atas kuil yang dihancurkan.
Masjid ini dibangun atas perintah Kaisar Babur pada tahun 1528 oleh perwira militer Kerajaan Mughal Mir Baqi.
Masjid itu menjadi sasaran setelah unjuk rasa politik yang melibatkan sekitar 150.000 aktivis Hindu dan relawan Partai Bharatiya Janata (BJP) berkumpul di lokasi berubah menjadi kekerasan.
Penyelidikan selanjutnya atas insiden tersebut mengidentifikasi 68 orang yang bertanggung jawab, termasuk banyak pemimpin senior BJP yang berkuasa dan VHP, yang diduga menyampaikan pidato provokatif yang menghasut massa untuk merobohkan bangunan tersebut.
Putusan pengadilan tinggi itu mengecewakan All India Muslim Majlis-e-Mushawarat (AIMMM), sebuah kelompok payung dari berbagai organisasi Muslim.
Presiden AIMMM Navaid Hamid mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa pengadilan lebih memilih pelaku pembongkaran masjid Babri daripada pihak yang dirugikan, yakni komunitas Muslim.
“Begitu juga para pelaku kerusuhan Gujarat tahun 2022. Putusan tersebut mendorong pelaku kekerasan sekaligus membuat pihak yang dirugikan berkecil hati dan dapat membuka jalan bagi suasana kehilangan harapan di peradilan,” tegasnya.
Shamshad Pathan, seorang aktivis dan pengacara yang berbasis di Gujarat, mengatakan kepada Anadolu Agency, “Kami mengharapkan keadilan dari pengadilan tertinggi, tetapi telah memutuskan untuk menutup semuanya.”
“Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya cukup kecewa,” katanya. (rafa/arrahmah.id)
