![Poter Kampanye hijab di Eropa. [Foto: Council of Europe]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2021/11/Polemik-Kampanye-Hijab-HAM-Eropa-Tarik-Poster-Diskriminasi-Anti-Muslim.jpg?fit=976%2C549&ssl=1)
PARIS (Arrahmah.com) — Dewan Eropa telah menarik foto dari kampanye media sosial yang mempromosikan keragaman di antara perempuan dan kebebasan mereka untuk mengenakan jilbab.
Poster yang menampilkan wanita muda mengenakan jilbab dihapus dari Twitter hanya beberapa hari setelah peluncuran proyek tersebut.
BacaJuga
Kampanye tersebut telah memicu reaksi keras dari politisi senior Prancis atas nilai-nilai sekuler, dilansir di Euronews, Kamis (4/11/2021).
Badan hak asasi manusia terkemuka di benua itu mengkonfirmasi bahwa posting media sosial telah dihapus, sementara mereka menggantinya dengan presentasi lainnya.
Tetapi Dewan tidak mengkonfirmasi bahwa keputusan untuk menarik elemen kampanye adalah akibat langsung dari kritik Prancis.
Beberapa wanita Muslim telah mengkritik tanggapan di Prancis, dengan mengatakan itu menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap hak wanita untuk memilih apa yang akan dikenakan.
Dewan Eropa mengatakan proyek “Kebebasan berhijab” bertujuan untuk merayakan keragaman dan inklusivitas Eropa.
Proyek ini diluncurkan pekan lalu oleh organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Strasbourg melalui Program Inklusi dan Anti-Diskriminasi mereka. Kampanye ini juga dibiayai bersama oleh Uni Eropa, yang berbeda dari badan 47 negara.
Postingan media sosial menampilkan gambar wanita muda yang berbeda, dengan satu sisi wajah mereka mengenakan jilbab, dan yang lainnya tidak. Pesan di samping video dan foto berbunyi, “Kecantikan ada dalam keragaman karena kebebasan ada dalam hijab. Betapa membosankannya dunia jika semua orang terlihat sama?,” bunyi slogan lain.
Kampanye ini awalnya relatif tidak diperhatikan, tetapi setelah beberapa hari, proyek tersebut menimbulkan reaksi keras di kalangan politisi di Prancis.
Sekularisme dan simbol-simbol Islam telah menimbulkan perdebatan di parlemen Prancis selama berbulan-bulan, menjelang pemilihan presiden negara itu pada 2022. Pada 2011, Prancis menjadi negara Eropa pertama yang melarang cadar Islami seluruh wajah di tempat umum.
Pada hari Rabu (3/11), juru bicara pemerintah Prancis Gabriel Attal mengatakan kampanye Dewan Eropa tersebut bertentangan dengan akal sehat.
Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan Dewan Menteri, Attal mengatakan bahwa Paris tidak setuju dengan pendekatan berbasis identitas.
“Ini berlawanan dengan kebebasan berkeyakinan yang dipertahankan Prancis di semua forum Eropa dan internasional,” kata Attal.
“Kita dapat menganggap bahwa kampanye ini dibuat terlepas dari akal sehat, karena kita tidak boleh mengacaukan kebebasan beragama dengan promosi, de facto, tanda agama,” jelasnya.
Menteri Hak Perempuan Prancis, Senator Sosialis Laurence Rossignol, menyatakan bahwa kampanye tersebut telah mempromosikan hijab.
“Adalah satu hal untuk menunjukkan bahwa wanita bebas mengenakan jilbab, untuk mengatakan bahwa kebebasan dalam jilbab adalah hal lain,” cuit Rossignol.
Meskipun posting media sosial telah dihapus setelah kecaman politik di Prancis, Dewan Eropa tidak mengkonfirmasi ada tautan apa pun.
Juru bicara mengkonfirmasi bahwa kampanye tersebut adalah bagian dari proyek bersama dengan Uni Eropa. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya menghormati keragaman dan inklusi, dan untuk memerangi segala bentuk ujaran kebencian.
“Cuitan mencerminkan pernyataan yang dibuat oleh peserta individu di salah satu lokakarya proyek, dan tidak mewakili pandangan Dewan Eropa atau Sekretaris Jenderalnya [Marija Pejčinović Burić],” kata juru bicara tersebut.
“Kami telah menghapus pesan-pesan cuitan ini sementara kami merenungkan presentasi yang lebih baik dari proyek ini,” tambahnya.
Komisi Eropa, yang telah menyumbangkan 340 ribu euro untuk keseluruhan proyek, juga telah menjauhkan diri dari foto kampanye.
Seorang juru bicara mengatakan pada hari Rabu bahwa Brussels belum memvalidasi foto kontroversial ini dan menyerukan tindakan lain untuk dipertimbangkan dalam tacklin.
Prancis diketahui memang mempunyai agenda untuk membatasi pergerakan aktivitas keislaman di ruang publik. Ini setidaknya tampak dari Undang-undang (UU) anti-separatisme Prancis yang telah diundangkan.
Undang-undang ini akan memungkinkan negara lebih banyak kelonggaran untuk menargetkan Muslim. Hal ini diperingatkan oleh seorang jurnalis Prancis Fateh Kimouche pada Senin (16/8).
Kimouche yang menjadi pendiri situs Al Kanz, yang berfokus pada Islam dan isu-isu terkait Muslim, menyebutkan bahwa Presiden Prancis, Emmanuel Macron menderita kekeliruan Islamofobia, di mana dia tidak dapat membedakan antara teroris dan Muslim.
Dia berpendapat bahwa Macron memilih untuk menghukum Islam setelah serangkaian insiden teror yang dilakukan militan Islamic State (ISIS) di negara itu. Kemudian dia menekankan bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk menghadapi Muslim, bukan teroris.
Dia menarik perhatian pada UU tersebut, yang telah mengakibatkan meningkatnya wacana Islamofobia di media arus utama dan media sosial, serta corengan tulisan di dinding masjid dan walikota memecat para imam.
“Sekarang, negara memiliki ruang bebas untuk menyerang Muslim, bisnis atau institusi keagamaan mana pun yang dioperasikan Muslim dengan dalih menghormati prinsip-prinsip republik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip samar-samar,” kata dia dilansir dari laman Anadolu Agency pada Selasa (17/8).
Sementara itu, banyak media internasional termasuk Financial Times dan New York Times, dan organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW) telah banyak mengkritik undang-undang tersebut. Dia mencatat bahwa reaksi terhadap undang-undang tersebut semakin membuat marah Macron.
Adapun Rancangan Undang-Undang (RUU) itu disahkan oleh Majelis Nasional bulan lalu, meskipun ada tentangan kuat dari anggota parlemen sayap kanan dan kiri.
Pemerintah mengklaim bahwa undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem sekuler Prancis. Akan tetapi para kritikus percaya bahwa undang-undang itu membatasi kebebasan beragama dan meminggirkan umat Islam.
RUU tersebut telah dikritik karena menargetkan komunitas Muslim Prancis, yang terbesar di Eropa, dengan 3,35 juta anggota. Itu juga memberlakukan pembatasan pada banyak aspek kehidupan anggotanya.
Undang-undang mengizinkan pejabat untuk campur tangan di masjid dan asosiasi yang bertanggung jawab atas administrasi mereka. Selain itu juga mengontrol keuangan asosiasi dan LSM yang berafiliasi dengan Muslim. Ini juga membatasi pilihan pendidikan Muslim, dengan membuat ‘homeschooling’ tunduk pada izin resmi.
Berdasarkan undang-undang, pasien dilarang memilih dokter mereka berdasarkan jenis kelamin karena alasan agama atau alasan lain, dan pendidikan sekularisme telah diwajibkan bagi semua pegawai negeri.
Di samping itu, Prancis telah dikritik oleh organisasi internasional dan LSM, terutama PBB, karena menargetkan dan meminggirkan Muslim dengan hukum. (hanoum/arrahmah.com)
