YERUSALEM (Arrahmah.id) -- Kepolisian 'Israel' meluncurkan kampanye terbuka untuk merekrut sukarelawan ke dalam unit khusus yang bertugas di kawasan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur.
Langkah tersebut memicu kontroversi setelah kampanye perekrutan itu secara terbuka melibatkan tokoh-tokoh gerakan Temple Mount dan Zionis Religius yang selama ini mendorong perubahan status quo keagamaan di kompleks suci yang dikenal umat Islam sebagai Masjid Al-Aqsa dan oleh Yahudi sebagai Temple Mount.
Dilansir Middle East Eye (4/6/2026), kampanye perekrutan diumumkan pada awal Juni 2026 melalui video promosi yang dipublikasikan Kepolisian 'Israel'.
Video tersebut mengajak warga bergabung dengan "Temple Mount Unit", unit kepolisian yang bertugas mengawasi keamanan dan aktivitas di kawasan kompleks Al-Aqsa. Namun perhatian publik tertuju pada keterlibatan sejumlah rabi terkemuka yang dikenal mendukung peningkatan kehadiran Yahudi di lokasi tersebut.
Di antara tokoh yang tampil dalam video itu adalah Rabbi Shmuel Eliyahu dari Safed, Rabbi Shlomo Aviner dari Yeshiva Ateret Yerushalayim, dan Rabbi Elyakim Levanon dari Elon Moreh.
Selain mereka, video juga menampilkan Komandan Unit Temple Mount Guy Tal dan wakilnya Daniel Larch yang menjelaskan pentingnya perekrutan anggota baru untuk unit tersebut.
Dalam video promosi tersebut, Rabbi Shmuel Eliyahu menyerukan partisipasi lebih besar dari kalangan religius dalam pengamanan kawasan yang dianggap suci oleh umat Yahudi.
“Kami membutuhkan lebih banyak orang yang memahami pentingnya tempat ini dan bersedia mengabdi untuk menjaganya,” kata Rabbi Shmuel Eliyahu dalam pesan yang ditayangkan pada video perekrutan tersebut, seperti dikutip dari Middle East Eye.
Perekrutan itu memicu kritik dari sejumlah organisasi Palestina dan pengamat Yerusalem yang menilai langkah tersebut menunjukkan semakin eratnya hubungan antara aparat negara dan kelompok ideologis yang menginginkan perubahan terhadap status historis Masjid Al-Aqsa.
Kantor Berita Palestina WAFA melaporkan bahwa sejumlah pihak khawatir unit tersebut tidak lagi dipersepsikan sebagai lembaga keamanan yang netral, melainkan sebagai instrumen yang mendukung agenda kelompok-kelompok tertentu terkait kompleks suci tersebut.
Kontroversi muncul karena kompleks Al-Aqsa merupakan salah satu lokasi paling sensitif di dunia. Berdasarkan status quo yang berlaku sejak 1967, pengelolaan keagamaan Masjid Al-Aqsa berada di bawah Waqf Islam Yordania, sementara keamanan eksternal dikendalikan Israel.
Dalam praktiknya, non-Muslim dapat mengunjungi kawasan tersebut pada jam tertentu, tetapi tidak diperkenankan melakukan ibadah secara terbuka.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, kelompok-kelompok Temple Mount semakin aktif mendorong perluasan akses ibadah Yahudi di kawasan tersebut.
Menurut laporan sejumlah media 'Israel', jumlah kunjungan aktivis dan pemukim Yahudi ke kompleks Al-Aqsa terus meningkat, sementara berbagai ritual yang sebelumnya jarang terlihat kini semakin sering dilakukan di dalam area yang sama.
Pemerintah 'Israel' sendiri belum memberikan pernyataan bahwa perekrutan tersebut dimaksudkan untuk mengubah status quo di Al-Aqsa. Kepolisian menyatakan tujuan utama program itu adalah memperkuat keamanan dan menjaga ketertiban di kawasan yang sering menjadi titik ketegangan antara warga Palestina, jamaah Muslim, dan pengunjung Yahudi.
Meski demikian, perkembangan terbaru ini kembali menempatkan Masjid Al-Aqsa di pusat perhatian internasional. Bagi banyak pihak, setiap perubahan kebijakan atau langkah administratif di kawasan tersebut memiliki dampak yang jauh melampaui Yerusalem, karena menyentuh isu agama, politik, dan identitas yang sangat sensitif di seluruh Timur Tengah. (hanoum/arrahmah.id)