JAKARTA (Arrahmah.id) – Presiden Prabowo Subianto mengakui masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia, mulai dari rendahnya kesejahteraan guru, terbatasnya lapangan kerja, tingginya angka kemiskinan ekstrem, hingga ketimpangan sosial.
Menurutnya, sejumlah masalah tersebut ternyata memiliki tingkat keparahan yang berada di luar perkiraannya.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (20/7/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah memahami berbagai tantangan tersebut dan berkomitmen untuk menyelesaikannya sebagai amanat yang diberikan rakyat.
"Kita paham bahwa gaji guru-guru kita kurang, kita paham lapangan kerja kita kurang, kita paham masih banyak kemiskinan ekstrem. Justru untuk itulah kita dipilih dan diberi mandat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut," ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya bersama Wakil Presiden tidak menyangka ketimpangan yang terjadi di masyarakat begitu besar.
Menurutnya, setelah melihat kondisi secara langsung, ia menyadari sejumlah persoalan nasional jauh lebih kompleks dibandingkan perkiraan sebelumnya.
Presiden juga menyoroti adanya kebocoran kekayaan negara yang dinilai terus mengalir ke luar negeri setiap tahun. Ia menyebut praktik seperti under invoicing, pemalsuan laporan perdagangan, transfer pricing, hingga penyelundupan sebagai faktor yang menyebabkan distorsi dalam perekonomian nasional.
Prabowo menilai praktik-praktik tersebut telah merugikan bangsa karena menyebabkan potensi kekayaan Indonesia tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat.
Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan serta melakukan pembenahan tata kelola ekonomi untuk menekan berbagai bentuk penyimpangan.
Pemerintah, lanjut Prabowo, akan terus berupaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang merugikan perekonomian nasional.
Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan tersebut menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat.
(ameera/arrahmah.id)