Memuat...

Rusia Menyebut Laporan UNODC tentang Opium Afghanistan Bermotif Politik

Hanin Mazaya
Sabtu, 14 November 2026 / 5 Jumadilakhir 1448 12:55
Rusia Menyebut Laporan UNODC tentang Opium Afghanistan Bermotif Politik
Budidaya tanaman opium. (Foto: Tasnim News Agency)

MOSKOW (Arrahmah.id) - Laporan terbaru dari Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mengenai peningkatan budi daya dan produksi opium di Afghanistan telah memicu tanggapan dari Kementerian Luar Negeri Rusia.

Rusia menilai laporan tersebut tidak seimbang dan bermotif politik, seraya menyatakan bahwa kesimpulan di dalamnya didasarkan pada bukti tidak langsung, termasuk citra satelit.

Moskow menekankan bahwa upaya untuk memerangi perdagangan narkoba di Afghanistan harus dilakukan melalui kerja sama bersama dan dukungan terhadap inisiatif yang dijalankan oleh Imarah Islam Afghanistan, lansir Tolo News (13/11/2026).

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan: “Kesimpulan dalam laporan ini didasarkan pada bukti tidak langsung, terutama citra satelit, yang dapat ditafsirkan secara berbeda oleh para ahli. Laporan tersebut gagal memberikan penjelasan yang meyakinkan mengenai motif yang ada, termasuk alasan mengapa otoritas Afghanistan—yang tengah berupaya mendapatkan pengakuan internasional yang lebih luas—bersedia mengambil risiko merusak kredibilitas mereka sendiri.”

Asadullah Nadim, seorang analis politik, mengatakan: “Budi daya, produksi, dan perdagangan narkoba merupakan masalah global. Oleh karena itu, kerja sama internasional sangat penting dalam upaya memerangi narkotika.”

Sementara itu, Khalifa Sirajuddin Haqqani, Menteri Dalam Negeri Imarah Islam, bertemu dengan Masamoto Kenichi, Duta Besar Jepang untuk Kabul, guna membahas hubungan bilateral, situasi keamanan, serta upaya pemberantasan narkotika.

Sebelumnya, UNODC melaporkan adanya peningkatan sebesar 330 persen dalam budi daya tanaman opium (poppy) dan kenaikan 400 persen dalam produksi opium di Afghanistan. Pihak Imarah Islam menolak angka-angka tersebut, dengan menyatakan bahwa data itu tidak mencerminkan realitas yang terjadi di negara tersebut saat ini. (haninmazaya/arrahmah.id)