Talal bersandar pada mobil di pom bensin di dekat Jalan Hamra yang ramai di Beirut. Ini biasanya salah satu yang tersibuk di daerah tersebut. Selama musim panas, ketika Libanon dilanda kekurangan bensin, penimbunan, dan penyelundupan, pengendara yang cemas akan mengantre, menunggu berjam-jam untuk mengisi sebagian tangki bensin mereka.
Sekarang, ada banyak bensin untuk cadangan. Masalahnya, praktis tidak ada yang mampu membelinya.
BacaJuga
“Dulu kami isi ulang sekitar 200 mobil setiap hari, tapi hari ini kami isi ulang tidak lebih dari 30 atau 40 mobil,” kata Talal kepada Al Jazeera. “Mereka menghabiskan tiga perempat dari gaji mereka hanya untuk bahan bakar untuk pergi dan pulang kerja.”
Harga bensin telah naik pada tingkat yang mengkhawatirkan dalam beberapa pekan terakhir. Mengisi ulang seluruh tangki untuk mobil standar harganya lebih mahal daripada upah minimum nasional negara itu.
Talal bahkan berhenti mengendarai sepeda motornya untuk menghemat bensin.
Yang lain, bagaimanapun, membawa keluhan mereka ke jalan.
Pengemudi angkutan umum memprotes dan memblokir jalan selama beberapa minggu terakhir, menuntut upah yang lebih tinggi dan bensin bersubsidi dan suku cadang mobil. Salah satu serikat transportasi umum Libanon mengancam akan menutup jalan raya utama negara itu dalam apa yang disebut “hari kemarahan” minggu ini, tetapi kepala serikat membatalkannya setelah bertemu dengan Perdana Menteri Najib Mikati, yang berjanji untuk memperbaiki kondisi kerja.
Namun, sampai saat itu, harga bensin bisa naik lebih tinggi lagi jika harga minyak mentah naik, kata George Brax, juru bicara Sindikat Pemilik SPBU. Tetapi seperti banyak negara yang berada dalam cengkeraman krisis energi global, Libanon memiliki kebijakan domestik yang memperburuk situasi yang buruk.
“Dan sekarang dengan pencabutan subsidi bahan bakar, ketika nilai dolar meningkat, maka harga bensin juga akan meningkat,” kata Brax kepada Al Jazeera.
Sampai baru-baru ini, Libanon mempertahankan subsidi yang mahal untuk bahan bakar, gandum, dan obat-obatan yang menelan biaya sekitar 7 miliar USD per tahun. Subsidi bahan bakar menyumbang sekitar setengah dari pengeluaran negara.
Tetapi negara sama sekali tidak mampu menjaga harga tetap rendah untuk semua konsumen Libanon, berkat krisis ekonomi yang memusnahkan cadangan devisa negara itu.
Pada bulan Juni, pemerintah Libanon mulai secara bertahap mencabut subsidi bensin. Untuk meredam pukulan itu, mereka berjanji untuk meluncurkan program untuk membantu keluarga yang paling membutuhkan. Tetapi itu belum terwujud.
Sekarang, konsumen yang ingin mengisi tangki mereka berada di bawah kekuasaan kekuatan pasar, termasuk harga minyak global dan mata uang lokal yang telah kehilangan sekitar 90 persen nilainya terhadap dolar Amerika Serikat sejak 2019.
Tidak mengherankan, Brax mengatakan bahwa pompa bensin telah menyaksikan penurunan konsumsi 30 persen sejak Agustus.
“Kami perkirakan penurunan itu akan berlanjut.”
Sami Zoughaib, ekonom dan peneliti di The Policy Initiative, mengatakan bahwa rasa sakit saat ini telah lama datang.
“Mereka [politisi] berjuang mati-matian untuk menunda [mencabut subsidi],” kata Zoughaib kepada Al Jazeera, menambahkan bahwa pemerintah tidak bertindak untuk menangani penyelundupan dan penimbunan barang-barang bersubsidi dari keluarga. “Dan di sinilah kita, setelah menghabiskan miliaran dolar untuk kartel bahan bakar dalam bentuk subsidi.”
Pertengkaran politik dan kesalahan perdagangan
Selama lebih dari setahun, para pemimpin politik Libanon telah berjanji untuk mengganti subsidi yang mahal dan menyeluruh dengan kartu jatah yang akan merugikan negara 556 jutaUSD per tahun – sebagian kecil dari program subsidi yang sudah pensiun. Ini juga bertujuan untuk mendistribusikan dana negara yang berharga secara lebih bijaksana dengan mengalokasikannya hanya untuk setengah juta rumah tangga paling rentan di negara itu.
Untuk lebih mengimbangi rasa sakit, pada bulan Januari, Libanon dan Bank Dunia menandatangani kesepakatan untuk pinjaman 246 juta USD untuk meningkatkan program bantuan kemiskinan yang ditargetkan untuk mendukung sekitar 200.000 keluarga yang membutuhkan.
Tapi tak satu pun dari rencana itu telah dilaksanakan, sebagian besar karena kelumpuhan politik.
Maret lalu, pinjaman Bank Dunia berada dalam bahaya setelah pejabat Libanon membuat amandemen terhadap rencana yang semula disepakati. Setelah negosiasi lebih lanjut, Parlemen seharusnya meloloskan rencana tersebut pada hari Kamis, tetapi perselisihan politik memaksa sesi tersebut berakhir lebih awal.
Sementara itu, Parlemen mengesahkan undang-undang untuk menyetujui kartu jatah pada bulan Juni. Tetapi elemen penting – yaitu mendanai peluncuran program – diserahkan kepada pemerintah untuk mencari tahu.
Pada tanggal 9 September, sehari sebelum PM Mikati membentuk pemerintahannya, sementara Menteri Ekonomi Raoul Nehme dan Menteri Sosial Ramzi Musharrafieh mengumumkan bahwa pendaftaran kartu jatah akan dimulai minggu berikutnya, dengan pencairan pertama dimulai pada bulan Oktober.
Tetapi, dana belum diamankan, sumber kementerian mengatakan kepada Al Jazeera.
Anggota parlemen senior Farid Boustany mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Parlemen akan segera mendapatkan pendanaan melalui rancangan undang-undang dan bahwa sebagian dari penundaan itu karena menteri baru Mikati ingin merevisi program.
Namun, masih belum jelas bagaimana Libanon akan mengamankan sumber daya untuk mendanai program kartu jatah. Pemerintah berturut-turut tidak mampu menghasilkan cetak biru reformasi keuangan yang kredibel yang diperlukan untuk membuka miliaran dolar dalam bantuan donor yang dijanjikan.
Atau, negara tersebut dapat memanfaatkan alokasi yang baru-baru ini diterima sekitar 680 juta USD dalam Hak Penarikan Khusus Dana Moneter Internasional.
Sementara itu, penundaan yang sedang berlangsung dan pertengkaran politik berarti bahwa jutaan orang Libanon terus berjuang untuk mendapatkan kebutuhan dasar tanpa perlindungan sosial yang layak. Sekitar tiga perempat dari populasi sekarang hidup dalam kemiskinan, menurut PBB. Program Pangan Dunia dan lembaga kemanusiaan lainnya telah mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka telah berjuang untuk memenuhi permintaan yang meroket untuk makanan, bahan bakar, dan uang untuk sewa.
Zoughaib dari Inisiatif Kebijakan, serta para aktivis, khawatir kartu jatah dan jaring pengaman sosial yang direncanakan lainnya disandera oleh manuver politik oleh berbagai faksi di negara itu menjelang pemilihan parlemen yang dijadwalkan musim semi mendatang.
“Kegentingan yang meningkat hampir tampak disengaja – dan menurut saya, saya yakin itu,” kata Zoughaib. “Mereka ingin orang-orang mencapai pemilu di ambang batas sehingga mereka dapat mempertahankan kendali mereka melalui klientelisme murah dan program bantuan tunai yang didanai donor.” (haninmazaya/arrahmah.com)
