RIYADH (Arrahmah.com) – Arab Saudi telah memungkinkan perempuan dewasa untuk bepergian tanpa izin dan memberi mereka lebih banyak kontrol atas masalah keluarga, lebih lanjut mengikis sistem perwalian laki-laki yang banyak dikritik pada saat pengawasan ketat atas catatan hak asasi manusianya.
Serangkaian keputusan kerajaan yang diterbitkan oleh lembaran resmi pada Jumat (2/8/2019) menetapkan bahwa paspor Saudi harus dikeluarkan untuk setiap warga negara, tanpa membedakan jenis kelamin, yang mengajukan permohonan untuk itu dan bahwa setiap orang di atas usia 21 tidak perlu izin untuk bepergian.
Amandemen terhadap peraturan juga memberikan perempuan untuk pertama kalinya hak untuk mendaftarkan kelahiran anak, perkawinan atau perceraian dan akan dikeluarkan dokumen keluarga resmi dan memenuhi syarat sebagai wali bagi anak-anak yang masih di bawah umur.
Riyadh telah lama mengalami kecaman internasional atas status perempuan, yang kelompok hak asasi katakan sering diperlakukan sebagai warga negara kelas dua di bawah peraturan yang mengharuskan mereka untuk mendapatkan persetujuan dari wali laki-laki atas keputusan penting sepanjang hidup mereka, tanpa memandang usia.
Muna Abu Sulaiman, seorang influencer Saudi terkemuka dan mantan pembawa acara talkshow, mengunjungi Twitter bersama ribuan wanita Saudi untuk merayakan apa yang banyak orang sebut sebagai era baru.
“Satu generasi yang tumbuh bebas dan setara dengan saudara-saudaranya,” katanya, merujuk pada kebebasan untuk bepergian.
Penguasa kerajaan secara de facto, Putra Mahkota Mohammad bin Salman, telah melonggarkan pembatasan sosial, seperti mencabut larangan mengemudi bagi perempuan tahun lalu, sebagai bagian dari upaya untuk membuka kerajaan Muslim yang konservatif dan mengubah ekonomi.
Pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tahun lalu di tangan agen-agen Saudi menyebabkan protes global, dan negara Teluk Arab telah banyak dikritik karena penangkapan dan dugaan penyiksaan terhadap hampir puluhan aktivis perempuan.
Beberapa kasus profil tinggi dari wanita muda yang mencari suaka di luar negeri dengan klaim represi berbasis gender telah menambah tekanan lebih lanjut pada Riyadh atas sistem perwalian pria.
Status perwalian antara hukum dan adat istiadat menjadikannya masalah pelik bagi Pangeran Mohammad, yang mengindikasikan tahun lalu bahwa ia lebih suka mengakhiri sistem tetapi berhenti mendukung pembatalannya.
Bagian lain dari sistem tetap utuh. Wanita masih membutuhkan izin dari kerabat pria untuk menikah atau hidup sendiri.
Sebuah tagar yang menyerukan pernikahan tanpa persetujuan wali adalah salah satu tren teratas bersama dengan tagar berterima kasih kepada putra mahkota dan satu lagi menggembar-gemborkan aturan perjalanan baru.
Dekrit yang diterbitkan Jumat (2/8) juga mencakup peraturan ketenagakerjaan yang akan memperluas kesempatan kerja bagi perempuan, yang mewakili sebagian besar warga Saudi yang menganggur. Mereka menetapkan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk bekerja tanpa menghadapi diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kecacatan, atau usia.
MBS meluncurkan rencana ambisius pada tahun 2016 untuk mengubah ekonomi pada tahun 2030, yang menargetkan peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menjadi 30% dari 22%.
Arab Saudi memperoleh peringkat ke-141 dari 149 negara di 2018 Global Gender Gap, sebuah studi Forum Ekonomi Dunia tentang bagaimana perempuan berperan dalam partisipasi ekonomi dan politik, kesehatan dan pendidikan.
Banyak pejabat Saudi mengatakan kesalahannya terletak pada implementasi dan bukan kebijakan pemerintah.
Tanpa sistem hukum yang dikodifikasikan untuk disesuaikan dengan teks-teks yang membentuk syariah, atau hukum Islam, polisi dan pengadilan Saudi telah lama mengutip kebiasaan sosial dalam menegakkan larangan terhadap perempuan. Banyak aspek perwalian berasal dari praktik informal.
“Mohammad bin Salman telah mendedikasikan dirinya untuk memperbaiki apa yang diusung oleh para ekstremis … Ini bukan tentang keterbukaan seperti yang disebut beberapa orang, ini tentang hak yang sama untuk semua,” seorang pengguna bernama Wael men-tweet.
Sang pangeran telah mendorong kembali penentangan terhadap ‘fundamentalisme’ dalam agama, termasuk dengan menangkap sejumlah ulama dan ‘pembangkang’.
Meski demikian anyak warga negara tetap waspada terhadap sikap serta keputusan para pemimpin Saudi.
“Kami adalah komunitas Muslim, bukan komunitas Barat, semoga Tuhan menjaga anak-anak perempuan kami aman dari semua kejahatan,” kata Sarah, seorang wanita Saudi berusia akhir 40-an yang menolak untuk memberikan nama keluarganya.
“Bayangkan jika anak perempuanmu tumbuh besar dan meninggalkanmu dan tidak kembali, apakah kamu bahagia?” katanya kepada Reuters. (Althaf/arrahmah.com)
