NEW DELHI (Arrahmah.id) - Seorang pemuda India berusia 30 tahun, Abhijit Debnath, berhasil membuktikan bahwa stabilitas sebuah rezim tidak hanya bisa diguncang oleh senjata atau kerusuhan sosial, melainkan juga melalui satire dan komedi. Lulusan hubungan masyarakat (public relations) dari Universitas Boston, Amerika Serikat ini sukses membuat para pejabat tinggi India panik akibat gerakan digital yang masif di media sosial.
Hanya dalam hitungan hari, Debnath mendadak menjadi motor penggerak dari gerakan politik satire yang dinamakan Partai Kecoa (Cockroach Janata). Fenomena ini menandai babak baru kebangkitan digital Generasi Z di Asia Selatan, setelah sebelumnya gerakan serupa berbasis kepemudaan berhasil menumbangkan pemerintahan di Sri Lanka, Nepal, dan Bangladesh.
Eskalasi perlawanan digital ini dipicu oleh blunder pernyataan Hakim Agung Mahkamah Pelayaran India, Surya Kant, dalam sebuah sidang terbuka pada 15 Mei 2026 lalu. Kant secara kontroversial melabeli kelompok pemuda pengkritik pemerintah di media sosial sebagai parasit dan kecoa yang gagal mendapatkan pekerjaan namun hanya bisa mengeluh.
Meskipun Hakim Agung kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataannya disalahpahami, dan mengklaim bahwa sindiran itu ditujukan kepada pemilik ijazah palsu, jutaan pemuda telanjur tersinggung. Di tengah tingginya angka pengangguran, inflasi, dan polarisasi agama setelah 12 tahun pemerintahan nasionalis Hindu di bawah Perdana Menteri Narendra Modi, para pengguna internet dari Generasi Z langsung merespons dengan masif.
"Bagaimana jika seluruh kecoa bersatu dan berkumpul bersama?" cuit Abhijit Debnath di X, yang seketika memicu gelombang tekanan psikologis terhadap Mahkamah Agung dan pemerintah.
Gunakan AI untuk Perlawanan
Hanya sehari setelah pidato Hakim Agung, Debnath meluncurkan platform satire bernama Cockroach Janata (Kecoa Rakyat), sebuah plesetan langsung untuk menyindir partai penguasa Bharatiya Janata Party (BJP). Debnath memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) seperti Claude dan ChatGPT untuk mendesain logo, identitas visual, hingga manifesto politik partainya dalam waktu singkat.
Partai tiruan ini memasang kriteria pendaftaran yang bernada sarkasme, seperti membuka pintu bagi "kaum pemalas, pengangguran, dan ahli mengeluh." Strategi ini berubah menjadi fenomena nasional.
Akun Instagram resmi gerakan ini menembus angka 23 juta pengikut dalam waktu singkat, melampaui jumlah pengikut akun partai BJP milik penguasa (yang mengklaim sebagai partai terbesar di dunia dengan 9 juta pengikut).
Gerakan ini menarik perhatian tokoh politik parlemen papan atas seperti Mahua Moitra (parlemen Benggala Barat), Kirti Azad (mantan anggota parlemen Bihar), hingga Akhilesh Yadav (Ketua Partai Samajwadi).
"Para penguasa berpikir warga negara adalah kecoa dan parasit. Mereka harus tahu bahwa kecoa hanya berkembang biak di tempat yang busuk. Seperti itulah kondisi India hari ini," tegas Debnath saat diwawancarai dari Chicago, AS.
Gerakan satire ini tidak berhenti di ranah digital, melainkan bertransformasi menjadi alat akuntabilitas sipil. Menggunakan meme dan konten politik, platform ini menyoroti isu sensitif seputar kebocoran ujian nasional medis yang sedang marak.
Sebanyak 6 juta pengikut gerakan ini dilaporkan telah menandatangani petisi online yang menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Federasi, Dharmendra Pradhan, akibat skandal kebocoran dokumen ujian tersebut. Data menunjukkan bahwa meski India melahirkan 8 juta sarjana per tahun, tingkat pengangguran terdidik berada di angka kritis 29,1 persen, membuat generasi milenial dan Gen Z rentan frustrasi secara ekonomi.
Pemerintah nasionalis Hindu pimpinan PM Modi merespons agresif gerakan tersebut. Menteri Urusan Parlemen Kiren Rijiju dan Wakil Menteri Pendidikan Sukanta Majumdar melayangkan tuduhan bahwa pendiri Partai Kecoa memiliki afiliasi dengan jaringan asing yang bertujuan mengacaukan stabilitas India, serta menuduh mayoritas pengikut akun tersebut adalah warga Pakistan.
Debnath membantah keras tudingan itu dengan menyodorkan data analitik bahwa 94 persen pengikutnya murni merupakan warga negara India. Bersamaan dengan tuduhan resmi tersebut, otoritas India dilaporkan telah melakukan tindakan pemblokiran terhadap situs web resmi partai serta akun X milik gerakan tersebut. Debnath juga mengonfirmasi bahwa akun Instagram pribadi dan milik organisasinya sempat mengalami upaya peretasan (hacking).
Asosiasi Pertahanan Kebebasan Digital mengkritik keras langkah pemblokiran oleh pemerintah dan menyebutnya sebagai penyalahgunaan wewenang negara secara kasar untuk membungkam kebebasan berpendapat. Kendati demikian, Debnath menegaskan bahwa gerakan perlawanan Partai Kecoa ini tidak akan berhenti di sini. (zarahamala/arrahmah.id)