DOHA (Arrahmah.id) - Sejumlah pernyataan dari anggota Kabinet Keamanan 'Israel', Avi Dichter, serta laporan investigasi lapangan mengungkap adanya cetak biru rencana strategis Tel Aviv untuk memotong hingga 70 persen total luas wilayah Jalur Gaza.
Al Jazeera melaporkan pada Senin (1/6/2026), rencana ini bertujuan untuk menyusutkan ruang hidup dua juta warga Palestina ke dalam sepertiga wilayah yang tersisa (30%).
Pakar urusan 'Israel', Adel Shadid, menilai bahwa manuver politik Avi Dichter merupakan perluasan dari agenda pasca-7 Oktober 2023 untuk memicu Nakba Baru.
Dalam rencana perluasan yang disebut sebagai "Zona Kuning" (Yellow Line) ini, militer 'Israel' akan memegang kendali keamanan penuh atas 70 persen wilayah Gaza. Di sisa wilayah 30 persen yang menyerupai penjara padat tersebut, 'Israel' dilaporkan akan menerapkan sistem pengawasan biometrik canggih berbasis pemindaian retina mata dan sidik jari guna mempermudah operasi pelacakan keamanan serta pembunuhan bertarget.
Salah satu poin paling krusial yang diungkap oleh Shadid adalah skenario jangka panjang untuk mendeportasi penduduk Gaza melalui jalur laut dan udara menuju kamp-kamp pengungsian di wilayah gurun.
Laporan tersebut mendeteksi adanya upaya 'Israel' untuk menyewa wilayah geografis di Somaliland, sebuah wilayah sempalan di Tanduk Afrika yang mendeklarasikan kemerdekaan sepihak dari Somalia sejak 1991.
Dari perspektif Washington, Peneliti Studi Strategis dan Keamanan Internasional, Kenneth Katzman, mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump saat ini mengalami frustrasi berat. Hal ini dipicu oleh mandeknya implementasi peta jalan damai terperinci yang disusun oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace) di bawah pimpinan Nickolay Mladenov.
Katzman menimpakan tanggung jawab kebuntuan ini kepada pihak Hamas karena menolak klausul perlucutan senjata yang tercantum dalam perjanjian. Penolakan tersebut, menurut klaim Katzman, menjadi penghalang bagi masuknya Komite Nasional yang berbasis di Mesir untuk mengelola administrasi sipil Gaza, serta menjegal pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional. Akibatnya, proyek pembangunan kota-kota aman (safe cities) baru di wilayah 70 persen yang dikuasai 'Israel' menjadi lumpuh total karena penolakan warga lokal untuk direlokasi.
Sebaliknya, analis politik asal Gaza, Wisam Afifa, membantah narasi tersebut dan menegaskan bahwa 'Israel'-lah yang secara sepihak memblokir masuknya komite teknokrat dan komite administratif ke Gaza. Afifa menuduh Nickolay Mladenov dan timnya hanya menerima gaji tanpa pernah mengalirkan dana bantuan miliaran dolar yang dijanjikan ke dalam kas Gaza.
"Tuntutan pelucutan senjata merupakan upaya lompatan sepihak yang mengabaikan 19 dari 20 poin yang ada dalam draf perdamaian Trump. Ini mengubah fungsi Dewan Perdamaian menjadi 'Dewan Perang' yang melegitimasi rencana Benjamin Netanyahu untuk mengembalikan proyek kolonialisme permukiman Yahudi," tegas Wisam Afifa.
Afifa menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Gaza saat ini adalah sebuah "rekayasa krisis kemanusiaan berbasis kelaparan" Kebijakan ini sengaja dirancang untuk membuat rakyat Palestina sepenuhnya bergantung pada pasokan roti bantuan yang masuk dalam jumlah yang sangat terbatas, bersamaan dengan pemblokiran total terhadap jurnalis internasional untuk masuk meliput secara independen tanpa pengawalan tank militer 'Israel'. (zarahamala/arrahmah.id)