GAZA (Arrahmah.id) - Operasi pembersihan etnis dan pengusiran massal di Jalur Gaza dilaporkan terus berlanjut melalui serangan udara harian serta penargetan sistematis terhadap kamp-kamp pengungsian. Mesin perang 'Israel' tercatat telah menewaskan sekitar 900 warga sipil sejak kesepakatan gencatan senjata terakhir ditandatangani. Kondisi ini diperparah oleh kolapsnya sistem kesehatan dan kelangkaan akut obat-obatan yang mengancam nyawa ribuan penduduk.
Di tengah kendali militer 'Israel' yang kini telah menguasai 60 persen wilayah Gaza, serta masifnya operasi penghancuran bangunan di sepanjang area Garis Kuning (The Yellow Line), muncul pertanyaan besar mengenai arah strategis dan tujuan asli dari eskalasi tanpa henti ini.
Para pengamat keamanan memetakan tiga sudut pandang utama terkait motif di balik manuver militer 'Israel' di Jalur Gaza. Berdasarkan perspektif domestik, pakar studi 'Israel' Mohanad Mostafa menilai eskalasi ini merupakan upaya sistematis untuk meluncurkan operasi militer skala besar guna menduduki kembali seluruh wilayah Jalur Gaza.
Mostafa menjelaskan bahwa pemerintahan Benjamin Netanyahu sengaja menjegal poin-poin utama perjanjian damai, seperti masuknya Komite Nasional untuk Manajemen Gaza, distribusi bantuan, dan rekonstruksi, karena Tel Aviv melihat Gaza sebagai front pertempuran paling lemah dan mudah ditekan, terlebih setelah adanya potensi gencatan senjata antara AS dan Iran.
Eksploitasi militer ini berkaitan erat dengan nasib politik Netanyahu yang menghadapi pemilu krusial pada pertengahan September 2026 tanpa capaian militer yang konkret, kegagalan di Gaza diyakini akan menghancurkan elektabilitas dan karier politiknya.
Di sisi lain, peneliti studi strategis dan keamanan internasional Kenneth Katzman mengajukan pandangan berbeda dari perspektif AS-'Israel'. Ia menyatakan bahwa target bersama mereka bukanlah menduduki Gaza secara permanen, melainkan murni menghancurkan total sayap militer Hamas sebagai respons atas peristiwa 7 Oktober 2023.
Menurut kalkulasi Katzman, Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diwakili politisi Bulgaria Nikolay Mladenov nantinya akan mengambil alih penataan administratif Gaza dengan menggelar pasukan internasional dan komite khusus yang ditransisikan dari Mesir segera setelah konfrontasi geopolitik dengan Iran mereda.
Sudut pandang ketiga datang dari perspektif perlawanan Palestina melalui analis politik Iyad al-Qara yang membantah keras narasi pelucutan senjata tersebut. Al-Qara menilai isu senjata hanyalah propaganda diplomatik dan dalih yang dibuat-buat 'Israel' untuk menghindar dari kewajiban gencatan senjata dengan memanfaatkan tameng politik dari Dewan Perdamaian dan Mladenov.
Al-Qara menegaskan bahwa faksi-faksi Palestina, khususnya Hamas, sebenarnya telah menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam perundingan di Kairo dan siap membahas tata kelola persenjataan melalui Komite Administratif, namun menganggap tidak logis jika senjata harus diserahkan begitu saja kepada pihak 'Israel' tanpa adanya jaminan internasional yang nyata untuk mencegah terjadinya pembantaian baru terhadap warga sipil.
Para analis menyimpulkan bahwa ambisi militer Benjamin Netanyahu saat ini terbentur oleh sejumlah realitas geopolitik yang berat. Hambatan pertama datang dari faktor Presiden AS Donald Trump, di mana kebijakan pemerintahan serta rencana perdamaiannya dinilai menjadi salah satu pembatas utama yang membuat 'Israel' tidak bisa melakukan invasi total secara leluasa.
Hambatan kedua adalah krisis kemanusiaan global, mengingat komunitas internasional tidak akan mampu lagi menoleransi gelombang pembunuhan massal baru terhadap 2,2 juta manusia yang kini berjejal di sisa 40 persen wilayah Gaza yang belum diduduki.
Terakhir, Netanyahu juga harus menghadapi masalah kelelahan militer di internal 'Israel' sendiri. Angkatan Bersenjata Israel (IDF) saat ini tengah mengalami kelelahan logistik akut akibat pecahnya pertempuran paralel di Lebanon Selatan dan Tepi Barat, yang diperparah oleh krisis domestik berupa meluasnya gerakan penolakan wajib militer di kalangan pasukan cadangan (reserves) di dalam masyarakat 'Israel'.
Secara kalkulasi taktis, Al-Qara menekankan bahwa Netanyahu diproyeksikan akan kembali menghadapi kegagalan. Logikanya, meskipun 'Israel' saat ini menguasai 60 persen wilayah, mereka terbukti gagal menumpas gerakan perlawanan selama dua setengah tahun perang komprehensif yang telah merenggut 70.000 korban jiwa.
Di sisi lain, dukungan internasional terhadap Tel Aviv mulai retak secara masif, ditandai dengan perubahan sikap negara-negara Eropa seperti Inggris dan Italia yang mulai mempertimbangkan sanksi atau tindakan hukum terhadap otoritas 'Israel'. (zarahamala/arrahmah.id)