WASHINGTON (Arrahmah.id) - Rencana ambisius pemerintahan Amerika Serikat untuk menstabilkan Jalur Gaza pascaperang mengalami pukulan telak setelah skala Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) menyusut secara dramatis. Berdasarkan laporan eksklusif The Wall Street Journal, kekuatan pasukan yang awalnya direncanakan mengerahkan 20.000 personel kini hanya akan dimulai dengan kontingen awal yang berjumlah 10 hingga 20 orang saja.
Penyusutan drastis ini mencerminkan besarnya rintangan politik, keamanan, dan diplomatik yang dihadapi Washington dalam strategi "hari setelah" di Gaza. Rencana awal yang dirancang untuk mengamankan wilayah dan mencegah Hamas bangkit kembali sebagai kekuatan militer kini terbentur oleh ketidakstabilan regional serta ketegangan militer yang terus berlangsung di Timur Tengah.
Dukungan internasional juga terpukul akibat situasi keamanan yang memburuk. Indonesia, yang sebelumnya dipertimbangkan sebagai salah satu kontributor terbesar, telah resmi menangguhkan partisipasinya sejak Maret lalu. Hingga saat ini, hanya Maroko, Albania, Kosovo, dan Kazakhstan yang masih menyatakan komitmen resmi, meski pengerahannya terus mengalami penundaan.
Kontingen awal dari Maroko yang semula diharapkan tiba pada bulan Juni, kini dijadwalkan baru akan tiba dalam beberapa bulan ke depan. Pasukan ini pun tidak akan langsung memasuki wilayah Gaza, melainkan akan ditempatkan terlebih dahulu di pusat logistik dekat perlintasan Kerem Shalom untuk pelatihan serta misi pengintaian terbatas. Di sisi lain, basis pendukung misi kedua yang seharusnya dibangun di dalam Gaza hingga kini belum terealisasi.
Selain kendala pengerahan pasukan, proses rekonstruksi Gaza masih berjalan di tempat. Dari total dana 17 miliar dolar AS yang dijanjikan, hanya sebagian kecil yang telah tersedia. Para donor utama dari negara-negara Arab dilaporkan menahan diri untuk membiayai proyek di wilayah yang masih berada di bawah kendali militer Israel, karena khawatir upaya tersebut justru akan melanggengkan status quo pendudukan.
Meskipun Hamas telah membubarkan komite darurat dan mengalihkan pemerintahan sipil ke Komite Nasional, langkah tersebut belum diikuti dengan pelucutan senjata militer, yang merupakan salah satu syarat utama dalam rencana perdamaian AS. Dengan dukungan yang kian menipis dan keamanan yang rapuh, arsitektur keamanan yang digagas Washington untuk masa depan Gaza kini dinilai jauh dari kenyataan. (zarahamala/arrahmah.id)