JAKARTA (Arrahmah.com) –Menghadapi tindakan terorisme junta militer Mesir terhadap para pendukung Presiden Mursi, Pemerintah Indonesia didesak supaya mengambil peran aktif dan tidak hanya mengeluarkan pernyataan keprihatinan. Apalagi jika pernyataan itu dikeluarkan hanya dalam media sosial twitter.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mendesak pemerintah Indonesia supaya mengambil peran aktif sebagaimana telah diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945.
“Tak cukup dengan pernyataan keprihatinan. Harus mengambil prakarsa internasional sesuai pembukaan UUD 1945,” tandas dalam konferensi pers tentang perkembangan Mesir di Auditorium Gedung PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2013).
Pimpinan ormas dan lembaga Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Parmusi, dan Perti, juga mendesak agar mengangkat kembali Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir yang terpilih secara sah dan demokratis, demi tegaknya hukum dan demokrasi secara jujur dan adil. “Kami juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, OKI, Liga Arab, dan lembaga Internasional lainnya untuk mendukung restorasi di Mesir, mengambil peran serius menghentikan kebrutalan rezim teroris militer Mesir,” ucap Din.
Senada dengan Din, perwakilan Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Imam turut mendesak Indonesia mengambil peran aktif. secara sejarah, kata Imam, Indonesia pernah berhutang budi terhadap Mesir. Sebab negara itulah yang pertama kali mengakui kedaulatan RI.
Para pejuang demokrasi dan HAM yang selama ini suka berkoar-koar bila ada korban non Muslim juga diminta bersuara. “Pejuang HAM tolong bersuara. Jika satu saja orang non Muslim yang tewas mereka bicara, ini ratusan orang tewas (mereka ) diam,” katanya.
Sementara itu salah seorang pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Zahir Khan mengungkap Al-Jazeera telah menyiarkan bahwa Israel telah mengetahui rencana kudeta militer terhadap Mursi tiga hari sebelum kudeta terjadi.
(azmuttaqin/arrahmah.com)
