TEHERAN (Arrahmah.id) – Siaran televisi yang menayangkan wawancara Ketua Parlemen Iran, , mendadak dihentikan di tengah pembahasan sensitif mengenai perundingan dengan Amerika Serikat. Insiden ini memicu polemik politik dan dinilai mencerminkan persaingan narasi di dalam tubuh pemerintahan Iran.
Dilansir Al Jazeera dari media-media Iran, Rabu (2/7/2026), wawancara yang disiarkan stasiun berita milik penyiaran resmi Iran itu menampilkan Ghalibaf dalam kapasitasnya sebagai Ketua Parlemen sekaligus kepala tim negosiasi Iran. Ia membahas perang, , negosiasi dengan Amerika Serikat, serta nota kesepahaman Islamabad.
Namun, siaran terhenti tepat ketika Ghalibaf sedang menjelaskan mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negeri. Menurut media Iran, ia juga tengah menguraikan pengaturan dalam nota kesepahaman tersebut.
Pusat Media Parlemen Iran menyatakan wawancara itu dilakukan atas arahan Pemimpin Tertinggi untuk menjelaskan syarat-syarat dalam nota kesepahaman Islamabad kepada publik. Rekaman tersebut telah diserahkan kepada lembaga penyiaran lebih dari dua jam sebelum jadwal tayang.
Parlemen memprotes penghentian siaran tanpa pemberitahuan sebelumnya. Menurut mereka, apabila memang ada keputusan untuk tidak menayangkan sebagian isi wawancara, pihak penyiaran semestinya berkoordinasi terlebih dahulu.
Tim media resmi Ghalibaf mengungkapkan bahwa bagian yang tidak ditayangkan mencakup tanggapan terhadap klaim inspeksi badan nuklir internasional di fasilitas nuklir Iran, rincian upaya pembebasan dana Iran yang dibekukan, pembahasan kredit rekonstruksi senilai 300 miliar dolar AS dalam nota kesepahaman, respons terhadap pernyataan Presiden AS , serta penjelasan mengenai pesan Pemimpin Tertinggi terkait kesepakatan tersebut.
Di sisi lain, lembaga penyiaran resmi Iran berdalih bahwa wawancara itu memang akan dibagi menjadi dua bagian dan segmen berikutnya akan ditayangkan kemudian. Informasi tersebut diklaim telah diumumkan melalui teks berjalan di akhir program.
Meski demikian, penjelasan itu tidak meredam kritik. Parlemen menegaskan mereka sama sekali tidak diberi tahu sebelumnya bahwa wawancara akan dipotong menjadi dua bagian.
Insiden ini menjadi sensitif karena lembaga penyiaran Iran berada langsung di bawah kewenangan Pemimpin Tertinggi berdasarkan konstitusi. Direktur lembaga tersebut, , diangkat pada 2021 oleh Pemimpin Tertinggi untuk masa jabatan lima tahun.
Kontroversi kemudian berkembang menjadi perdebatan politik yang lebih luas. Situs resmi parlemen, Khaneh Mellat, menerbitkan artikel yang mengecam cara lembaga penyiaran memperlakukan wawancara Ghalibaf dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak profesional.
Kecaman lebih keras datang dari anggota parlemen . Ia menyebut penghentian siaran sebagai "perilaku tidak etis" yang dilakukan oleh kelompok tertentu di dalam lembaga penyiaran yang bekerja di luar mekanisme institusional.
Zarei bahkan menuding kelompok tersebut berpihak kepada Trump dalam "perang narasi" melawan Ghalibaf dan mendesak penyelidikan segera.
Sejumlah media Iran juga menyoroti dugaan kuatnya pengaruh kubu konservatif garis keras di tubuh penyiaran nasional. Media reformis Entekhab menyebut lembaga penyiaran kini berada di bawah pengaruh kelompok yang dikenal menentang pendekatan diplomasi dengan Amerika Serikat.
Saeed Jalili sendiri merupakan perwakilan Pemimpin Tertinggi di Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, sementara saudaranya, , menjabat sebagai wakil direktur lembaga penyiaran tersebut.
Media lain yang berafiliasi dengan juga menilai pemotongan wawancara itu bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari pola yang lebih luas, di mana penyiaran resmi dinilai lebih banyak memberi ruang kepada pihak-pihak yang mengkritik pemerintah dan proses negosiasi dibandingkan mereka yang mendukung jalur diplomasi.
Belakangan, Kepala Pusat Komunikasi dan Media Parlemen Iran, , berupaya meredakan ketegangan. Ia mengatakan pernyataan resmi parlemen sudah cukup, tetapi tetap menegaskan bahwa parlemen tidak pernah diberi tahu mengenai pembagian wawancara menjadi dua bagian.
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar keputusan membagi siaran, melainkan penghentian wawancara secara tiba-tiba di tengah pertanyaan atau jawaban tanpa pengantar dari pembawa acara maupun koordinasi dengan pihak parlemen.
Shamsaei menambahkan, parlemen memilih tidak memperbesar polemik demi menjaga persatuan nasional menjelang rangkaian prosesi penghormatan dan pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai negosiasi Iran dengan Amerika Serikat kini tidak hanya berlangsung di meja diplomasi, tetapi juga tercermin dalam persaingan pengaruh di antara lembaga-lembaga utama negara.
(Samirmusa/arrahmah.id)