AMMAN (Arrahmah.id) – Yordania akan menjadi tuan rumah pertemuan para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Irak, Mesir dan Suriah pada Senin (1/5/2023) untuk melanjutkan pembicaraan mereka dalam merumuskan solusi bagi krisis Suriah.
Sinan Al-Majali, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, mengatakan pada Ahad (30/4) bahwa pertemuan di Amman “datang sebagai kelanjutan dari pertemuan konsultasi yang diadakan di Jeddah, Arab Saudi pada 14 April.”
Pembicaraan terbaru ditujukan untuk “membangun hasil komunikasi yang dibuat negara-negara ini dengan pemerintah Suriah dalam proposal mereka dan inisiatif Yordania untuk mencapai solusi politik untuk krisis Suriah,” katanya.
Setelah pertemuan di Jeddah, Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan para diplomat membahas upaya yang dilakukan untuk mencapai solusi politik atas krisis Suriah yang akan menjaga stabilitas dan kesatuan teritorialnya.
Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Hadir pula Menlu Bahrain Abdullatif Al-Zayani, Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman, Menlu Oman Sayyid Badr Albusaidi, Menlu Mesir Sameh Shoukry, Menlu Yordania Ayman Safadi dan Menlu Irak Fuad Hussein, Menlu UEA, Anwar Gargas.
Pernyataan Saudi mengatakan para menteri membahas mekanisme kerja dan menekankan perlunya konsultasi intensif antara negara-negara Arab untuk memastikan keberhasilan upaya perdamaian.
Mereka juga menyerukan tindakan segera untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Suriah dan menciptakan lingkungan yang cocok bagi bantuan untuk menjangkau seluruh wilayah negara.
Sementara itu, Yordania telah mengerjakan rencana perdamaian Arab bersama yang dapat mengakhiri krisis di Suriah dan membawa negara itu kembali ke pangkuan Arab. Keanggotaan Suriah di Liga Arab ditangguhkan pada 2011 karena tindakan kerasnya terhadap aksi protes.
Meskipun Yordania belum mengumumkan rincian rencana tersebut, Amman dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan sekutu Arabnya dan pemain internasional utama di Suriah, termasuk AS, Rusia, Inggris, Uni Eropa, dan PBB.
Kementerian Luar Negeri Yordania menolak untuk mengomentari masalah tersebut, tetapi sumber resmi, yang meminta anonimitas, mengatakan kepada Arab News bahwa rencana perdamaian memerlukan pembentukan kelompok konsultasi Arab yang akan membahas dengan pemerintah Suriah peta jalan untuk menyelesaikan krisis, yaitu sekarang di tahun ke-13.
Rencana itu didasarkan pada resolusi PBB yang relevan di Suriah, termasuk Resolusi 2254, yang menuntut agar semua pihak menghentikan tembakan dan terlibat dalam negosiasi formal, dan Resolusi 642, yang memungkinkan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa dikirim ke negara itu, kata sumber itu.
“Kepatuhan pemerintah Suriah terhadap resolusi ini, keterbukaan untuk negosiasi yang konstruktif dengan pihak Suriah lainnya, pembebasan tahanan, membuka koridor untuk bantuan kemanusiaan, menciptakan suasana yang cocok untuk mendorong pengungsi kembali ke rumah, dan menangani industri obat-obatan terlarang dan perdagangan manusia adalah komponen yang utama dari rencana yang diusulkan Yordania,” kata sumber tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)
