AMMAN (Arrahmah.id) -- Pemerintah Yordania mengeluarkan larangan resmi bagi para imam di seluruh negeri untuk memimpin shalat jenazah atau upacara penghormatan atas jenazah Abu Ubaidah dan pemimpin kelompok perlawanan Palestina Hamas lainnya yang tewas dalam konflik terbaru di Gaza.
Dilansir Aurora Israel Noticias en Español (3/1/2026), Direktorat Urusan Islam Yordania, lembaga pemerintah yang membawahi kegiatan imam dan masjid, yang mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh imam di kerajaan tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Yordania untuk mencegah ekspresi publik yang dapat memicu dukungan terhadap kelompok yang dinyatakan ilegal di negara tersebut, serta memitigasi kemungkinan terjadinya ketegangan sosial atau politik di dalam negeri.
Yordania telah lama melarang Hamas, yang dianggap sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin, berkegiatan secara resmi di wilayahnya.
Dalam instruksinya, Kementerian Urusan Islam menegaskan bahwa imam tidak boleh menyelenggarakan layanan keagamaan formal yang memuliakan pemimpin kelompok tersebut, termasuk menolak permintaan keluarga atau simpatisan untuk melakukan shalat jenazah berjamaah yang dipimpin oleh imam di masjid-masjid pemerintah.
Sumber resmi Yordania belum merinci sanksi apa yang akan dikenakan terhadap imam atau institusi yang melanggar aturan ini, namun kebijakan tersebut datang pada saat otoritas kerajaan semakin berhati-hati dalam menangani ekspresi dukungan terhadap gerakan yang berafiliasi dengan kekerasan di luar negeri.
Pengumuman ini diperkirakan akan memengaruhi praktik keagamaan komunitas Muslim di Yordania, terutama di kawasan dengan simpatisan kuat terhadap perjuangan Palestina, karena shalat jenazah merupakan salah satu bentuk penghormatan yang lazim dalam tradisi Islam apabila seorang figur dihormati secara luas.
Pemerintah Yordania belum mengeluarkan pernyataan publik terperinci tentang alasan penuh di balik larangan ini, tetapi analis politik menilai langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dalam negeri dan menghindari eskalasi pro-Hamas di wilayah yang sensitif secara sosial dan politik. (hanoum/arrahmah.id)