DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Pemerintah Suriah disebut menolak permintaan Arab Saudi untuk mengorganisasi dan mengirim pasukan militer Suriah ke Yaman guna menghadapi milisi Syiah Houthi. Laporan eksklusif Türkiye Today pada Jumat (18/9/2026), yang mengutip sumber-sumber Suriah, menyebut Damaskus memilih tidak terlibat sebagai pihak ketiga dalam konflik Yaman karena saat ini masih memprioritaskan penataan dan pembangunan kembali militernya sendiri.
Dikutip Türkiye Today, permintaan Riyadh telah disampaikan beberapa bulan lalu. Pemerintah Suriah kemudian menolaknya secara diplomatis dengan alasan sedang berkonsentrasi pada proses reorganisasi angkatan bersenjatanya. Salah satu sumber mengatakan persoalan tersebut telah dianggap selesai dan Damaskus tidak berniat masuk ke dalam konflik Yaman sebagai pihak yang terlibat langsung.
Sumber tersebut juga mengatakan pemerintah Suriah tidak melarang warga atau individu asal Suriah bepergian ke luar negeri dan terlibat dalam konflik secara pribadi. Namun, menurut sumber yang sama, pemerintah di Damaskus tidak akan bertanggung jawab atas keterlibatan individual maupun konsekuensi yang ditimbulkannya.
Pada saat yang sama, sumber-sumber Turki yang dikutip Türkiye Today membantah keterlibatan Ankara dalam mengorganisasi atau mengangkut militer Suriah ke Yaman. Mereka menyatakan Turki tidak memiliki keterlibatan dalam persoalan tersebut dan menegaskan bahwa keputusan mengenai pengerahan personel merupakan urusan negara-negara berdaulat yang bersangkutan.
Arab Saudi juga dilaporkan tengah mencari pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan personel militer dan instruktur dari sejumlah negara. Türkiye Today menyebut Pakistan termasuk negara yang menjadi perhatian dalam upaya tersebut, sementara laporan mengenai pencarian personel dari sejumlah negara Afrika Utara masih belum terkonfirmasi.
Di sisi lain, Associated Press melaporkan bahwa Saudi sedang mencari bantuan militer dari sejumlah mitra regional dan Barat, termasuk Prancis, Inggris, Pakistan, dan Mesir, terutama karena kebutuhan sistem pertahanan udara meningkat.
Perkembangan tersebut terjadi bersamaan dengan upaya membangun kerja sama pertahanan baru di kawasan. Pada 7 Agustus 2026, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Makkah. Suriah sebelumnya menyatakan sedang mempertimbangkan kemungkinan bergabung dengan pakta tersebut, tetapi Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani mengatakan keputusan mengenai keanggotaan belum dibuat.
Di Yaman sendiri, eskalasi terbaru telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Reuters melaporkan pada 18 September bahwa sedikitnya 112.000 orang telah mengungsi di dalam Yaman dalam dua pekan terakhir, sementara hampir 3.000 orang lainnya melarikan diri melalui laut menuju Djibouti. Konflik juga meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. (hanoum/arrahmah.id)