RAMALLAH (Arrahmah.id) -- Kelompok perlawanan Palestina Hamas, Jihad Islam, dan faksi Democratic Reform Current yang dipimpin mantan pejabat senior Fatah Mohammed Dahlan sepakat membentuk koalisi elektoral untuk menghadapi Fatah dalam pemilu legislatif Palestina yang dijadwalkan berlangsung 28 November 2026. Koalisi tersebut akan mendukung satu “daftar nasional bersama” yang kemungkinan berisi tokoh independen, bukan hanya perwakilan partai dan faksi yang bergabung.
Kesepakatan itu dikonfirmasi Wakil Sekretaris Jenderal Jihad Islam, Mohammed al-Hindi, dalam wawancara dengan Associated Press (AP) di Istanbul pada Selasa (29/9/2026). Menurutnya, Jihad Islam tidak akan mengajukan kandidat secara langsung menggunakan nama organisasinya, tetapi akan mendukung daftar nasional yang disepakati bersama. Pernyataan tersebut juga memperkuat laporan mengenai pembentukan koalisi yang sebelumnya muncul dari sejumlah media Palestina dan regional.
Koalisi tersebut mempertemukan kelompok-kelompok yang sebelumnya berada dalam posisi politik yang berbeda. Hamas dan Jihad Islam merupakan dua kelompok Palestina yang selama bertahun-tahun berseberangan dengan Fatah dalam persoalan politik dan strategi perjuangan Palestina.
Sementara itu, Dahlan merupakan mantan pejabat senior Fatah yang kemudian disingkirkan dari partai tersebut dan membentuk Democratic Reform Current. Ia kini bermukim di Uni Emirat Arab dan memiliki hubungan politik dengan pemerintah negara tersebut.
Pertemuan dan pembicaraan mengenai pembentukan koalisi berlangsung dalam beberapa pekan terakhir, termasuk di Kairo, Mesir. Pada Agustus lalu, Hamas mengonfirmasi adanya pembicaraan antara pemimpin seniornya Khalil al-Hayya dan perwakilan kelompok Dahlan.
Al Jazeera melaporkan bahwa pembicaraan tersebut merupakan bagian dari upaya membentuk blok nasional yang lebih luas menjelang pemilu legislatif.
Menurut al-Hindi, koalisi tidak hanya akan melibatkan tiga kelompok tersebut. Sejumlah kelompok Palestina lain dan tokoh independen masih diupayakan untuk bergabung dalam daftar bersama. Tujuannya adalah membentuk daftar nasional yang tidak secara formal hanya merepresentasikan satu faksi, sehingga kandidat yang diajukan dapat berasal dari berbagai kelompok maupun kalangan profesional dan independen.
Pembentukan koalisi ini menjadi perkembangan penting karena Dahlan dan Hamas sebelumnya merupakan rival politik. Dahlan pernah menjadi kepala keamanan Fatah di Gaza dan kemudian terlibat konflik dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Ia dikeluarkan dari Fatah dan meninggalkan wilayah Palestina, sementara hubungan Hamas dan Fatah memburuk setelah Hamas memenangkan pemilu legislatif 2006 dan mengambil alih kendali Gaza pada 2007.
Jika pemilu terlaksana sesuai jadwal, pemungutan suara pada 28 November akan menjadi pemilu legislatif nasional Palestina pertama sejak Januari 2006. Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menetapkan tanggal tersebut, tetapi pelaksanaan pemilu masih menghadapi ketidakpastian. Pemilu sebelumnya beberapa kali ditunda, termasuk pada 2021 ketika Abbas membatalkan pemungutan suara yang telah dijadwalkan.
Hamas memenangkan pemilu legislatif 2006, tetapi kemenangan tersebut kemudian diikuti konflik politik dan keamanan dengan Fatah. Pada 2007, Hamas mengambil alih kendali Gaza, sementara Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah mempertahankan pemerintahan terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat. Perpecahan politik tersebut menjadi salah satu persoalan utama dalam politik Palestina selama hampir dua dekade. (hanoum/arrahmah.id)