KUALA LUMPUR (Arrahmah.id) -- Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan pemerintahannya tidak akan mencabut larangan masuk bagi warga negara 'Israel' meskipun mendapat tekanan dari sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat.
Sikap tegas tersebut disampaikan Anwar setelah beberapa legislator AS meminta Malaysia mengubah kebijakan imigrasinya sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral dan kerja sama ekonomi.
Pernyataan itu kembali menyoroti perbedaan pandangan antara Kuala Lumpur dan Washington terkait konflik Israel-Palestina.
Kontroversi bermula ketika sejumlah anggota Kongres AS mengirim surat yang mengkritik kebijakan Malaysia yang melarang pemegang paspor Israel memasuki negara tersebut.
Mereka menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan berpotensi menghambat kerja sama internasional. Namun pemerintah Malaysia menegaskan bahwa larangan tersebut merupakan kebijakan lama yang berkaitan dengan posisi resmi negara terhadap pendudukan Palestina dan belum akan diubah.
Menanggapi tekanan tersebut, Anwar Ibrahim secara terbuka menolak tuntutan para legislator Amerika.
"Permintaan itu sama sekali tidak masuk akal. Malaysia memiliki hak untuk menentukan kebijakan luar negerinya sendiri dan kami tidak akan tunduk pada tekanan semacam itu," kata Anwar Ibrahim dalam pernyataannya South China Morning Post (23/7/2026).
Ia menegaskan bahwa kebijakan Malaysia terhadap Israel berakar pada dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan bukan ditujukan kepada individu tertentu.
Anwar juga menekankan bahwa Malaysia akan terus mempertahankan prinsip politik luar negeri yang selama ini mendukung pembentukan negara Palestina merdeka.
"Posisi kami jelas dan konsisten. Selama hak-hak rakyat Palestina belum dipenuhi, kami tidak melihat alasan untuk mengubah kebijakan tersebut," ujarnya.
Menurut laporan South China Morning Post dan Philippine Daily Inquirer, isu ini berkembang di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap hubungan Malaysia dengan investor dan perusahaan teknologi asing.
Beberapa tokoh bisnis dan kelompok lobi di Amerika Serikat disebut mengaitkan kebijakan Malaysia terhadap Israel dengan iklim investasi dan hubungan perdagangan. Namun pemerintah Malaysia menegaskan bahwa kebijakan imigrasi dan sikap terhadap Palestina tidak dapat dinegosiasikan demi kepentingan ekonomi semata.
Malaysia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel dan menjadi salah satu negara mayoritas Muslim yang paling konsisten mendukung perjuangan Palestina di forum internasional. Kuala Lumpur secara rutin mengecam operasi militer Israel di Gaza dan Tepi Barat serta mendukung berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan perlindungan bagi warga Palestina.
Hubungan Malaysia dan Amerika Serikat sendiri tetap berada pada tingkat yang relatif baik di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, pendidikan, dan keamanan regional. Namun isu Israel-Palestina kerap menjadi salah satu titik perbedaan pandangan antara kedua negara.
Dengan penolakan tegas dari Anwar Ibrahim, peluang perubahan kebijakan Malaysia terhadap warga Israel dalam waktu dekat dinilai sangat kecil. Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa keputusan mengenai siapa yang boleh memasuki wilayahnya merupakan hak kedaulatan negara dan tidak akan ditentukan oleh tekanan politik dari pihak luar. (hanoum/arrahmah.id)