DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Presiden Suriah Ahmad asy-Syaraa dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan pembicaraan telepon pada Sabtu (31/5/2026) yang berfokus pada hubungan bilateral, pemulihan ekonomi Suriah, serta perkembangan keamanan kawasan.
Dalam percakapan tersebut, Syaraa meminta dukungan internasional berkelanjutan bagi proses rekonstruksi Suriah dan menegaskan bahwa pencabutan seluruh sanksi yang masih berlaku merupakan langkah penting untuk menghidupkan kembali perekonomian negara yang hancur akibat perang selama lebih dari satu dekade.
Menurut pernyataan resmi Kepresidenan Suriah yang dirilis kantor berita negara SANA (31/5/2026), pembicaraan berlangsung dalam suasana positif dan membahas sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Ini merupakan salah satu kontak tingkat tinggi paling signifikan antara Damaskus dan Washington sejak perubahan politik besar yang terjadi di Suriah dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam percakapan tersebut, Syaraa menyampaikan apresiasi atas langkah Amerika Serikat yang sebelumnya telah melonggarkan sebagian sanksi terhadap Suriah. Namun, ia menegaskan bahwa pemulihan ekonomi secara menyeluruh masih memerlukan penghapusan hambatan-hambatan ekonomi yang tersisa.
“Dukungan internasional yang berkelanjutan sangat penting bagi Suriah pada fase rekonstruksi dan pemulihan. Pencabutan sanksi yang masih tersisa merupakan langkah mendasar untuk memungkinkan ekonomi Suriah kembali bergerak dan memperbaiki kondisi kehidupan warga negara,” kata Syaraa sebagaimana dikutip SANA.
Syaraa juga menjelaskan kepada Trump mengenai berbagai upaya yang sedang dilakukan pemerintahnya untuk menstabilkan situasi keamanan, memulihkan layanan publik, dan mendorong investasi guna mempercepat pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat konflik berkepanjangan.
Sementara itu, Gedung Putih belum merilis rincian lengkap isi pembicaraan. Namun Reuters melaporkan bahwa komunikasi tersebut merupakan bagian dari upaya Washington untuk menjaga keterlibatan diplomatik dengan pemerintahan baru Suriah, terutama setelah Amerika Serikat mulai mengurangi sejumlah pembatasan ekonomi terhadap Damaskus dalam beberapa bulan terakhir.
Selain isu ekonomi, kedua pemimpin juga membahas perkembangan keamanan regional, termasuk upaya memerangi kelompok ekstremis serta pentingnya menjaga stabilitas di Timur Tengah. Sejumlah sumber diplomatik menyebut Amerika Serikat masih memandang stabilitas Suriah sebagai faktor penting dalam keamanan kawasan yang lebih luas.
Media Al Arabiya melaporkan bahwa Syaraa secara khusus menyoroti dampak negatif sanksi terhadap sektor perbankan, perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Suriah berpendapat bahwa meskipun sebagian pembatasan telah dicabut, sanksi yang tersisa masih menghambat masuknya modal asing dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional.
Dalam pembicaraan tersebut, Trump dikabarkan mendengarkan paparan Syaraa mengenai tantangan yang dihadapi Suriah pascaperang. Beberapa analis menilai komunikasi langsung antara kedua pemimpin menunjukkan adanya peluang baru bagi hubungan Suriah-Amerika Serikat yang selama bertahun-tahun berada dalam kondisi tegang.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia, perang yang berlangsung sejak 2011 telah menyebabkan kerugian ekonomi ratusan miliar dolar AS dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur penting Suriah. Proses rekonstruksi diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun serta dukungan finansial yang sangat besar dari komunitas internasional.
Pada akhir pembicaraan, kedua pemimpin sepakat untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi terkait berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama.
“Kedua pihak menegaskan pentingnya melanjutkan komunikasi, koordinasi, dan tindak lanjut terhadap berbagai berkas yang menjadi perhatian bersama,” demikian bunyi pernyataan Kepresidenan Suriah.
Pengamat hubungan internasional menilai percakapan telepon ini dapat menjadi sinyal awal membaiknya hubungan Damaskus dan Washington setelah bertahun-tahun berada di jalur konfrontasi. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa isu sanksi, rekonstruksi, serta posisi Amerika Serikat terhadap pemerintahan Suriah masih akan menjadi tantangan utama dalam proses normalisasi hubungan kedua negara ke depan. (hanoum/arrahmah.id)