KABUL (Arrahmah.id) - Bank sentral menyatakan bahwa saat ini terdapat sembilan perusahaan yang beroperasi di sektor pembayaran nontunai di negara tersebut.
Menyoroti meningkatnya permintaan akan layanan pembayaran nontunai, bank tersebut menyatakan bahwa upaya sedang dilakukan untuk membangun kapasitas dan memperluas layanan ini ke berbagai sektor di seluruh negeri, lansir Tolo News (25/8/2026).
Hasibullah Noori, juru bicara bank sentral, mengatakan: "Tujuannya adalah mengurangi penggunaan uang tunai di dalam negeri dan memperluas pasar pembayaran nontunai. Kami juga ingin warga mendapatkan manfaat dari fasilitas perbankan yang memenuhi standar internasional. Kami meminta warga untuk turut membantu perluasan layanan ini."
Sementara itu, Asosiasi Bank Afghanistan juga menekankan pentingnya perluasan layanan pembayaran nontunai di seluruh negeri.
Menurut asosiasi tersebut, perluasan pembayaran nontunai dapat mempermudah transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, serta meningkatkan transparansi dalam transaksi keuangan.
Najibullah Amiri, ketua Asosiasi Bank Afghanistan, mengatakan: "Dalam beberapa tahun terakhir, pihak bank telah bekerja keras di bidang ini untuk mengembangkan dan memperluas perangkat serta aplikasi yang diperlukan bagi layanan tersebut."
Sejumlah perusahaan layanan pembayaran nontunai, meskipun mengakui adanya perluasan layanan ini di dalam negeri, menyatakan bahwa kurangnya akses internet yang stabil dan berkecepatan tinggi di beberapa wilayah masih menjadi salah satu hambatan terbesar bagi perluasan layanan tersebut di seluruh Afghanistan.
Sanzar Kakar, pimpinan HesabPay, mengatakan: "Internet berkecepatan tinggi belum tersedia di beberapa wilayah negara ini. Semakin luas jangkauan layanan internet di suatu wilayah, semakin luas pula layanan pembayaran nontunai akan berkembang."
Meskipun penggunaan layanan digital untuk transaksi sehari-hari dan kegiatan komersial terus meningkat di beberapa kota besar Afghanistan, terbatasnya akses internet, kurangnya pemahaman sebagian warga mengenai layanan keuangan digital, serta kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur yang memadai disebut-sebut sebagai tantangan yang dapat memperlambat perluasan layanan ini di seluruh negeri. (haninmazaya/arrahmah.id)