PAPUA TENGAH (Arrahmah.id) — Belasan kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, menjadi sasaran kemarahan massa yang berujung pada aksi pembakaran pada Selasa (11/8/2026) malam.
Peristiwa tersebut terjadi setelah penyaluran Dana Desa tahap pertama reguler kepada 206 kampung yang tersebar di 25 distrik.
Sejak pagi, aktivitas perkantoran dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Puncak berjalan seperti biasa.
Situasi kemudian mulai memanas pada Selasa sore ketika sekelompok warga mendatangi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kabupaten Puncak.
Kemarahan massa sempat berusaha diredam oleh Bupati Puncak, Elvis Tabuni. Namun, upaya tersebut tidak berhasil.
Massa kemudian membakar Kantor PMK dan aksi meluas ke sejumlah kantor pemerintahan lainnya.
Kapolres Puncak AKBP Domingos De F Ximenes mengatakan polisi masih mendalami penyebab pasti aksi tersebut.
Menurutnya, kejadian berlangsung setelah adanya penyaluran Dana Desa untuk 206 kampung dari 25 distrik.
“Penyebab pasti kami masih dalami. Memang sebelum kejadian ada penyaluran Dana Desa untuk 206 kampung dari 25 distrik,” ujar Domingos, Rabu (12/8/2026).
Menurut kepolisian, massa diduga kecewa terhadap penyaluran Dana Desa. Setelah Kantor PMK dibakar, aksi kemudian berlanjut ke sejumlah fasilitas pemerintahan lainnya.
Kantor yang menjadi sasaran antara lain Kantor Bupati Puncak, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kantor Dinas Sosial, serta Kantor Keuangan.
Aksi juga menyasar Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Pendapatan Daerah, Kantor Ketahanan Pangan, hingga Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Selain pembakaran, massa juga dikabarkan melakukan penjarahan di Kantor Inspektorat. Sebuah mobil dinas jenis Hilux berwarna putih milik Kepala Bagian Umum Setda Puncak juga ikut dibakar.
Polisi Lakukan Patroli Gabungan
Merespons situasi tersebut, aparat kepolisian langsung melakukan patroli gabungan bersama tokoh masyarakat. Patroli dilakukan untuk membubarkan massa sekaligus mencegah aksi pembakaran meluas.
“Personel dan masyarakat mengimbau agar massa membubarkan diri meninggalkan lokasi pembakaran,” kata Domingos.
Hingga Rabu (12/8/2026), polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Sejumlah saksi diperiksa untuk mengetahui secara pasti rangkaian kejadian dan faktor yang memicu kemarahan massa.
Daftar Kantor yang Dibakar
Sedikitnya 12 fasilitas pemerintahan dilaporkan menjadi sasaran pembakaran, yakni:
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kabupaten Puncak
Kantor Bupati Puncak
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kantor Dinas Sosial
Kantor Keuangan
Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Kantor Dinas Kesehatan
Kantor Pendapatan Daerah
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Dana Desa untuk Pembangunan Kampung
Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan.
Dana tersebut digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan dikelola berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
Dalam pelaksanaannya, penggunaan Dana Desa harus mengikuti ketentuan pemerintah serta melalui mekanisme perencanaan dan pengawasan.
Dalam kasus di Kabupaten Puncak, polisi belum menyimpulkan secara pasti penyebab kemarahan massa maupun pihak yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran. Penyelidikan masih dilakukan dengan mengumpulkan keterangan para saksi.
Aparat juga masih mendalami apakah terdapat persoalan dalam proses penyaluran Dana Desa yang menjadi pemicu utama aksi tersebut.
(ameera/arrahmah.id)
