MUZAFFARABAD (Arrahmah.id) – Tahap pertama pemilihan legislatif di Azad Jammu dan Kashmir (AJK), wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan, diwarnai bentrokan mematikan antara aparat keamanan dan pendukung kelompok sipil Joint Awami Action Committee (JAAC). Kekerasan yang menelan korban jiwa itu membayangi proses pemungutan suara dan memicu kekhawatiran mengenai stabilitas politik di kawasan yang disengketakan tersebut.
Pemungutan suara berlangsung pada Senin (27/7/2026) di sejumlah distrik AJK. Namun proses demokrasi tersebut terganggu ketika ribuan pendukung JAAC, kelompok yang memboikot pemilu, melakukan aksi protes dan berupaya bergerak menuju ibu kota regional Muzaffarabad. Aparat keamanan kemudian berhadapan dengan massa, memicu bentrokan yang berlangsung selama dua hari.
Polisi menyatakan, seperti dilansir Arab News (28/7), dua personel keamanan tewas dan sejumlah lainnya terluka dalam bentrokan tersebut. Di sisi lain, JAAC mengklaim sedikitnya 25 pendukung mereka meninggal dunia akibat tindakan aparat.
Hingga kini, angka korban dari kedua pihak belum dapat diverifikasi secara independen karena pembatasan akses media dan komunikasi di beberapa wilayah terdampak.
Ketua Komisi Pemilihan Umum AJK, Justice (Purn.) Ghulam Mustafa Mughal, mengakui bahwa pemilu kali ini merupakan salah satu yang paling sulit dalam sejarah wilayah tersebut.
"Sejauh yang saya ketahui, ini adalah pemilu paling sulit dalam sejarah kawasan ini. Memang ada beberapa insiden, tetapi setiap pihak cenderung melebih-lebihkan kejadian-kejadian tersebut," kata Mughal kepada wartawan usai pemungutan suara, dikutip dari The Guardian.
Pemerintah Pakistan dan otoritas AJK menuduh JAAC berupaya mengganggu jalannya pemilu. Menurut mereka, aksi protes yang awalnya bersifat politik telah berubah menjadi kerusuhan yang melibatkan unsur-unsur bersenjata.
Sebaliknya, JAAC menuduh aparat menggunakan kekuatan berlebihan terhadap demonstran yang menuntut reformasi sistem pemilu, khususnya penghapusan kursi-kursi khusus bagi pengungsi Kashmir yang dinilai memberi pengaruh besar kepada partai-partai nasional Pakistan dalam politik AJK.
Laporan sejumlah organisasi hak asasi manusia dan media internasional juga menyoroti tuduhan penggunaan kekerasan terhadap demonstran. The Guardian melaporkan bahwa kelompok JAAC menuduh aparat menembaki pengunjuk rasa tak bersenjata, sementara pemerintah Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menyebut tindakan aparat dilakukan untuk menjaga keamanan publik.
Menteri-menteri federal Pakistan menyatakan dukungan penuh terhadap operasi keamanan di AJK dan menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam kekerasan akan diperlakukan sebagai pelaku kerusuhan, bukan demonstran damai. Pemerintah juga memastikan tahapan pemilu berikutnya akan tetap berlangsung sesuai jadwal meskipun situasi keamanan masih tegang.
Bentrokan ini menjadi ujian besar bagi proses demokrasi di Azad Kashmir. Selain menimbulkan korban jiwa, kekerasan tersebut memperlihatkan meningkatnya ketegangan politik dan sosial di wilayah yang selama puluhan tahun menjadi salah satu titik sengketa paling sensitif antara Pakistan dan India. (hanoum/arrahmah.id)
