WASHINGTON (Arrahmah.id) - Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), organisasi hak-hak sipil Muslim terbesar di Amerika Serikat, mengecam keras pernyataan Presiden Donald Trump yang mengklaim bahwa para "jihadis" kini tengah terpilih menduduki jabatan publik. CAIR memperingatkan bahwa retorika tersebut sama saja dengan menarget para pejabat publik Muslim.
Pernyataan kontroversial ini muncul menyusul kemenangan bersejarah politisi Mesir-Amerika, Abdul El-Sayed, dalam pemilihan pendahuluan (primary) Senat dari Partai Demokrat di Michigan. Kemenangan tersebut memicu gelombang serangan Islamofobia dan retorika anti-Muslim yang semakin masif dari kalangan petinggi Partai Republik.
Dalam sesi tanya jawab dengan awak media mengenai strategi pemilu sela (midterm elections) bulan November mendatang, Trump mengaku mendapat masukan dari seorang rekan untuk menggunakan istilah "jihadis" dalam kosa kata politiknya.
"Kita memiliki para jihadis yang terpilih di berbagai tempat. Kita menghadapi ini, apakah itu komunisme ataupun jihadisme," ujar Trump, tanpa menyebutkan nama pejabat tertentu secara spesifik.
Komentar ini dilontarkan hanya berselang beberapa hari setelah El-Sayed mengamankan kemenangan di Michigan atas pesaing yang didukung dan didanai oleh lobi kuat pro-Israel, AIPAC. Pasca-hasil tersebut, Trump melontarkan serangan verbal dengan menyebut El-Sayed sebagai pecundang komunis yang membenci Yahudi dan 'Israel'.
Wakil Direktur Nasional CAIR, Edward Ahmed Mitchell, menilai bahasa yang digunakan Presiden melampaui batas kritik politik biasa dan berpotensi memicu ancaman keamanan di dunia nyata.
"Semua warga Amerika memiliki hak untuk mengabdi bagi publik, terlepas dari ras atau keyakinan mereka. Dengan menggambarkan pelayan publik Muslim Amerika sebagai ancaman, Presiden Trump sedang menaruh target di punggung para pejabat Muslim terpilih di seluruh negeri," tegas Mitchell.
CAIR mencatat bahwa retorika berbahaya semacam ini berkontribusi langsung pada lonjakan permusuhan anti-Muslim di AS. Sepanjang tahun 2025, organisasi tersebut mendokumentasikan 8.683 pengaduan diskriminasi dan intoleransi anti-Muslim, rekor tertinggi yang pernah tercatat.
Intervensi Trump semakin memperkeruh gelombang retorika keras di kalangan Partai Republik. Senator Alabama, Tommy Tuberville, menulis di platform X bahwa Partai Demokrat telah "memilih untuk mengirim seorang TERORIS ke Senat".
Bahkan, Anggota DPR Nancy Mace dari Carolina South melangkah lebih jauh dengan menyudutkan seluruh warga Muslim yang berkecimpung di pemerintahan. "Setiap satu saja Muslim yang memegang jabatan publik di Amerika adalah trojan horse (kuda trojan), dan merupakan ancaman bagi keamanan nasional maupun republik kita," klaimnya.
Meski demikian, gelombang Islamofobia ini turut memicu kecaman internal. Senator dari Partai Republik asal Louisiana, Bill Cassidy, secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap ujaran-ujaran tersebut dalam program CBS Face the Nation. "Saya mengutuk bahasa seperti itu... Saya mengutuk pernyataan tersebut, dan setiap orang harus diperlakukan sebagai individu," ujar Cassidy. (zarahamala/arrahmah.id)
