GAZA (Arrahmah.id) - Otoritas pendudukan 'Israel' resmi mengumumkan penutupan total terhadap seluruh pos perbatasan dan pintu perlintasan yang mengarah ke Jalur Gaza, termasuk gerbang krusial Kerem Abu Salem dan perbatasan Rafah, pada Senin (8/6/2026). Langkah drastis ini diambil Tel Aviv sebagai respons langsung pasca-serangan rudal balistik Iran yang menghantam sejumlah target militer di dalam wilayah pendudukan Palestina beberapa jam sebelumnya.
Badan Koordinasi Kegiatan Pemerintah di Wilayah Otoritas (The Coordinator of Government Activities in the Territories/COGAT) mengklaim bahwa kebijakan blokade total ini merupakan bagian dari prosedur keamanan darurat yang diadopsi berdasarkan penilaian situasi taktis terbaru. Keputusan sepihak ini secara otomatis menghentikan total seluruh aktivitas masuknya bantuan kemanusiaan, pasokan komersial, bahan bakar, serta barang-barang esensial lainnya ke Gaza sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Kebijakan ini memicu kepanikan dan kekhawatiran mendalam di kalangan organisasi kemanusiaan internasional serta otoritas Palestina, mengingat lebih dari 2 juta warga Gaza kini bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal setelah hampir tiga tahun didera perang destruktif dan pengungsian massal.
Kantor Media Pemerintah di Gaza memperingatkan bencana kemanusiaan memburuk dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasokan logistik yang terputus membuat ketersediaan pangan berada jauh di bawah ambang batas minimum, memicu kelaparan massal.
Berhentinya pasokan bahan bakar dan bahan baku dasar mengancam operasional rumah sakit, klinik medis, serta toko-toko roti utama, yang memicu lonjakan harga barang secara liar di pasar domestik.
Otoritas Palestina memaparkan bahwa perjanjian gencatan senjata sebelumnya mewajibkan masuknya 600 truk bantuan per hari, termasuk 50 truk bahan bakar. Namun, 'Israel' dinilai kerap melanggar komitmen tersebut dan dituduh memalsukan data volume bantuan yang masuk ke kantong wilayah tersebut.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia (HAM) internasional mengecam keras langkah 'Israel' yang menutup jalur perbatasan pasca-konfrontasi militer dengan Iran. Mereka menegaskan bahwa menjadikan akses bantuan kemanusiaan dan jalur logistik sipil sebagai instrumen tekanan politik serta militer merupakan bentuk hukuman kolektif yang dilarang keras di bawah hukum humaniter internasional.
"Pembatasan bantuan kemanusiaan ini secara langsung mengancam nyawa jutaan warga sipil yang kelangsungan hidupnya bergantung pada kelancaran arus pasokan makanan dan obat-obatan," tulis pernyataan gabungan lembaga HAM internasional.
Pemerintah Gaza menuduh 'Israel' sengaja menolak kehadiran pemantau internasional independen yang bertugas memverifikasi jumlah riil truk bantuan yang masuk. Atas dasar situasi kritis ini, otoritas lokal mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara mediator, serta komunitas internasional untuk segera melakukan intervensi diplomatik guna menekan 'Israel' agar membuka kembali seluruh akses perbatasan tanpa syarat sebelum sistem kemanusiaan di Gaza kolaps secara total. (zarahamala/arrahmah.id)