TEL AVIV (Arrahmah.id) - Setelah gagal mendapatkan dukungan internasional untuk skema yang mereka sebut sebagai "migrasi sukarela" bagi penduduk Gaza, otoritas 'Israel' kini dilaporkan mengubah taktik komunikasi mereka. Menurut laporan Channel 13 'Israel', pemerintah telah menginstruksikan aparat keamanan dan Mossad untuk berhenti menggunakan istilah tersebut dan menggantinya dengan istilah baru: Rencana Kebebasan Bergerak (Plan for Freedom of Movement).
Perubahan terminologi ini diambil setelah istilah migrasi sukarela menuai kecaman keras dari komunitas internasional. Dunia internasional secara luas memandang rencana tersebut sebagai kedok untuk pemindahan paksa, yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Akibat label tersebut, banyak negara menolak untuk bekerja sama dalam menerima pengungsi dari Gaza.
Seorang pejabat 'Israel' mengungkapkan kepada Channel 13 bahwa pemerintah tetap berambisi untuk memicu eksodus massal warga Gaza keluar dari wilayah tersebut. 'Israel' meyakini bahwa pengurangan drastis jumlah penduduk Gaza akan mempermudah implementasi rencana masa depan mereka di wilayah tersebut. Perubahan nama ini dianggap sebagai langkah taktis untuk "memoles" rencana tersebut agar lebih mudah diterima oleh negara-negara lain di panggung global.
Langkah perubahan istilah ini muncul tak lama setelah adanya pertemuan mendesak yang dipimpin oleh Ketua Dewan Keamanan Nasional 'Israel' yang baru, Shmuel Ben Ezra, pada Selasa lalu (23/6/2026). Dalam rapat tersebut perwakilan Mossad mengakui adanya hambatan besar dalam implementasi rencana tersebut karena hingga saat ini, belum ada satu pun negara yang bersedia menerima penduduk Gaza.
Laporan Haaretz menyebutkan bahwa pemanggilan rapat oleh Ben Ezra mengejutkan kalangan keamanan, mengingat isu migrasi sukarela sebenarnya sudah sering dibahas sebelumnya namun selalu menemui jalan buntu dan gagal dilaksanakan.
Hingga saat ini, Jalur Gaza dihuni oleh sekitar 2,4 juta warga Palestina. Meski telah mengalami pengepungan sejak 2007 dan menderita kehancuran hebat akibat agresi militer, yang sejak Oktober 2023 telah menelan lebih dari 73.000 korban jiwa, 173.000 luka-luka, dan menghancurkan 90% infrastruktur sipil, warga Gaza tetap menunjukkan keteguhan yang luar biasa.
Meskipun 'Israel' terus berupaya menghembuskan skema perpindahan penduduk, baik melalui narasi sukarela maupun kebebasan bergerak, warga Gaza secara konsisten menegaskan penolakan mereka untuk meninggalkan tanah airnya. Bagi mereka, upaya pengosongan Gaza ini merupakan kelanjutan dari proyek pembersihan etnis yang mereka lawan dengan tetap bertahan di tanah mereka sendiri. (zarahamala/arrahmah.id)