TEPI BARAT (Arrahmah.id) -- Pasukan 'Israel' memperketat pengepungan di wilayah Tepi Barat dengan menutup sejumlah akses utama, memperbanyak pos pemeriksaan militer, serta melancarkan operasi penggerebekan di berbagai kota Palestina. Langkah yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir itu semakin membatasi mobilitas warga Palestina dan memicu kekhawatiran akan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah pendudukan.
Dilansir Reuters (28/6/2026), militer 'Israel' menutup pintu masuk ke sejumlah kota dan desa di Tepi Barat, termasuk wilayah Nablus, Jenin, Ramallah, Hebron, dan Salfit. Aparat juga mendirikan pos pemeriksaan tambahan serta memblokade jalan-jalan utama dengan gerbang besi, gundukan tanah, dan penghalang beton.
'Israel' menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari operasi keamanan untuk mencegah serangan terhadap warga dan pasukannya, sementara otoritas Palestina menilai kebijakan itu sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap penduduk sipil.
Dalam pernyataannya, militer 'Israel' menegaskan operasi di Tepi Barat akan terus dilanjutkan selama masih terdapat ancaman keamanan.
"Pasukan keamanan akan terus bertindak untuk menggagalkan aktivitas terorisme dan melindungi warga 'Israel' di mana pun diperlukan," demikian pernyataan Pasukan Pertahanan 'Israel' (IDF) yang dikutip AP News.
Di sisi lain, pemerintah Palestina mengecam langkah 'Israel' tersebut. Juru bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh, menilai penutupan wilayah dan pembatasan pergerakan hanya akan memperburuk penderitaan warga sipil.
"Kebijakan pengepungan dan penutupan jalan yang dilakukan 'Israel' merupakan bentuk hukuman kolektif yang melanggar hukum internasional dan semakin memperburuk situasi di wilayah pendudukan," ujar Nabil Abu Rudeineh dalam pernyataannya .
Pengepungan itu berlangsung ketika ketegangan di Tepi Barat terus meningkat di tengah operasi militer 'Israel' yang hampir setiap hari dilakukan di berbagai wilayah Palestina. Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan 'Israel' melaksanakan penggerebekan di sejumlah kota yang mengakibatkan korban jiwa, penangkapan warga Palestina, serta bentrokan dengan kelompok bersenjata.
Organisasi hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa berulang kali menyatakan keprihatinan atas meningkatnya pembatasan kebebasan bergerak warga Palestina dan eskalasi kekerasan di wilayah tersebut.
Selain operasi keamanan, pemerintah 'Israel' juga terus mendorong kebijakan yang memperluas kendali administratif di Tepi Barat. Dalam beberapa bulan terakhir, kabinet 'Israel' membahas perluasan permukiman Yahudi, penguatan kontrol atas situs-situs bersejarah, serta berbagai langkah administratif yang dinilai banyak negara sebagai bagian dari proses aneksasi de facto wilayah pendudukan.
Pemerintah 'Israel' menyatakan kebijakan tersebut bertujuan melindungi kepentingan nasional dan warisan sejarah, sementara Palestina dan sebagian besar komunitas internasional menilainya bertentangan dengan hukum internasional. (hanoum/arrahmah.id)