JAKARTA (Arrahmah.id) – Ketua Pelaksana Aksi Rakyat Bela Indonesia, Ustadz Bachtiar Nasir (UBN), menyerukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang dinilai membahayakan negara dan mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan penegakan hukum tunduk pada kepentingan politik maupun kekuatan kelompok tertentu.
Seruan tersebut disampaikan UBN saat berorasi di hadapan ribuan peserta Aksi Rakyat Bela Indonesia yang digelar di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Ahad (15/11/2026).
Dalam orasinya, UBN menegaskan bahwa upaya membela Indonesia harus diwujudkan melalui keberanian melawan pengkhianatan terhadap bangsa, memberantas oligarki, serta memastikan kekayaan alam dan sumber daya negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
UBN menyampaikan lima tuntutan utama dalam aksi tersebut. Salah satu tuntutan yang menjadi sorotan adalah desakan agar pihak-pihak yang dianggap melakukan tindakan membahayakan negara diproses sesuai hukum yang berlaku.
"Pertama, rakyat bersatu bela Indonesia sampai tetes darah penghabisan. Kedua, rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa yang belakangan ini kita lihat telah melakukan tindakan yang membahayakan negara. Orang seperti ini harus dihukum dan hukum harus dikedepankan," ujar UBN.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap tindakan yang melanggar peraturan harus diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik ataupun pengaruh kekuasaan.
Selain penegakan hukum, UBN mengingatkan pentingnya menjaga persatuan nasional. Ia turut mengutip pemikiran tokoh bangsa Mohammad Natsir mengenai peran nilai-nilai keislaman dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila.
UBN juga menyoroti ancaman oligarki yang dinilai berpotensi menggerus kedaulatan rakyat. Ia meminta aparat penegak hukum bertindak terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan maupun mengambil keuntungan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat.
Secara khusus, UBN menyinggung praktik perusakan lingkungan, termasuk pembakaran hutan yang menimbulkan dampak bagi negara dan masyarakat kecil.
Ia mengingatkan pemerintah agar konsisten menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk kemakmuran rakyat, bukan memperkuat dominasi segelintir kelompok.
Kehadiran Menteri Koperasi sekaligus Presiden Syarikat Islam (SI), Ferry Juliantono, dalam aksi tersebut mendapat apresiasi dari UBN. Meski demikian, ia berharap pemerintah benar-benar menjalankan agenda ekonomi yang berpihak kepada masyarakat dan tidak justru melahirkan oligarki baru.
Dalam kesempatan itu, UBN turut menyinggung dinamika suksesi kepemimpinan nasional, khususnya mengenai figur wakil presiden ke depan. Ia berharap sosok yang mendampingi presiden merupakan figur pemersatu bangsa serta mampu mengakomodasi kepentingan umat Islam.
"Walau sampai hari ini saya tidak punya calon, karenanya kita terus kawal. Semoga wakilnya dan aparatnya adalah wakil dan aparat yang setia kepada pemimpinnya dan bukan pengkhianat," katanya.
UBN memastikan gerakan Aksi Rakyat Bela Indonesia tidak akan berhenti setelah kegiatan tersebut selesai.
Ia menyebut terdapat tiga agenda lanjutan yang akan dilakukan, yakni mengonsolidasikan tokoh-tokoh umat agar tidak terpecah belah, mengawal tuntutan aksi, serta menggalang dukungan kemanusiaan untuk Palestina.
Menurutnya, persatuan umat menjadi modal penting untuk memastikan berbagai tuntutan yang disuarakan dapat terus diperjuangkan.
Di sisi lain, UBN meminta pemerintah Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam menghentikan genosida di Gaza dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ia juga menyoroti kondisi kemanusiaan masyarakat Gaza yang semakin mengkhawatirkan menjelang musim dingin.
"Saya berharap lewat pemerintahan hari ini, Indonesia yang sudah bergabung dengan Pakta Badr, bersama rakyat bersatu terdepan memerdekakan Palestina dan menghentikan genosida di Gaza," ujarnya.
Aksi Rakyat Bela Indonesia tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan ulama, di antaranya Ferry Juliantono, Pengasuh Pesantren Husnayain KH Ahmad Cholil Ridwan, Presiden Al-Fatih Kaaffah Nusantara Ustaz Fadzlan Garamatan, advokat senior Munarman, Ketua Umum Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Fathurahman Mahfuz, serta Ustaz Fahmi Salim.
Ribuan peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan mengikuti kegiatan yang dipusatkan di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.
Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian berbagai tuntutan terkait penegakan hukum, pemberantasan oligarki, pengelolaan sumber daya alam, persatuan nasional, hingga dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
(ameera/arrahmah.id)