JAKARTA (Arrahmah.id) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Tifatul Sembiring, meminta proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Ia menegaskan, seluruh persyaratan calon Wapres harus diperiksa secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun polemik setelah proses pemilihan selesai.
Menurut Tifatul, rapat gabungan MPR RI yang digelar sehari sebelumnya telah menyepakati sejumlah langkah untuk mempersiapkan proses pemilihan tersebut. Kesepakatan itu meliputi pengiriman surat kepada Presiden serta pembentukan tim verifikasi dan tim ad hoc.
Tifatul menjelaskan, tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang akan bertugas memeriksa keabsahan dokumen dan memastikan seluruh persyaratan pencalonan terpenuhi.
Pemeriksaan tersebut mencakup dokumen ijazah, kelengkapan administrasi, hingga kondisi kesehatan calon Wapres.
Menurutnya, proses verifikasi harus dilakukan secara cermat untuk memastikan keabsahan dan legitimasi Wapres terpilih sehingga tidak kembali menjadi objek gugatan hukum.
“Nah, kemudian kita akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kita mencegah supaya tidak ada lagi ya satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi,” kata Tifatul dalam keterangan yang diterima, Ahad (15/11/2026).
Ia menambahkan, Fraksi PKS memperoleh masing-masing tiga kursi dalam tim verifikasi dan tim ad hoc. Penentuan nama-nama perwakilan PKS yang akan mengisi kedua tim tersebut masih akan dibahas lebih lanjut secara internal.
Adapun tim ad hoc memiliki tugas menelaah ketentuan yang berlaku sekaligus menyiapkan ketetapan terkait Wapres terpilih.
Tifatul juga menegaskan bahwa pengajuan dua nama calon Wapres merupakan kewenangan Presiden. Sementara itu, MPR bertugas menjalankan mekanisme pemilihan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Karena itu, ia meminta seluruh tahapan dilaksanakan secara tertib dengan mengutamakan kepastian hukum, transparansi, dan ketelitian administrasi.
“Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)