KHARTOUM (Arrahmah.com) – Penguasa militer Sudan dan koalisi oposisi utama telah mencapai kesepakatan yang membuka jalan bagi pemerintahan transisi baru, kata Uni Afrika, setelah negosiasi panjang setelah penggulingan penguasa lama Omar Al-Bashir.
Mohamed Hassan Lebatt, mediator Uni Afrika untuk Sudan, mengatakan kepada wartawan pada Sabtu (3/8/2019) bahwa kedua pihak “sepenuhnya menyetujui deklarasi konstitusional” yang menguraikan pembagian kekuasaan untuk transisi tiga tahun menuju pemilihan, lansir Al Jazeera.
Dokumen tersebut, yang menguraikan kekuatan dan hubungan antara cabang-cabang pemerintahan transisi, muncul setelah berminggu-minggu negosiasi yang diperantarai oleh Uni Afrika dan negara tetangga Ethiopia di tengah serangan sporadis kekerasan di ibu kota, Khartoum, dan kota-kota lain.
Koalisi oposisi utama, Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC), menyambut baik perjanjian itu sebagai “langkah pertama dengan lebih banyak yang harus diikuti” dan berjanji untuk menyelesaikan perjalanan menuju “kebebasan, perdamaian dan keadilan” di Sudan.
FFC mengatakan kedua pihak akan menandatangani kesepakatan pada Ahad (4/8).
Ketika berita tentang perjanjian itu muncul, orang-orang mulai berkumpul di Nile Street, jalan utama di ibu kota Khartoum, membunyikan klakson mobil dan menyuarakan perayaan.
“Kami telah menunggu negara sipil untuk meminta balasan yang adil dari para pembunuh putra kami,” kata seorang pendemo, Somaiya Sadeq kepada kantor berita AFP.
“Kami menang!” beberapa orang berteriak sementara yang lain menyanyikan lagu kebangsaan.
Tantangan di depan
Deklarasi tersebut menyatakan bahwa FFC akan menunjuk perdana menteri segera setelah dokumen ditandatangani. Perdana menteri akan ditugaskan untuk membentuk pemerintah dengan berkonsultasi dengan FFC. Namun, menteri pertahanan dan menteri dalam negeri akan ditunjuk oleh dewan militer.
“Kabinet akan memiliki tidak lebih dari 20 menteri, FFC akan mencalonkan perdana menteri. Dia kemudian akan ditunjuk oleh dewan yang berdaulat, dan perdana menteri kemudian akan membentuk kabinet dan bahwa kabinet tersebut perlu dikonfirmasi oleh dewan yang berdaulat,” ujar Ebtisam Sanhouri, seorang negosiator untuk FFC.
Deklarasi ini juga menyebutkan pengangkatan 300 anggota dewan legislatif untuk yang akan bekerja selama masa transisi. Konferensi pers Sanhouri mengatakan bahwa koalisi oposisi akan memiliki 67 persen dari kursi legislatif dan kelompok politik lain yang tidak terkait dengan Al-Bashir akan memiliki sisanya.
Setelah pemerintah transisi -atau dewan yang berdaulat- mulai bekerja, Sudan memulai masa transisi tiga tahun yang diharapkan mengarah pada pemilihan umum. (haninmazaya/arrahmah.com)
