TEHERAN (Arrahmah.id) - Peluang penurunan eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kian meredup di tengah kebuntuan diplomatik terkait usulan gencatan senjata sepuluh hari. Di sisi lain, kedua belah pihak terus meningkatkan ancaman terbuka yang menyasar jalur perairan strategis Selat Hormuz serta fasilitas infrastruktur vital.
Sebelumnya, para mediator internasional mengusulkan jeda pertempuran selama sepuluh hari sebagai langkah awal untuk menghidupkan kembali nota kesepahaman antara Teheran dan Washington. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima gagasan tersebut tanpa memberikan rincian maupun keputusan final.
Para pengamat menilai keengganan Iran dipicu oleh kekhawatiran bahwa jeda singkat tersebut hanya akan dimanfaatkan AS dan sekutunya untuk menyusun ulang kekuatan militer. Teheran menegaskan bahwa penyelesaian krisis harus didasarkan pada kepatuhan penuh terhadap komitmen kesepakatan sebelumnya, bukan sekadar gencatan senjata parsial.
Di tengah gempuran udara AS yang intensif selama sebelas malam berturut-turut, seperti dilaporkan oleh Komando Pusat AS (CENTCOM), pemerintah Iran mulai mengambil langkah pengamanan domestik. Wakil Menteri Dalam Negeri Iran, Ali Zeini Vand, menyatakan bahwa delegasi menteri telah dikunjungi ke wilayah selatan untuk memastikan pasokan energi dan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
Pulau Kharg, yang menjadi pusat distribusi minyak utama Iran, tetap menjadi titik paling sensitif. Baghaei memperingatkan bahwa AS akan menanggung konsekuensi berat atas setiap "petualangan" militer di pulau tersebut, meski Gubernur Bushehr memastikan bahwa aktivitas pelabuhan dan layanan publik masih berjalan normal tanpa perintah evakuasi.
Ketegangan mencapai babak baru setelah Presiden AS Donald Trump pada Rabu mengeluarkan ancaman keras, menegaskan bahwa Washington akan membalas setiap serangan terhadap kapal di Selat Hormuz dengan menghantam infrastruktur vital Iran, termasuk fasilitas di dalam atau sekitar ibu kota Teheran.
Menanggapi ancaman tersebut, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan doktrin "semua atau tidak sama sekali". Ia memperingatkan bahwa jika Iran dilarang menjual minyaknya, maka tidak akan ada pihak lain di kawasan yang dapat mengekspor energi, seraya menegaskan bahwa keamanan Selat Hormuz tidak akan pulih selama kehadiran militer AS masih mendominasi kawasan.
Sebagai langkah pengamanan diplomatik, pemerintah Inggris mengumumkan penarikan sementara staf kedutahuannya dari Iran akibat memburuknya situasi keamanan, dengan operasional kedutaan kini dijalankan dari jarak jauh. (zarahamala/arrahmah.id)