DAMASKUS (Arrahmah.id) – Lebih dari satu dekade perang, sanksi ekonomi, ketegangan regional, dan gempa bumi dahsyat membuat sistem kesehatan Suriah berantakan dan, menurut seorang pejabat tinggi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dilupakan oleh masyarakat internasional.
Hanan Balkhy, direktur regional WHO untuk Mediterania Timur, mengatakan pekan lalu bahwa hampir separuh pekerja kesehatan Suriah telah meninggalkan negara yang dilanda perang tersebut. Dia menyerukan pendekatan inovatif untuk menghentikan eksodus staf medis Suriah ke luar negeri.
BacaJuga
Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AFP, ia mengatakan bahwa para dokter muda perlu ditawari prospek yang lebih baik daripada mempraktikkan pengobatan “abad keempat” di tengah kondisi yang mengerikan, “di mana Anda membakar orang dan mengirim mereka dalam perjalanan pulang.”
Komite Penyelamatan Internasional menyoroti dalam laporan tahun 2021 bahwa sekitar 70 persen tenaga medis telah meninggalkan negara itu, menyisakan satu dokter untuk setiap 10.000 orang.
Balkhy mengatakan kepada AFP bahwa selain mendapatkan upah yang sangat rendah, jika ada, staf medis Suriah menghadapi kekurangan sumber daya dan peralatan yang parah, termasuk ruang operasi, unit sterilisasi, dan obat-obatan.
Zaher Sahloul, seorang spesialis perawatan kritis Suriah-Amerika dan presiden LSM medis MedGlobal, setiap dokter muda Suriah yang ia kenal berencana atau bermimpi untuk meninggalkan Suriah dan mengejar peluang di negara lain, “terutama Jerman, negara-negara Eropa lainnya, atau Amerika Serikat.”
“Pelarian ini bersifat menyeluruh dan tidak terkait dengan perang atau konflik,” katanya kepada Arab News.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Medis Jerman awal tahun ini, 6.120 dokter Suriah bekerja di Jerman tanpa memegang paspor Jerman. Para dokter ini merupakan 10 persen dari staf medis asing di negara Uni Eropa tersebut.
Balkhy mengatakan bahwa banyak dokter muda di Suriah yang belajar bahasa Jerman sebagai sampingan “agar mereka siap untuk terjun,” yang ia yakini sebagai keprihatinan yang signifikan bagi wilayah dan penduduknya.
Namun, ia juga percaya bahwa menemukan solusi kreatif dapat mendorong para dokter Suriah untuk tetap tinggal atau kembali ke negaranya- sebuah pilihan yang menurutnya akan diambil oleh banyak orang dengan “sukarela” jika mereka memiliki akses terhadap dukungan yang memadai.
Sahloul mengatakan bahwa alasan utama di balik eksodus para pekerja medis “adalah keruntuhan ekonomi, hiperinflasi, korupsi, runtuhnya sistem perawatan kesehatan karena perang bertahun-tahun, kebijakan rezim yang menghancurkan apa yang tersisa dan mengusir siapa pun yang ingin pergi, dan kurangnya solusi politik yang layak.”
Setelah kunjungan singkat ke negara itu antara 11 dan 16 Mei, Balkhy dari WHO menggambarkan situasi perawatan kesehatan sebagai “bencana,” dan memperingatkan bahwa jumlah orang yang membutuhkan “sangat mengejutkan, dan kantong-kantong kerentanan kritis masih ada di banyak bagian negara itu.”
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada 18 Mei, pejabat WHO menulis bahwa meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut, termasuk operasi “Israel” di Jalur Gaza dan perang bayangan Iran-Israel, telah memperburuk situasi bencana ini.
Perang telah memaksa lebih dari 14 juta warga Suriah meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan baik di dalam maupun di luar negeri. Di antara mereka, lebih dari 7,2 juta orang masih mengungsi di dalam negeri, sementara sekitar 70 persen dari populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan, menurut data PBB.
Balkhy mengatakan dalam pernyataannya bahwa ia “sangat khawatir” dengan meningkatnya angka kekurangan gizi di antara anak-anak di bawah 5 tahun dan ibu menyusui sebagai akibat dari meningkatnya kemiskinan.
PBB memperingatkan tahun lalu bahwa 90 persen penduduk Suriah hidup di bawah garis kemiskinan, dengan jutaan orang menghadapi pengurangan jatah makanan karena kekurangan dana untuk badan-badan bantuan.
Menurut direktur regional WHO, hampir tiga perempat dari seluruh kematian di Suriah disebabkan oleh kondisi kronis, termasuk kanker, penyakit kardiovaskular, diabetes, dan gangguan kesehatan mental, yang banyak di antaranya tidak diobati.
Ia juga mencatat jumlah korban luka bakar di Suriah sangat tinggi, terutama di kalangan anak-anak, karena mereka yang tidak memiliki alat pemanas dan memasak tradisional, membakar bahan-bahan yang tidak layak, seperti ban, plastik, dan kain.
Asap yang dihasilkan dari pembakaran zat-zat ini juga mengakibatkan masalah pernapasan.
Dengan hanya 65 persen rumah sakit dan 62 persen pusat layanan kesehatan primer yang beroperasi penuh, ditambah dengan kekurangan obat-obatan esensial dan peralatan medis yang parah, akses terhadap layanan kesehatan menjadi terbatas.
Sebelum perang meletus pada 2011, industri farmasi Suriah memenuhi sekitar 90 persen kebutuhan obat-obatan nasional, menurut sebuah makalah tahun 2010 oleh para akademisi dari Universitas Kedokteran dan Farmasi di Rumania.
Pada 2013, WHO melaporkan bahwa produksi obat lokal negara tersebut anjlok setelah pertempuran menyebabkan kerusakan besar pada pabrik-pabrik farmasi di kegubernuran Aleppo dan pedesaan Damaskus.
Kemiskinan juga menciptakan hambatan yang signifikan untuk mengakses layanan medis dan membeli obat-obatan penting, kata Balkhy.
Yang paling memprihatinkan baginya adalah “fakta bahwa hampir separuh dari tenaga kerja kesehatan, yang merupakan tulang punggung sistem kesehatan, telah meninggalkan negara itu.”
Sebuah investigasi yang dilakukan oleh Arab Reporters for Investigative Journalism tahun lalu menemukan bahwa meskipun jumlah pasti dokter Suriah yang meninggalkan negara itu masih belum diketahui, namun jumlah sebenarnya dari eksodus ini lebih besar daripada yang dilaporkan oleh LSM dan rezim Suriah.
“Mempertahankan tenaga kesehatan yang terampil dan memastikan pasokan medis yang cukup di Suriah dan di seluruh wilayah adalah prioritas utama,” kata Balkhy.
Dia mengusulkan untuk melibatkan dokter muda Suriah dalam proyek penelitian dengan jalur menuju penerbitan sehingga mereka dapat “merasa bahwa mereka melakukan sesuatu yang berharga,” selain memastikan bahwa mereka “setidaknya memiliki peralatan” untuk melakukan operasi.
Bagi Sahloul dari MedGlobal, menumbuhkan keyakinan akan masa depan yang lebih cerah sangat penting untuk mempertahankan dokter baru dan dokter yang sudah berpengalaman.
“Apa yang akan mendorong para dokter muda dan tua untuk tetap tinggal di Suriah adalah keyakinan akan masa depan yang lebih baik -kepemimpinan baru yang menghargai sumber daya manusianya,” katanya.
Sahloul mengatakan bahwa para aktor internasional dan Arab perlu mencurahkan lebih banyak perhatian untuk menemukan solusi yang tulus untuk konflik Suriah, “solusi yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat, serta berfokus pada pembangunan kembali.”
Dia menambahkan: “Normalisasi Arab saat ini dengan rezim ini cacat karena tidak memberikan harapan untuk perubahan yang berarti.”
Sahloul mengatakan bahwa prioritas normalisasi, termasuk pemulangan pengungsi, membatasi produksi dan perdagangan obat amfetamin Captagon, dan membatasi pengaruh Iran, “bukanlah prioritas yang paling penting bagi para lulusan muda dan calon dokter di Suriah.”
Balkhy menekankan bahwa penurunan dana kemanusiaan untuk Suriah merupakan “masalah utama dan meresahkan.”
Sebagai contoh, kamp Al-Hol di timur laut Suriah -rumah bagi para istri dan anak-anak militan ISIS yang ditangkap pada 2019- telah bergulat dengan banyak tantangan yang signifikan sejak kekurangan dana memaksa WHO untuk menghentikan rujukan medis, yang mendorong administrator kamp untuk mencabut aksesnya.
Pembicaraan dengan para donor di ibu kota Damaskus selama kunjungannya selama lima hari mengungkapkan bahwa meskipun mereka mengakui adanya kesenjangan dan kebutuhan, mereka terhambat oleh agenda regional dan global yang saling bersaing.
Medecins Sans Frontieres memperingatkan pada 29 April bahwa kekurangan dana yang parah untuk sistem rujukan medis yang didanai WHO di 11 kamp di timur laut Suriah “akan menyebabkan peningkatan jumlah kematian yang dapat dicegah.”
WHO mengatakan pada bulan Maret bahwa mereka membutuhkan dana sebesar $80 juta untuk tahun 2024 guna memastikan kelangsungan, kualitas, dan aksesibilitas layanan kesehatan dan infrastruktur di Suriah, dan untuk mencegah kemunduran lebih lanjut dari situasi yang sudah genting ini. (haninmazaya/arrahmah.id)
