DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Ikhwanul Muslimin di Suriah menegaskan akan tetap mempertahankan organisasinya dan menolak gagasan pembubaran, meski sebelumnya muncul seruan agar kelompok tersebut membubarkan diri setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad. Sikap itu ditegaskan dalam pernyataan Dewan Syura Ikhwanul Muslimin Suriah pada Ahad (27 /9/2026) yang menyebut organisasi tersebut akan terus berjalan sebagai kelompok nasional yang independen dalam pengambilan keputusan.
Dilansir Al Jazeera ( 27/9), pernyataan tersebut dikeluarkan setelah Dewan Syura menyelesaikan sidang biasa kelima pada 2026. Dalam dokumen itu, Ikhwanul Muslimin menyatakan akan mempertahankan apa yang mereka sebut sebagai pendekatan Islam moderat, sekaligus menekankan komitmen terhadap hak dan martabat warga Suriah. Organisasi tersebut juga menyatakan ingin berkontribusi pada persatuan nasional, menolak sektarianisme dan faksionalisme, serta mendorong dialog dengan berbagai kekuatan politik dan sosial di Suriah.
Sikap mempertahankan organisasi ini berkaitan dengan polemik yang sudah muncul sejak 2025. Pada 22 Agustus 2025, Ahmad Muwaffaq Zidan, yang saat itu dikenal sebagai penasihat urusan media Presiden Suriah Ahmad Asy Syaraa, menerbitkan artikel di Al Jazeera yang secara terbuka mempertanyakan kapan Ikhwanul Muslimin Suriah akan membubarkan organisasinya. Zidan menyatakan bahwa sejumlah kelompok dan organisasi yang sebelumnya aktif dalam oposisi telah membubarkan diri atau menyerahkan asetnya kepada pemerintahan baru, dan ia mengusulkan langkah serupa bagi Ikhwanul Muslimin.
Namun, penting dicatat bahwa seruan tersebut berasal dari Zidan sebagai penasihat media presiden, bukan pernyataan langsung Asy Syaraa yang memerintahkan Ikhwanul Muslimin membubarkan diri. Perdebatan kemudian berkembang karena posisi Zidan sebagai penasihat presiden membuat artikelnya dipandang sebagian pihak sebagai indikasi mengenai arah politik pemerintahan baru. Sejumlah analis dan komentator Suriah menilai seruan tersebut memiliki konsekuensi politik yang lebih luas, sementara pihak lain menilainya sebagai pandangan pribadi Zidan.
Perdebatan itu tidak sepenuhnya baru. Pada 2025, sejumlah tokoh yang memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin juga mendorong pembahasan mengenai masa depan organisasi tersebut. Al Jazeera melaporkan bahwa Mulham al-Droubi, salah satu tokoh kelompok itu, pernah menyatakan bahwa dirinya termasuk pihak yang mendukung opsi pembubaran. Menurut keterangannya, Dewan Syura kemudian menolak opsi tersebut melalui keputusan mayoritas dan organisasi memilih melanjutkan aktivitasnya. Al-Droubi mengatakan setelah itu dirinya mengundurkan diri dari organisasi pada Agustus 2025.
Ikhwanul Muslimin Suriah sendiri memiliki sejarah panjang dalam politik negara tersebut. Organisasi itu didirikan pada 1945 oleh Mustafa al-Sibai dan kemudian menghadapi tekanan berat di bawah pemerintahan Partai Baath dan keluarga Assad. Setelah pemberontakan bersenjata pada awal 1980-an dan konflik dengan pemerintahan Hafez al-Assad, aktivitas organisasi tersebut di Suriah menjadi sangat terbatas dan banyak pemimpinnya berada di luar negeri. Situs resmi organisasi menyebut tujuan mereka mencakup aktivitas dakwah, pembentukan masyarakat dan partisipasi dalam kehidupan politik dengan landasan Islam.
Setelah Bashar al-Assad jatuh pada Desember 2024, posisi Ikhwanul Muslimin kembali menjadi bagian dari perdebatan mengenai bentuk politik Suriah pascaperang. Pemerintahan baru yang dipimpin Asy-Syaraa menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan berbagai kelompok politik, agama, dan bersenjata ke dalam struktur negara. Analisis Enab Baladi pada April 2026 mencatat bahwa berbagai arus Islam politik dan kelompok Islamis kembali mencari posisi dalam kehidupan politik dan kelembagaan Suriah setelah perubahan kekuasaan. (hanoum/arrahmah.id)