JAKARTA (Arrahmah.id) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam mendesak agar kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto diusut secara tuntas dan transparan.
MUI menegaskan, apabila ditemukan indikasi tindakan makar, perbuatan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan negara.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis seusai Pertemuan Dewan Pimpinan MUI bersama Pimpinan Ormas Islam di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu, MUI secara khusus menyatakan dukungan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar mengusut perkara dugaan penyadapan tersebut secara menyeluruh, transparan, dan tidak berhenti pada pihak-pihak tertentu.
"Berkenaan dengan kasus penyadapan, kami memberi dukungan penuh kepada Kapolri untuk diusut setuntas-tuntasnya dan transparan sampai ke akar-akarnya," ujar Kiai Cholil.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, itu menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang perlu ditangani melalui proses hukum. Terlebih, apabila hasil penyelidikan menemukan indikasi adanya tindakan yang mengarah pada makar.
Menurut Rais Syuriah PBNU tersebut, kedaulatan dan kehormatan Indonesia harus dijaga dari segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak kepentingan negara.
"Apalagi kalau ada indikasi terjadinya makar. Ini jangan sampai kehormatan Indonesia, kedaulatan Indonesia dirusak oleh hal-hal yang, kalau itu terjadi makar, berarti pengkhianatan kepada Indonesia," tegasnya.
MUI menekankan bahwa pengusutan perkara tersebut harus mengedepankan supremasi hukum. Setiap dugaan pelanggaran perlu dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif dan transparan, bukan melalui spekulasi maupun kepentingan politik tertentu.
MUI Minta Masyarakat Tidak Terjebak Isu Pengunduran Diri Gibran
Selain membahas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, pertemuan MUI dan pimpinan ormas Islam tersebut turut menanggapi dinamika politik nasional, termasuk isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Terkait persoalan tersebut, MUI mengimbau masyarakat agar tidak ikut larut dalam kegaduhan politik maupun berbagai spekulasi yang berkembang.
Kiai Cholil meminta agar proses politik diserahkan kepada lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai mekanisme konstitusional. Ia juga mengingatkan bahwa setiap persoalan kenegaraan telah memiliki aturan dan prosedur penyelesaian tersendiri.
"Kita percayakan kepada wakil-wakil kita ya dari DPR, agar mereka memproses, seperti di MPR. Kita jangan ikut ribut, itu sudah ada mekanismenya sendiri dan sudah ada aturannya, dan bisa berjalan dengan baik," jelasnya.
Dengan demikian, MUI mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses kelembagaan dalam menyikapi berbagai persoalan politik nasional.
MUI Serukan Penguatan Persatuan Bangsa
Di tengah dinamika politik dan persoalan keamanan nasional, MUI juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat. Perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk merusak hubungan persaudaraan antarsesama warga negara.
MUI mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat tiga fondasi persaudaraan, yaitu ukhuwah islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan, serta ukhuwah basyariyah atau persaudaraan kemanusiaan.
Ketiga prinsip tersebut dinilai penting untuk menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis, terutama ketika Indonesia menghadapi berbagai dinamika politik dan persoalan nasional.
Melalui pertemuan tersebut, MUI menegaskan pentingnya memisahkan proses penegakan hukum dari kegaduhan politik.
Dugaan pelanggaran terhadap keamanan negara harus ditangani secara profesional dan transparan, sementara masyarakat diharapkan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum adanya hasil penyelidikan resmi.
MUI berharap keamanan negara, supremasi hukum, dan persaudaraan nasional dapat terus berjalan beriringan demi menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
(ameera/arrahmah.id)