JAKARTA (Arrahmah.com) – Maraknya aksi kekerasan dan premanisme di Ibu Kota mengundang perhatian Indonesia Police Watch (IPW). Dalam kaitan ini IPW meminta polisi serius melakukan operasi pemberantasan premanisme, termasuk di internal Polri.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mengatakan maraknya aksi premanisme di internal Polri mencakup kesewenang-wenangan pejabat Polri seperti aksi pungli, aksi salah tangkap, dan aksi pejabat Polri yang menjadi beking preman.
BacaJuga
Menanggapi itu, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, premanisme di internal Polri sudah lama ada, dan sudah merusak citra kepolisian.
“Apa yang dikatakan IPW sekiranya memang itulah yang terjadi di institusi kepolisian. Bila terus terjadi, bakal merusak citra Polri,” kata Bambang Widodo Umar saat dihubungi okezone, Senin (27/2/2012).
Parahnya lagi, lanjut Bambang, aksi itu kerap dilakukan tidak hanya di tingkat bawahan bahkan di level atasan juga melakukan hal serupa.
“Permainan-permainan kotor oknum ini yang disebut dengan istilah polisi kerah putih, karena dilakukan oleh atasan-atasan kepolisian itu sendiri. Itu yang seharusnya dihindari. Jangan sampai bawahan mencontoh perlakuan atasan yang salah,” jelas Bambang.
Disinilah peran divisi pengawasan yang menjadi tugas Propam untuk tegas, tidak tebang pilih, tidak memandang pejabat kepolisian atau bawahan, bila ada polisi yang salah, hukum ditegakkan. “Selain juga, perlunya pemantapan pembinaan karir dan mental yang lebih diseimbagkan lagi, sehingga ini bisa meminimalisir banyaknya aksi preman di internal Polri,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, IPW menyebut aksi pemberantasan premanisme tidak hanya di luar, tetapi juga di internal kepolisian.
Menurut Neta, tanpa memberantas aksi-aksi premanisme di tubuh polri akan sulit bagi polri untuk memberantas preman-peman di jalanan, bukan mustahil aksi premanisme di polri akan menjadi beking para preman.
“Seperti contohnya, aksi mobil-mobil patroli melakukan pungli ke hotel-hotel dan tempat hiburan malam serta memeras tersangka dan pengendara adalah bentuk premanisme Polri,” jelas Neta melalui siaran persnya, Senin (27/02/12).
Oleh karena itu, IPW mendesak Kapolri untuk segera memberantas aksi premanisme di internal Polri. “Tanpa itu, citra Polri akan terus terpuruk dan bukan mustahil publik akan mendesak DPR segera melakukan reposisi Polri dan menempatkannya dibawah Kemendagri,” pungkasnya. (bilal/oz/arrahmah.com)
