TEHERAN (Arrahmah.id) - Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup apabila Kesultanan Oman menolak usulan Iran mengenai jalur lintas kapal. Ia menekankan bahwa perundingan yang sedang berlangsung antara Teheran dan Muscat saat ini terbatas pada pembahasan pembukaan koridor maritim sementara di selat strategis tersebut.
Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Gharibabadi mengungkapkan bahwa Oman sebelumnya mengajukan rancangan jalur yang separuhnya berada di perairan teritorial Iran dan separuhnya lagi di perairan Oman, namun ditolak oleh Teheran. Sebaliknya, Iran menginginkan skorsing kontrol di mana sebagian rute di perairan Oman turut di bawah pengawasan Iran, atau dengan skema kapal masuk dari perairan Iran dan keluar via perairan Oman (atau sebaliknya).
Gharibabadi menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah mengakui jalur selatan Oman dan menuntut penutupannya karena dinilai melanggar Nota Kesepahaman Islamabad. Ia menuduh Amerika Serikat dan Oman telah membuka jalur alternatif secara ilegal di selatan selat guna mengalihkan kapal-kapal komersial, yang menurutnya membuat kedaulatan faktual Iran di perairan tersebut hanya tinggal angan-angan.
Lebih lanjut, Iran memperingatkan bahwa tugas pembersihan ranjau sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Iran. Teheran secara tegas menyatakan bahwa kapal perang Prancis maupun Inggris yang nekat masuk ke selat untuk menyapu ranjau akan dianggap sebagai target sah.
Mengenai perundingan dengan Amerika Serikat, Gharibabadi membantah adanya dialog formal maupun permohonan gencatan senjata dari pihak Iran, seraya menyebut bahwa interaksi saat ini sebatas pertukaran pesan. Ia menuduh Washington telah melanggar kesepakatan lewat pembentukan komite trinasional (AS, 'Israel', dan Lebanon).
Dalam bidang nuklir, ia mengonfirmasi bahwa seluruh inspeksi Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) di Iran telah dihentikan, kecuali untuk pasokan bahan bakar di Reaktor Bushehr atas permintaan Iran, sehingga situasi pengawasan saat ini telah menyerupai kondisi negara non-anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). (zarahamala/arrahmah.id)
