TEHERAN (Arrahmah.com) – Presiden Iran pada Rabu (7/10/2020) memperingatkan bahwa pertempuran antara pasukan Azeri dan etnis Armenia di Kaukasus Selatan dapat memicu perang regional karena jumlah korban tewas meningkat pada hari ke-11 permusuhan.
Lebih dari 300 orang kini tewas dalam pertempuran baru di dalam dan sekitar daerah kantong pegunungan Nagorno-Karabakh, yang menurut hukum internasional adalah milik Azerbaijan tetapi dihuni dan diatur oleh etnis Armenia.
BacaJuga
Azerbaijan mengatakan kota-kota Azeri di luar zona konflik juga telah diserang dalam pertempuran paling mematikan dalam lebih dari 25 tahun, membawa pertempuran itu lebih dekat ke wilayah di mana jaringan pipa membawa gas dan minyak Azeri ke Eropa.
Iran, yang berbatasan dengan Armenia dan Azerbaijan, telah berbicara dengan kedua bekas republik Soviet karena kekhawatiran meningkat bahwa Turki, sekutu dekat Azerbaijan, dan Rusia, yang memiliki pakta pertahanan dengan Armenia, dapat terseret ke dalam konflik.
“Kita harus waspada bahwa perang antara Armenia dan Azerbaijan tidak menjadi perang regional,” kata Presiden Iran Hassan Rouhani dalam sambutan yang disiarkan televisi.
“Perdamaian adalah dasar dari pekerjaan kami dan kami berharap dapat memulihkan stabilitas kawasan dengan cara damai.”
Dia mengatakan Iran tidak akan mengizinkan “negara manapun mengirim teroris ke perbatasan kami dengan berbagai dalih”.
Dalam seruan baru untuk gencatan senjata, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa peristiwa itu adalah tragedi dan Moskow sangat prihatin.
Sergei Naryshkin, kepala Badan Intelijen Luar Negeri SVR Rusia, mengatakan pada hari Selasa (6/10) bahwa konflik tersebut menarik orang-orang yang dia gambarkan sebagai tentara bayaran dan “teroris” dari Timur Tengah.
Naryshkin mengatakan Nagorno-Karabakh bisa menjadi landasan peluncuran bagi “militan Islam” untuk memasuki Rusia dan negara bagian lain di wilayah tersebut.
Turki membantah terlibat dalam konflik dan telah menepis tuduhan yang pertama dilontarkan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron, dan digaungkan oleh Presiden Suriah Bashar al-Assad, bahwa Turki telah mengirim jihadis Suriah untuk berperang dalam konflik tersebut.
Mengulangi tuduhan itu dalam komentarnya kepada Sky News, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan pada hari Rabu bahwa tindakan Turki dan Azerbaijan selama konflik tersebut sama dengan “serangan teroristik”.
“Bagi saya, tidak ada keraguan bahwa ini adalah kebijakan melanjutkan genosida Armenia dan kebijakan mengembalikan kekaisaran Turki (baca: kekhilafahan Utsmaniyah),” kata Pashinyan.
Dikutip Reuters, sekitar 1,5 juta orang Armenia terbunuh di bawah pemerintahan Ottoman antara tahun 1915 dan 1923.
Turki menerima bahwa banyak orang Armenia yang tinggal di kekaisaran tewas dalam bentrokan dengan pasukan Utsmaniyah selama Perang Dunia Pertama, tetapi membantah angka tersebut dan menyangkal bahwa pembunuhan itu diatur secara sistematis dan merupakan genosida.
Nagorno-Karabakh mengatakan 40 lebih dari prajuritnya telah tewas dalam bentrokan terbaru, menjadikan korban tewas militer secara keseluruhan menjadi 280 sejak 27 September. Dikatakan 19 warga sipil juga telah tewas dan banyak yang terluka dalam pertempuran yang melibatkan pesawat tempur, drone, artileri dan tank, dan telah menyebabkan kerusakan yang meluas.
Kantor kejaksaan Azeri mengatakan 28 warga sipil Azeri telah tewas dalam pertempuran baru itu. Azerbaijan belum mengungkapkan informasi tentang korban militernya.
Upaya mediasi yang dipimpin oleh Rusia, Perancis, dan Amerika Serikat telah gagal untuk mencegah gejolak pertempuran di Nagorno-Karabakh, yang memisahkan diri dari kendali Baku dalam perang tahun 1991-94 yang menewaskan sekitar 30.000 orang.
Putin mengatakan dia terus berhubungan dengan Pashinyan, dan kantor berita TASS Rusia mengatakan Presiden Azeri Ilham Aliyev juga berbicara melalui telepon dengan Putin.
Dalam dampak diplomatik yang lebih parah dari konflik tersebut, Athena mengatakan telah menarik duta besarnya untuk Azerbaijan setelah apa yang dikatakannya sebagai tuduhan “tidak berdasar dan ofensif” pemerintah Azeri bahwa Yunani mentolerir militan di tanahnya. (Althaf/arrahmah.com)
