Sungguh memprihatinkan, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini terjadi meskipun jumlah dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Indonesia dikatakan telah melebihi kebutuhan. Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mengungkapkan bahwa AKI di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun, AKI tercatat mencapai 189 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan Angka Kematian Ibu tertinggi di Asia Tenggara. (Indopos.com, 21/4/2026)
Disisi lain, setiap tahun lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks terdiagnosis, lebih dari 21 ribu kematian, angka itu setara dengan satu perempuan meninggal setiap 25 menit. Kondisi tersebut semakin diperparah karena beberapa faktor, mulai dari akses layanan kesehatan yang sulit di jangkau masyarakat, norma wilayah, kesenjangan sosial dan masih banyak lainnya.
Selain itu, kebanyakan dokter kandungan di Indonesia terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan di daerah, apalagi daerah 3T seperti Papua, jumlahnya sangat minim. Ini karena tingkat kesejahteraan dan fasilitas di daerah 3T sangat jauh jika dibandingkan dengan kota besar. Kematian dapat terjadi pada saat kehamilan, persalinan, maupun pasca persalinan. Hal ini terjadi karena banyak faktor. Harus ada upaya pemerataan dokter kandungan, misalnya dengan program WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis) saat ini tidak bisa dilakukan karena dianggap melanggar HAM. Program ini mewajibkan lulusan spesialis untuk mengabdi dan melayani masyarakat di daerah terpencil.
Akar Masalah
Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan belum optimalnya peran negara dalam melindungi keselamatan ibu. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup anak. Persoalan kesehatan ibu masih menjadi tantangan serius di Indonesia, meskipun jumlah dokter spesialis kebidanan dan kandungan (obgyn) telah melampaui kebutuhan. Selama angka kematian ibu tetap tinggi, keselamatan anak, khususnya bayi baru lahir yang merupakan kelompok paling rentan, akan terus berada dalam ancaman.
Selain itu, anak yang kehilangan ibu memiliki risiko lebih besar mengalami kekurangan gizi serta lebih sulit memperoleh pelayanan kesehatan yang mereka perlukan dibandingkan anak-anak yang masih memiliki ibu. Kesempatan mereka untuk tumbuh dan menjalani kehidupan yang sehat seringkali dipengaruhi oleh kondisi tempat mereka dilahirkan. Ketika akses terhadap pelayanan kesehatan belum mampu memenuhi kebutuhan secara memadai, berbagai kesulitan pun tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, sistem kesehatan yang mengalami keterbatasan pendanaan akan sulit menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Dengan demikian, distribusi dokter spesialis kandungan yang tidak merata memang menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu (AKI). Namun, persoalan tersebut pada hakikatnya bersifat sistemik, karena berkaitan dengan belum meratanya kesejahteraan masyarakat serta pembangunan infrastruktur kesehatan, termasuk ketersediaan fasilitas kesehatan, rumah sakit, dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di berbagai daerah, sulitnya akses transportasi, kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal, serta birokrasi yang berbelit dalam memperoleh pelayanan kesehatan merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Di sisi lain, berbagai aspek tersebut perlu dibenahi secara menyeluruh agar pelayanan kesehatan dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga angka kematian ibu dapat ditekan. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan, sebab pada kenyataannya sebagian besar tenaga medis masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan yang memiliki infrastruktur memadai. Sebaliknya, masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Keterbatasan jumlah dokter spesialis kandungan di wilayah pelosok, ditambah menjamurnya klinik swasta dengan biaya yang relatif tinggi, semakin menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Maka itu, kesehatan dalam kapitalisme hanya dianggap sebagai komoditas sehingga dipenuhi untuk tujuan materi (keuntungan), bukan untuk pelayanan rakyat. Dalam sistem kapitalisme, perhatian lebih banyak tertuju pada peningkatan jumlah tenaga kesehatan, sementara pemerataan distribusinya kerap terabaikan. Akibatnya, persoalan akses layanan kesehatan belum terselesaikan secara menyeluruh. Peran negara cenderung terbatas sebagai regulator, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam mengurus kebutuhan rakyat.
Dampaknya, masyarakat kembali harus menghadapi berbagai kesulitan dengan kemampuan mereka sendiri karena belum tersedia solusi yang nyata dan efektif dari pemerintah. Berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat pun sering kali tidak memperoleh respons yang memadai, seolah-olah hanya berlalu tanpa tindak lanjut. Kalaupun ada pelayanan yang diberikan pada rakyat semata-mata hanya hanya demi keuntungan. Sebab, penguasa dalam sistem kapitalis bekerja untuk kepentingan pengusaha.
Solusi Islam
Dalam perspektif Islam, kesehatan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Keselamatan jiwa rakyat, termasuk para tenaga kesehatan, menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Hal ini tercermin dari penerapan sistem pemerintahan Islam selama lebih dari 13 abad, dimana negara berkewajiban memenuhi berbagai kebutuhan rakyat di seluruh aspek kehidupan. Kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai amanah yang harus dijaga, termasuk dengan menyediakan layanan kesehatan yang memadai, sarana dan prasarana yang lengkap, serta tenaga kesehatan yang jumlahnya cukup dan tersebar secara merata.
Selain itu, negara tidak boleh membiarkan adanya wilayah yang mengalami kekurangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Berbeda dengan sistem yang berorientasi pada kepentingan pelaku usaha, sistem pemerintahan Islam menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah.
Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab membiayai seluruh sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dan kemaslahatan rakyat, terutama bidang kesehatan. Pembiayaan tersebut berasal dari baitul mal sehingga layanan kesehatan dapat diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun tingkat ekonomi. Selain itu, Islam menetapkan berbagai aturan yang bertujuan menjaga keselamatan jiwa manusia, seperti melarang segala sesuatu yang diharamkan, membahayakan, maupun mengancam kehidupan. Prinsip inilah yang mendorong negara untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Swt., karena setiap amanah dalam mengurus urusan rakyat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya pada hari akhir.
Wallahu a’lam bis shawwab